Bioclime - Biodiversity and Climate Change

144 Ribu Hektar Gambut Terbakar, Pemerintah dan NGO Siapkan Langkah Kongkrit

15. November 2015. Palembang----Walhi Sumatera Selatan mengatakan setidaknya 144 ribu hektar lahan gambut di daerah itu terbakar. Angka tersebut terbilang menghawatirkan bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan mahluk lainnya di muka bumi ini. Menyikapi data yang dikutip dari Lapan itu, direktur Walhi Sumsel, Hadi Jatmiko meminta pemerintah mengembalikan pengelolaan Gambut pada rakyat bukan kepada swasta, seperti yang terjadi selama ini. "Karena rakyat lebih bijak dalam pemanfaatan alam sekitarnya," kata Hadi Jatmiko

Sumatera Selatan memiliki lahan gambut sekitar 1,4 juta hektar. Lahan tersebut tersebar di Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Muara Enim serta hampir berada diseluruh kabupaten dan kota di daerah itu. Menurut Hadi jumlah tersebut terbilang besar dan merupakan suatu kebanggan yang luar biasa bagi Sumsel dan nasional jika dikelola secara tepat sasaran. Selain meminta pengelolaannya dikembalikan pada rakyat, Walhi juga mendesak agar pemerintah menghentikan izin pengelolaan gambut pada pihak swasta. Hadi menambahkan, pemerintah Juga penting meninjau ulang izin pengelolaan yang terlanjur dikeluarkan. "Tutup kanal-kanal perusahaan yg ada di lahan gambut dan pulihkan lahan gambut yang rusak," ujar Hadi.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dalam kunjungannya ke Palembang mengatakan pemerintah menyiapkan sejumlah langkah startegis dalam upaya menyelamatkan lahan gambut dari kerusakan akibat kebakaran. Ia menyebut langkah tersebut berupa restorasi lahan gambut di Sumsel dan daerah lainnya seperti Riau dan Kalimantan Tengah. Beberapa hal yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk 'Forest management unit', penegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran. "Selama ini pengawasan di lahan tidak ketat," kata Siti Nurbaya.
Sementara itu Gubernur Sumsel, Alex Noerdin mengatakan pihaknya segera melakukan evelauasi dan inventarisasi terhadap lahan gambut paska terbakar tahun ini. Ia berkeinginan tahun depan tingkat kebakaran dapat ditekan hingga paling minimal. Bahkan ia berharap tahun depan Sumsel bisa menjadi daerah tanpa ada kebakaran hutan dan lahan serta tanpa asap. Sementara pada lahan gambut yang terbakar, ia meminta agar segera dapat dibenahi dengan melakukan penanaman pohon yang dapat menjaga keberadaan gambut. "Kami meyakini akan ada cara yang tepat menjaga lahan gambut," kata Alex

BIOCLIME Report.

Korporasi yang Beroperasi di Indonesia Belum Menghomati HAM. Kenapa?

Negara dinilai belum mampu menjalankan fungsi idealnya dalam memenuhi perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap masyarakat, termasuk akibat aktivitas perkebunan. Negara juga belum berhasil memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat.

Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan, sepanjang 2004 -2014, terjadi 1.391 konflik agraria di seluruh Indonesia, dengan areal konflik seluas 5.711.396 hektare. Dampaknya, sekitar 926.700 keluarga harus menghadapi ketidakadilan dengan konflik agraria berkepanjangan.

Dokter Ini Menangis Setelah Memeriksa Para Korban Asap Palangkaraya

11. November. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengalaman terjun dalam operasi kemanusiaan terhadap warga yang terpapar kabut asap akibat kebakaran hutan di Kalimantan Tengah sangat berkesan di sanubari dr. Sartika Harsa, dokter dari Posko Artha Graha Peduli.

Sartika mengaku menangis usai melakukan pemeriksaan dan pengobatan kepada lebih dari 500 warga Palangka Raya dan Pulang Pisau yang selama lebih tiga bulan terpapar kabut asap kebakaran hutan dan lahan gambut.

"Anak-anak dan lansia paling parah dan menderita terpapar asap terus menerus dalam waktu lama.

Nekat Beri Izin dan Buka Lahan Gambut Bakal Kena Sanksi

November 12, 2015 Sapariah Saturi

Pemerintah menghentikan pemberian izin di lahan gambut. Perintah langsung keluar dari Presiden Joko Widodo, setelah melihat kebakaran lahan gambut parah baru lalu. Bukan hanya izin baru, izin-izin yang sudah terlanjur diberikan tetapi belum dibuka juga tak boleh dikelola. Kala ada perusahaan atau pemerintah yang masih nekat membuka maupun memberikan izin, bakal kena sanksi. Instrumen kebijakan soal ini tengah disiapkan. Begitu diungkapkan Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, Rabu (11/11/15).

Hutan Rakyat Ikut Terbakar, AMAN: Mereka Makin Sengsara

Palembang, 11. November 2015.
Ratusan bahkan hingga ribuan hektar hutan adat diwilayah Musi Banyuasin, Banyuasin dan Muara Enim serta daerah lainnya di Sumatera Selatan ikut terbakar dalam musim kemarau tahun ini. Hal itu berdampak buruk bagi sosial ekonomi rakyat, yang menggantungkan hidup mereka dari hutan. Demikian dikatakan oleh Rustandi Adriansyah, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumsel. Untuk itu, Aman meminta seluruh pemangku kepentingan dapat mencarikan jalan keluarnya.
"Yang ikut terbakar itu pasti banyak, tapi kami masih melakukan pengecekan dilapangan," kata Rustandi. Menurut Rustandi, data awal menunjukkan kebakaran hutan adat terjadi diwilayah Dangku, Bayat dan Lalan di Musi Banyuasin (Muba). Kejadian sama juga terjadi di sekitar wilayah hutan tanaman industri di Muara Enim. "Kalau di Banyuasin itu banyak Gambut yang terbakar.
Sementara itu Nunu Anugrah, kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumsel mengatakan kawasan konservasi yang menjadi tanggung jawabnya juga ikut terbakar. Sama halnya dengan AMAN, BKSDA juga sedang mendata luas areal terbakar. Namun untuk melakukan pencegahan pada tahun-tahun berikutnya, BKSDA akan menggencarkan sosialisasi terhadap masyarakat yang ada disekitar kawasan. "Kami juga akan menguatkan peranan Manggala Agni," ujar Nunu.
Saat ini BKSDA Sumsel memiliki 240 orang personil Manggala Agni. Mereka tersebar di empat daerah operasi seperti di Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Komering Ilir dan Lahat. Menurut Nunu setiap daerah operasi membawahi sekitar 60 personil. "Tugas mereka sangat berat karena mengkaver beberapa wilayah sekitar."
(BIOCLIME report)