1 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
2 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
3 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)

Berita

Pelibatan pemuda dalam perhutanan sosial

2019 11 28 Pesona 2019

Usia rata-rata petani Indonesia saat ini adalah 56 tahun. Dengan skema perhutanan sosial yang berlangsung selama 35 tahun, ada kebutuhan untuk menyerahkan tongkat kendali perhutanan sosial kepada generasi muda. “Di sinilah pemuda menjadi penting. Keterlibatan pemuda adalah inti dari keberhasilan perhutanan sosial”, Bambang Supriyanto, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan di depan mahasiswa dari 14 universitas di Indonesia dalam Crash Course of Social Forestry for Youth di Manggala Wanabakti, 28 November 2019.

Delapan puluh siswa yang berpartisipasi dalam Crash Course tersebut terlibat tidak hanya dalam ceramah, tetapi juga sesi speed dating dengan perwakilan hutan desa dari tiga kabupaten di Kalimantan: Kapuas Hulu, Malinau, dan Berau untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kehutanan sosial.

Crass course adalah proses pembelajaran yang efektif karena para peserta didorong untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi juga berkomunikasi dengan para pelaku nyata Perhutanan Sosial,” kata Ahmad Arsyad (21) dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. “Dengan jumlahnya yang besar, saya pikir pemuda harus terlibat dalam membantu dan mendidik masyarakat setempat untuk mengunggulkan perhutanan sosial,” tambahnya.

Selain mengajarkan pemuda tentang kehutanan sosial, dalam forum ini juga diadakan diskusi kelompok terfokus untuk mengakomodasi aspirasi kaum muda tentang bagaimana mereka ingin terlibat dalam perhutanan sosial.

Setelah acara tersebut, sebuah laporan akan disiapkan dan diserahkan kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang dapat digunakan sebagai bahan diskusi lebih lanjut untuk mengembangkan skema pelibatan pemuda dalam perhutanan sosial.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Sekar A. Yunita, Advisor muda untuk kebijakan kehutanan
Ratu Wina Widyawati, Pengelolaan informasi dan pengetahuan

Dibuat: Jumat, 13 Desember 2019

Kementerian LHK susun kriteria dan indikator lembaga Diklat responsif gender

2019 11 27 gender 1 wira

Dalam rangka menyusun kriteria dan indikator lembaga Diklat yang responsif gender, Badan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan lokakarya Pengarusutamaan Gender dalam Program Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 27-29 November di Bogor, Jawa Barat. Dalam acara tersebut juga disusun strategi untuk mengintegrasikan kesetaraan gender dalam program Diklat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lokakarya yang dihadiri 45 peserta ini dilaksanakan atas kerja sama Pokja Gender KLHK dan GIZ.

Dalam sambutannya, Sekretaris BP2SDM mengatakan bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu poin penting dalam perencanaan penganggaran dan penilaian kinerja satuan kerja.

Hasil lokakarya ini adalah draf kriteria dan indikator lembaga Diklat responsif gender dan draf kurikulum Diklat responsif gender. Kedua draf tersebut akan disempurnakan dan akan diberlakukan pada tahun 2020.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, pengembangan kapasitas SDM
M. Rayan, Advisor, cross-cutting issues

Dibuat: Selasa, 03 Desember 2019

Dinas Kehutanan Kalimantan Barat identifikasi Diklat prioritas bagi KPH

2019 11 19 validasi TNA Kalbar wira

Dalam upaya pengembangan strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kalimantan Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan GIZ dan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Bogor menyelenggarakan lokakarya untuk membahas hasil identifikasi kebutuhan Diklat KPH pada tanggal 19 November 2019 di Pontianak, Kalimantan Barat. Tujuan lokakarya ini adalah untuk memvalidasi hasil identifikasi kebutuhan Diklat yang telah dilakukan di beberapa KPH di Kapuas Hulu. Dari hasil identifiaksi tsb, diperolah gambaran kondisi sumber daya manusia KPH di Kalimantan Barat. Lokakarya dihadiri 40 peserta, yang mewakili Badan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK), unit pelaksana teknis Kementerian LHK di Kalimantan Barat, instansi Pemprov Kalimantan Barat, perguruan tinggi, LSM dan perwakilan masyarakat desa hutan.

Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan dibuat regulasi untuk mempertegas pembagian peran antara Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH, serta menyusun Roadmap percepatan pembangunan KPH Mandiri di Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil lokakarya ini adalah Diklat prioritas bagi KPH di Provinsi Kalimantan Barat, antara lain: Pelatihan GIS (pengukuran dan pemetaan), pelatihan mengoperasikan Drone, dan pelatihan Pemasaran dan Promosi Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Wira Nastainul Hakim, Advisor junior, Pengembangan Kapasitas SDM
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Pengembangan Kapasitas SDM

Dibuat: Senin, 02 Desember 2019