1 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
2 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
3 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)

Berita

Pokja REDD+ Kalimantan Barat susun strategi intervensi penurunan emisi

2019 09 03 doc.ERIS westkal js 1 lowres

Kelompok Kerja Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (Pokja REDD+) Kalimantan Barat bersama FORCLIME mengadakan pertemuan multi-pihak dalam dalam rangka penyusunan strategi intervensi penurunan emisi pada tanggal 3-6 September 2019 di Kuburaya, Kalimantan Barat. Strategi intervensi penurunan emisi merupakan dokumen rinci implementasi program dan kegiatan penurunan emisi di Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan penguatan beberapa dokumen yang telah disusun sebelumnya, seperti Strategi Rencana Aksi Provinsi (SRAP), Forest Reference Emission Level (FREL). Pertemuan ini dihadiri perwakilan lembaga pemerintah dan lembaga mitra kerja sama.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Adiyani, mengingatkan kembali tentang peran Pokja REDD+ untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah provinsi, pembangunan rendah emisi, penyediaan informasi terkini sektor berbasis lahan dan pengelolaan sumber daya alam serta membangun sinergi antar pihak.

Hasil dari pertemuan adalah draf Laporan Penurunan Emisi Tahun 2013-2018 dan Rencana Program Kegiatan Penurunan Emisi Tahun 2019-2024.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Yenny, Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat
Jumtani, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat
Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis, Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dibuat: Selasa, 10 September 2019

Peningkatan kapasitas penilaian potensi hutan di KPH Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

2019 08 27 training estimation forest stock putussibau jum

Dalam rangka mendukung Kesatuan Pengalolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu mendapatkan data dan informasi terkini potensi hutan di wilayahnya, KPH Kapuas Hulu, didukung oleh Dinas Kehutanan Kalimantan Barat dan FORCLIME, menyelenggarakan pelatihan Pendugaan Potensi Hutan Wilayah KPH Kapuas Hulu pada tanggal 26-30 Agustus 2019 di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Pendugaan potensi ini dilakukan dengan membandingkan hasil analisis potensi hutan dari data citra satellite dan pembuktian lapangan dengan melakukan inventarisasi hutan. Peserta adalah perwakilan dari KPH Kapuas Hulu Timur, KPH Kapuas Hulu Utara dan KPH Kapuas Hulu Selatan dan mahasiswa magang dari Universitas Papua, serta narasumber dari Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Setelah pelatihan ini, peserta dapat menilai potensi hutan diwilayahnya serta menyusun rencana biaya untuk melaksanaan inventarisasi hutan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Jumtani, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat
Klothilde Sikun, Advisor GIS, Koordinator Kabupaten Kapuas Hulu
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Peningkatan Kapasitas SDM

Dibuat: Jumat, 06 September 2019

FORCLIME dukung percepatan pengesahan rencana pengelolaan hutan KPH di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

2019 08 27 RPHJP Kaltim suprianto

Sebagai upaya percepatan perbaikan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Samarinda, didukung FORCLIME dan Global Green Growth Institute (GGGI), mengadakan lokakarya pada tanggal 27-30 Agustus 2019 di Jakarta. Pertemuan ini membahas dokumen RPHJP yang belum direvisi setelah proses validasi dan verifikasi data, sehingga RPHJP belum disyahkan. Dalam lokakarya ini, BPKH Samarinda mengundang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan), yang berperan sebagai narasumber dan juga sebagai pendamping dalam proses penyempurnaan dokumen RPHJP.

Mengacu pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.98/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, dokumen-dokumen RPHJP hasil revisi tersebut dalam dua minggu sudah siap untuk proses pengesahan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Suprianto, Advisor Teknis Pengelolaan Hutan Lestari, Koordinator Kabupaten Berau
Lutz Hofheinz, Manager bidang strategis, Pembangunan KPH

Dibuat: Jumat, 06 September 2019