Untuk mendorong pengelolaan hutan (khususnya aspek perencanaan) yang lebih baik pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Papua, FORCLIME bersama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Papua melakukan Training Needs Assessment (TNA). Pelaksanaan TNA untuk mendukung kompetensi sumber daya manusia KPH di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan pada September tahun lalu. Sedangkan TNA untuk bidang Geographical Information Sistem (GIS) bagi personel di DKLH dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua diselenggarakan secara daring pada bulan Agustus 2023.

Hasil kedua TNA tersebut dipresentasikan secara daring pada tanggal 7 November 2023, dan dihadiri oleh pejabat struktural dan staf yang menduduki jabatan atau diproyeksikan menduduki jabatan di bidang Perencanaan Hutan atau bagian Perpetaan di DKLH, termasuk KPH, dan BBKSDA Papua. Kegiatan ini dimoderasi oleh Edy Marbyanto, Manager bidang Pengembangan Kapasitas SDM FORCLIME.

Dalam pembukaan, Kepala Seksi Rencana Pembangunan Kehutanan DKLH Papua, bapak Ridwan Atmojo, ST., M.Si., menyampaikan bahwa dalam pengelolaan hutan, KPH menghadapi kendala karena keterbatasan SDM terutama terkait dengan GIS untuk mendukung proses penyusunan rencana pengelolaan hutan (RPHJP).

Hasil TNA terkait dengan kompetensi SDM KPH disampaikan oleh Muhammad Alif K. Sahide, selaku konsultan, dari Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM). Sedangkan hasil TNA terkait GIS dan Pemetaan dipresentasikan oleh Danan P. Hadi, Advisor GIS/Remote Sensing dan e-Learning dari FORCLIME. Secara umum dalam diskusi ini disimpulkan bahwa: (1) Sebagian besar KPH di Papua memiliki keterbatasan SDM, anggaran dan sarana prasarana; (2) Upaya peningkatan kapasitas SDM KPH perlu difokuskan pada tema perencanaan seperti penyusunan RPHJP termasuk tata hutan, inventariasi hutan, inventarisasi sosial ekonomi, manajemen data; (3) Spesifikasi sarana kerja perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan kerja. Untuk bidang perpetaan bisa menggunakan software open-source yang telah teruji; (4) Perlu pengembangan kerja sama lebih intensif antara DKLH Papua dengan unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Papua dalam pengembangan kapasitas SDM.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, akan diselenggarakan diskusi untuk membahas rencana pelaksanaan pelatihan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan berdasarkan rekomendasi hasil TNA.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Danan P. Hadi, Advisor bidang Remote Sensing/GIS dan eLearning
Edy Marbyanto, Manajer Bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas SDM

Dibuat: 17 November 2023

---

Setelah terbentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Daya pada bulan Juni lalu, Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) menindaklanjutinya dengan pertemuan untuk berkoordinasi menyusun rencana strategis serta berbagi peran dan tanggung jawab diantara anggota Pokja. Kemudian ditanjutkan dengan rapat koordinasi pada tanggal 31 Oktober 2023 di Kota Sorong, Papua Barat Daya, yang diadakan dalam rangka menyusun rencana kerja. Pertemuan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Papua Barat Daya Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, bapak George Yarangga, A.Pi., M.M., dan dihadiri, selain oleh anggota Pokja PPS, juga mitra pembangunan di provinsi tersebut.

 Dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Bapak Julian Kelly Kambu, ST.,MSi., menyampaikan arah dan kebijakan pembangunan perhutanan sosial di Provinsi Papua Barat Daya. Sementara Kasubdit Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial, Bapak Danang Kuncara Sakti, S.Hut., ME., mempresentasikan kebijakan pengembangan usaha untuk mendorong nilai ekonomi perhutanan sosial. Kemudian Kepala Seksi Wilayah II BPSKL Maluku Papua, Ibu Lilian Komaling, S.Hut., M.Si., memberi penjelasan mengenai skema perhutanan sosial.

Penyusunan rencana kerja disiapkan oleh masing-masing unit kerja Pokja PPS, yaitu: Percepatan Akses Perhutanan Sosial; Pengembangan Usaha dan Kemitraan, Pendampingan; dan Advokasi, Komunikasi, Monitoring dan Pelaporan, yang kemudian menghasilkan dokumen rencana kerja Pokja Percepatan Perhutanan Provinsi Papua Barat Daya untuk kegiatan pada tahun 2024.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Tanah Papua

Dibuat: 06 November 2023

---

Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Maluku Papua telah melakukan sosialisasi mengenai program perhutanan sosial, khususnya di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada bulan Juli lalu di Kampung Dosay. Kegiatan tersebut dilakukan bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Hutan (BBKSDA) Papua dalam rangka percepatan askes kelola perhutanan sosial di provinsi tersebut. Pada acara sosialisasi itu, masyarakat di Kampung Dosay telah mendapat pengetahuan mengenai lima skema perhutanan sosial yang dapat dipilih masyarakat untuk dapat mengelola hutannya, dua diantaranya adalah skema hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Kedua skema tersebut merupakan skema yang paling cocok untuk dipilih oleh masyarakat Kampung Dosay.

Menindaklanjuti kegiatan sosialisai sebelumnya, FORCLIME bersama Seksi Wilayah III BPSKL Maluku Papua mengadakan diskusi terfokus (FGD) pada tanggal 30 Oktober 2023 bersama masyarakat Kampung Dosay untuk membahas konsep awal dokumen Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD), termasuk mendiskusikan bagian-bagian yang masih perlu diisi oleh masyarakat melalui proses pemufakatan. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Kampung Dosay, Bapak Yunus Yoboisembut, dan dihadiri oleh kepala suku yang ada di kampung tersebut. Dokumen hasill FDG ini dibagikan kepada para kepala suku yang hadir untuk kemudian dibahas dalam pertemuan di tingkat marga untuk memutuskan luasan areal yang diusulkan untuk dikelola sesuai dengan skema perhutanan sosial yang dipilih.

“Kegiatan perhutanan sosial ini sangat baik. Dalam peraturan dijelaskan bagaimana suku/marga dapat mengelola wilayahnya”, kata bapak Martinus Done, salah satu tokoh masyarakat di Kampung Dosay. “Masyarakat mengharapkan agar segera dilakukan sosialisasi terkait batas-batas kawasan, agar masyarakat bisa memasuki lahan mereka dan mendapatkan manfaat dari pengelolaan hutannya”, lanjut bapak Martinus Done.

Setelah dokumen dilengkapi oleh masing-masing marga, dokumen pengajuan areal perhutanan sosial Kampung Dosay akan difinalisasi oleh pemerintah Kampung Dosay dalam sebuah berita acara persetujuan skema hutan desa oleh masyarakat Kampung Dosay. Kemudian akan diajukan dalam dokumen Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Hana Soakakone, siswa magang dari Fakultas MIPA Universitas Cenderawasih
Yosina Demetouw, siswa magang dari Fakultas MIPA Universitas Cenderawasih
Rut M Ohoiwutun, Advisor Junior bidang hutan kemasyarakatan dan hutan adat, Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: 03 November 2023

---