Dalam upaya peningkatan penghidupan masyarakat Kampung Yanggandur, salah satu kampung dampingan Taman Nasional Wasur dan FORCLIME di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dilakukan survei awal pada Kelompok Tani Moruti (yang berarti tanah leluhur) pada tanggal 21 Agustus 2023. Kegiatan ini dilakukan oleh fasilitator yang mendampingi pelaksanaan kegiatan di Kampung Yanggandur, Theodorus Tethool S.Sos. Survei awal untuk kelompok tani lain yang ada di Kampung Yanggandur telah dilakukan pada awal bulan Agustus. Tujuan survei awal ini adalah untuk mengidentifikasi Kelompok Tani Moruti dari segi administrasi dan potensi produk yang dihasilkan. 

Kelompok Tani Moruti didirikan oleh Ibu Kasparina Ndiken, yang juga sebagai ketua kelompok, memiliki anggota 15 orang (termasuk ketua). Kelompok ini menghasilkan produk hasil hutan bukan kayu, seperti minyak VCO, aneka rasa keripik pisang, dan akan memulai produksi minyak buah merah. Dari hasil survei, diketahui bahwa kelompok ini belum memiliki dokumen administrasi (buku kas, buku tamu, buku kegiatan kelompok), selain itu, produk-produk yang dihasilkan belum memiliki izin BPOM. Dalam kegiatan pendampingan, akan dilakukan peningkatan kapasitas kelompok dalam hal kualitas produksi, termasuk kemasan, pemasaran produk, dan perizinan yang diperlukan. Selain itu, juga akan diadakan pelatihan untuk manajemen administrasi dan keuangan, serta pelatihan untuk penguatan kelembagaan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodorus Tethool, Fasilitator Kampung Yanggandur
Ruben Yogi, Advisor bidang GIS dan Pemetaan
Rut Ohoiwutun, Advisor, Hutan masyarakat dan hutan adat

Dibuat: 25 Agustus 2023

---

Sebagai langkah tindak lanjut atas Surat Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) perihal Penyampaian Proposal Green Climate Fund Kalimantan Barat (GCF Kalbar), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat menyelenggarakan per-temuan dengan mitra GCF Kalbar pada tanggal 16 Agustus 2023. Mitra yang diundang dalam pertemuan tersebut adalah FORCLIME, Fauna Flora International (FFI) dan Solidaridad. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menguatkan hubungan kerja sama sesama anggota GCF Kalbar, termasuk menyampaikan update perkembangan proposal GCF dan hubungan kerja sama mitra dengan Kementerian LHK terkait dengan rencana proposal pendanaan iklim ke Green Climate Fund (GCF).

Pertemuan yang dilaksanakan secara hybrid ini dipimpin oleh Kepala Bidang Penatagunaan dan Pemanfaa-tan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dinas LHK), Bapak Ervan Judiarto, dan dihadiri oleh be-berapa kepala bidang lingkup Dinas LHK, anggota Pokja REDD (akademisi dan LSM lokal) serta mitra GCF Kalbar.

Setelah pertemuan tersebut, Solidaridad dan FFI akan menambahkan kegiatan yang akan dilakukan dalam kerangka GCF ini ke dalam memorandum saling pengertian (MSP) yang sudah dan sedang disusun bersama mitra nasional terkait. Selanjutnya, MSP ini akan menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Ervan Judiarto, ST, MT, Kabid Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan, Dinas LHK Kalbar
Jumtani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Focal Point GCF Kalbar
Wandojo Siswanto, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dibuat: 24 Agustus 2023

---

Pada akhir tahun 2021, FORCLIME bersama mitra telah menetapkan dua kampung dukungan, melalui proses Free, Prior Informed Consent (FPIC), di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Tambrauw, yaitu Kampung Emaus di Distrik Sausapor dan Kampung Bikar di distrik Bikar. Di kedua kampung tersebut FORCLIME bersama mitra fokus melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan (KTH) serta pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang memiliki potensi usaha untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat, seraya melakukan perlindungan hutan. Beberapa inisiatif telah dilakukan di kedua kampung tersebut untuk menfasilitasi agar KTH mendapatkan izin pengelolaan hutan melalui skema Perhutanan Sosial.

Dalam rangka peningkatan fasilitasi tersebut, FORCLIME mengadakan pertemuan koordinasi dengan Seksi Wilayah II Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Sekwil II BPSKL) Maluku Papua pada tanggal 14 Agustus 2023 di Manokwari, Papua Barat. Pertemuan dibuka oleh Kepala Sekwil II BPSKL Maluku Papua, Ibu Lilian Komaling, S.Hut., M.Si., dan membahas beberapa hal, antara lain:

• Seksi II BPSKL Maluku Papua bersama FORCLIME akan memfasilitasi Kampung Emaus dan Kampung Bikar mendapatkan izin pengelolaan skema Perhutanan Sosial. Kedua kampung tersebut sudah memenuhi persyaratan karena sudah memiliki KTH dan memiliki potensi usaha untuk dikembangkan, terutama HHBK.
• Untuk mendapatkan izin pengelolaan skema Perhutanan Sosial, KTH yang ada harus diverfikasi, oleh karenanya Seksi II BPSKL Maluku Papua dan FORCLIME akan menfasilitasi KTH dalam proses verifikasi tersebut, yang direncanakan akan dilakukan pada awal September 2023.

Setelah pertemuan koordinasi ini, FORCLIME akan menyusun draft agenda kegiatan memfasilitasi KTH dalam mendapatkan izin pengelolaan melalui skema Perhutanan Sosial dan juga akan mengidentifikasi para pihak yang akan terlibat dalam kegiatan fasilitasi. Selain itu, akan dilakukan pertemuan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya dan KPHL Tambrauw.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Tanah Papua

Dibuat: 23 Agustus 2023

---