1 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
2 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
3 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)

Berita

Pelatihan Kepemimpinan dan Pengelolaan Perubahan bagi Pejabat KPH di Kalimantan Barat

2020 12 14 Leadership and change management Kalbar Jum

Dalam rangka peningkatan kapasitas pimpinan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk mengelola perubahan sehingga perubahan yang dihadapi menjadi sumber dinamika positif bagi organisasi KPH, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dinas LHK) Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan FORCLIME menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan dan Pengelolaan Perubahan (leadership and change management) bagi pimpinan KPH di Pontianak tanggal 14-18 Desember 2020. Pelatihan yang dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diikuti 20 peserta dari 17 KPH se-Kalimantan Barat dan tiga pejabat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam pelatihan ini peserta dibagi kedalam empat kelompok yang membahas tema berkaitan dengan (1) Pengembangan sistem penganggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; (2) Pembangunan KPH Mandiri tahun 2030; (3) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan; (4) Pengembangan sistem informasi manajemen yang efektif, akuntabel dan terbuka. Hasil pelatihan tersebut akan disusun menjadi sebuah Rencana Perubahan yang akan ditindaklanjuti oleh Dinas LHK dan KPH sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.

Untuk informasi lanjut, silakan hubungi:
Jumtani, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat
Edy Marbyanto, Manajer Peningkatan Kapasitas SDM

Dibuat: Selasa, 15 Desember 2020

FGD: Delegasi Kewenangan Urusan Kehutanan kepada KPH di Provinsi Kalimantan Barat

2020 12 11 FGD wewenang kehutanan KPH Kalbar jum

Setelah melalui serangkaian diskusi dan wawancara dengan para pihak, pada tanggal 11 Desember 2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dinas LHK) Provinsi Kalimantan Barat mengadakan diskusi kelompok terfokus (FGD) tentang Tata Hubungan Kerja, Pemilahan dan Delegasi Kewenangan urusan Kehutanan antara Dinas LHK dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Kalimantan Barat. FGD atas dokumen tersebut dimaksudkan untuk memilah, mendelegasikan tugas dan fungsi pengelolaan hutan sebagaimana amanat regulasi pembentukan organisasi KPH sebagai operator pengelolaan hutan di tingkat tapak. Dokumen dimaksud diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas operasionalisasi KPH. Pertemuan yang didukung oleh FORCLIME dan IDH Kalimantan Barat dihadiri oleh pejabat Dinas LHK dan Kepala KPH Kalimantan Barat.

Hasil dari FGD adalah dokumen pemilahan dan pendelegasian kewenangan urusan kehutanan kepada KPH, yang akan dituangkan dalam sebuah surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Jumtani, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat
Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis, kebijakan kehutanan dan perubahan iklim

Dibuat: Senin, 14 Desember 2020

Peluncuran Ringkasan Bahasa Inggris Buku Seka Sengketa

Cover English summary Seka Sengketa

Pada tanggal 3 Desember 2020, FORCLIME menyelenggarakan soft launching ringkasan dalam bahasa Inggris dari buku Seka Sengketa di Manggala Wanabakti di Jakarta. Buku Seka Sengketa merupakan buku yang mendokumentasikan pengalaman dan pembelajaran mediasi multi pihak dalam upaya penanganan dan penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Buku ini bukan tentang tip resolusi konflik, atau kisah sukses, tapi lebih pada pembelajaran yang didapat dari proses resolusi konflik. Karena buku tersebut ditulis dalam Bahasa Indonesia, maka diperlukan ringkasan dalam Bahasa Inggris. FORCLIME dan Conflict Resolution Unit (CRU), Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) bekerja sama mendistribusikan pembelajaran dari Seka Sengketa kepada organisasi internasional, dengan judul: “SUPPORTING CONFLICT SENSITIVE DEVELOPMENT. Insights from Mediation Practitioners in Indonesia”. 

Dalam sambutan pembukaan, Dr Apik Karyana, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mewakili Dirjen PSKL mengatakan “Salah satu program di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Perhutanan Sosial, bertujuan untuk memberikan lebih banyak akses ke masyarakat lokal dengan maksud untuk mengelola konflik tenurial”. Lebih lanjut Dr Apik mengatakan, “Di Kementerian, saat ini konflik tenurial ditangani di eselon 2, yaitu Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Georg Buchholz, Direktur Program FORCLIME
Arief Wicaksono, Direktur Conflict Resolution Unit

Dibuat: Senin, 07 Desember 2020

in cooperation with ministry of forestry and environmentCooperation - Republic of Indonesia and Federal Republic of GermanyImplemented-by-giz