1 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
2 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
3 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)

Berita

Identifikasi Kebutuhan Kompetensi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terkait Antikorupsi

2019 07 12 anti korupsi event

Dua program yang dimplimentasikan oleh GIZ, Forests and Climate Change Programme (FORCLIME) dan Assistance in Preventing and Combating Corruption (APCC) bekerja sama dengan Pusat Edukasi Anti Korupsi – KPK menyelenggarakan diskusi mengenai identifikasi kebutuhan kompetensi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terkait antikorupsi. Diskusi ini diselenggarakan pada tanggal 12 Juli 2019 di Jakarta dan diikuti 35 peserta yang mewakili unit terkait Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perwakilan KPH, perwakilan Pusat Edukasi Anti Korupsi - KPK, pakar/peneliti, tenaga ahli APCC dan FORCLIME. Tujuan dari acara ini adalah untuk: 1. Mengidentifikasi titik rawan terjadinya korupsi dalam business process di KPH; 2. Mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap antikorupsi yang dibutuhkan KPH; 3. Mengidentifikasi metode pelatihan yang sesuai untuk materi anti korupsi bagi KPH.

Dalam sambutannya Kepala Pusat Edukasi Anti Korupsi – KPK berharapan kerja sama antara Pusat Edukasi Anti Korupsi - KPK dengan Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta GIZ bisa terus ditingkatkan untuk mendukung terciptanya SDM yang berintegritas di masa depan. Sementara itu, pakar kehutanan Dr. Hariadi Kartodihardjo mengatakan bahwa pengembangan integritas dan sikap anti korupsi perlu dilakukan terhadap pemangku kepentingan lain di sektor kehutanan, seperti di Dinas Kehutanan, di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, swasta, dan lain-lain. Pada akhir diskusi, peserta berhasil mengidentifikasi beberapa titik rawan terjadinya korupsi di lingkup KPH. Selain itu, peserta juga mengidentifikasi kompetensi anti korupsi yang dibutuhkan oleh personel KPH. Hasil diskusi ini akan dibahas lebih lanjut hingga menjadi modul pelatihan anti korupsi oleh Tim gabungan dari APCC, FORCLIME dan Pusat Edukasi Anti Korupsi – KPK.

Untuk informasi yang lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis FORCLIME, Pengembangan SDM
Roto Priyono, Advisor, APCC

Dibuat: Jumat, 26 Juli 2019

KPH Berau Barat dorong percepatan dasar hukum Kemitraan Kehutanan Kampung Batu Rajang, Kalimantan Timur

2019 07 19 Batu rajang supri resized

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Berau Barat memfasilitasi masyarakat kampung Batu Rajang menyusun usulan Kemitraan Kehutanan dengan PT Inhutani I Labanan. Pada tanggal 19 Juli 2019, surat resmi usulan Kemitraan Kehutanan dari PT. Inhutani I Unit Labanan dikirim kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), cq Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Secara umum surat tersebut berisi tentang permohonan persetujuan kerja sama Kemitraan Kehutanan di areal PT. Inhutani I Unit Labanan dengan Kampung Batu Rajang. Rencana kegiatan Kemitraan Kehutanan berupa penanaman tanaman perkebunan dan pertanian di areal PT. Inhutani I unit Labanan II. Skema Kemitraan Kehutanan mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. P.83/MenLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No. P.18/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerja Sama (NKK). Setelah surat tersebut disampaikan kepada Menteri LHK, kemudian akan dilakukan proses validasi dan verifikasi areal usulan kemitraan oleh Tim dari Kementerian LHK, serta dilanjutkan dengan pembahasan naskah kesepakatan kerja sama. Kegiatan pendampingan percepatan dasar hukum Kemitraan Kehutanan Kampung Batu Rajang ini didorong oleh KPH Berau Barat dan didukung oleh FORCLIME.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Hamzah, Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat (KPH Berau Barat)
Suprianto, Advisor Teknis Pengelolaan Hutan Lestari, Koordinator Kabupaten Berau
Lutz Hofheinz, Manajer strategis bidang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Dibuat: Jumat, 26 Juli 2019

Pelatihan pengoperasian drone untuk tingkatkan akurasi data areal bekas kebakaran

2019 07 12 training drone Kalbar

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui direktorat teknis (Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan-PKHL; dan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan-IPSDH) bekerja sama dengan FORCLIME mengadakan pelatihan Pengoperasian Drone untuk Pemetaan Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan pada tanggal 16-17 Juli 2019 di Pontianak, Kalimantan Barat. Pelatihan, bertujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan valid, diikuti oleh 24 orang perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, DAOPS Manggala Agni, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kubu Raya, dan Unit Pelaksana Teknis KLHK di Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mengatakan bahwa para peserta diharapkan bisa mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan kepada lingkungan sekitarnya.

Selama pelatihan peserta mendapatkan pengetahuan mengenai: (1) Cara menggunakan drone; (2) Peraturan mengenai pengoperasian drone; (3) Validasi hotspot vs areal bekas kebakaran; (4) Penggabungan data drone atau data lapangan; (5) Perencanaan penerbangan; (6) Pemrosesan gambar area bekas kebakaran; dan (7) Hasil pemrosesan data drone. Pada hari kedua, para peserta melakukan praktik menerbangkan drone dan mengolah data untuk pemetaan.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Audita Garry Yuliawan, siswa magang, Universitas Cendrawasih
Dr. Gamin, Widyaiswara Pusat Diklat SDM LHK
Gatot Moeryanto, Tenaga ahli senior, pengelolaan hutan

Dibuat: Minggu, 21 Juli 2019