1 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
2 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
3 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)

Berita

Dinas Kehutanan Kalimantan Barat selaraskan rencana pengelolaan hutan dengan rencana pembangunan di Kalimantan Barat

2019 11 22 ekspose KPH Kalbar jum

Bertujuan untuk menyelaraskan rencana pengelolaan hutan jangka panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan (RPHJP KPH) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Barat, Dinas Kehutanan mengundang berbagai pihak di tingkat provinsi, yaitu Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kalimantan Barat (BPKH, BPHP, BPDAS dan BKSDA), perwakilan LSM setempat, membahas sembilan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan (RPHJP KPH) tahun 2020-2029. Pembahasan tersebut dilakukan pada tanggal 18-22 November 2019 di Pontianak, Kalimantan Barat. Dokumen perencanaan ini adalah pedoman pelaksanaan program KPH dan kegiatan kehutanan di tingkat lapangan. Pertemuan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat bersama dengan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan GIZ.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Triadi Andrianto, Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Welli Azwar, S.Hut, Desk KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Jumtani Syolihin, FORCLIME, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat

Dibuat: Selasa, 03 Desember 2019

Kementerian LHK susun kriteria dan indikator lembaga Diklat responsif gender

2019 11 27 gender 1 wira

Dalam rangka menyusun kriteria dan indikator lembaga Diklat yang responsif gender, Badan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan lokakarya Pengarusutamaan Gender dalam Program Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 27-29 November di Bogor, Jawa Barat. Dalam acara tersebut juga disusun strategi untuk mengintegrasikan kesetaraan gender dalam program Diklat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lokakarya yang dihadiri 45 peserta ini dilaksanakan atas kerja sama Pokja Gender KLHK dan GIZ.

Dalam sambutannya, Sekretaris BP2SDM mengatakan bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu poin penting dalam perencanaan penganggaran dan penilaian kinerja satuan kerja.

Hasil lokakarya ini adalah draf kriteria dan indikator lembaga Diklat responsif gender dan draf kurikulum Diklat responsif gender. Kedua draf tersebut akan disempurnakan dan akan diberlakukan pada tahun 2020.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, pengembangan kapasitas SDM
M. Rayan, Advisor, cross-cutting issues

Dibuat: Selasa, 03 Desember 2019

Dinas Kehutanan Kalimantan Barat identifikasi Diklat prioritas bagi KPH

2019 11 19 validasi TNA Kalbar wira

Dalam upaya pengembangan strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kalimantan Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan GIZ dan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Bogor menyelenggarakan lokakarya untuk membahas hasil identifikasi kebutuhan Diklat KPH pada tanggal 19 November 2019 di Pontianak, Kalimantan Barat. Tujuan lokakarya ini adalah untuk memvalidasi hasil identifikasi kebutuhan Diklat yang telah dilakukan di beberapa KPH di Kapuas Hulu. Dari hasil identifiaksi tsb, diperolah gambaran kondisi sumber daya manusia KPH di Kalimantan Barat. Lokakarya dihadiri 40 peserta, yang mewakili Badan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK), unit pelaksana teknis Kementerian LHK di Kalimantan Barat, instansi Pemprov Kalimantan Barat, perguruan tinggi, LSM dan perwakilan masyarakat desa hutan.

Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan dibuat regulasi untuk mempertegas pembagian peran antara Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH, serta menyusun Roadmap percepatan pembangunan KPH Mandiri di Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil lokakarya ini adalah Diklat prioritas bagi KPH di Provinsi Kalimantan Barat, antara lain: Pelatihan GIS (pengukuran dan pemetaan), pelatihan mengoperasikan Drone, dan pelatihan Pemasaran dan Promosi Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Wira Nastainul Hakim, Advisor junior, Pengembangan Kapasitas SDM
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Pengembangan Kapasitas SDM

Dibuat: Senin, 02 Desember 2019