1 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
2 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
3 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)

Berita

Calon mentor resolusi konflik belajar susun draf kesepakatan atasi konflik sumber daya alam

IMG 20190819 WA0003

GIZ bekerja sama dengan LSM Working Group Tenure (WG-T) mengadakan lokakarya tentang "Penyusunan Kesepakatan atasi Konflik Multi-Pihak dalam Sektor Sumber Daya Alam" pada 13-15 Agustus di Bogor. Pesertanya adalah tiga perwakilan pemerintah dan dua LSM dari Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), sembilan peserta dari Berau (Kalimantan Timur) dan tiga perwakilan CRU-IBCSD (Unit Resolusi Konflik Dewan Bisnis Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan). Lokakarya ini bertujuan untuk mengajarkan para calon mentor bagaimana menyusun sebuah kesepakatan setelah mediasi konflik multi-pihak berhasil dilakukan.

Para peserta belajar tentang berbagai langkah yang perlu diambil untuk menulis perjanjian resmi, latar belakang hukum dan latar belakang formal perjanjian di sektor sumber daya alam, berbagai teknik untuk mencapai konsensus antara para pihak yang terlibat dalam konflik tersebut dan mengubah perjanjian lisan menjadi sebuah dokumen tertulis. Di samping presentasi tematik, para pelatih mengutamakan praktik dan simulasi mediasi konflik untuk meningkatkan keterampilan tentang metode yang diterapkan untuk mencapai kesepakatan konsensus dalam konflik multi-pihak, serta mendokumentasikan hasilnya dengan cara yang tepat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Johanna Riedmann, Advisor teknis bidang Resolusi Konflik, Monitoring & Evaluasi

Dibuat: Senin, 19 Agustus 2019

KPH Kubu Raya jelaskan pencegahan Karhutla dengan pendekatan pengelolaan lansekap berkelanjutan di tingkat desa pada acara diskusi Pojok Iklim

2019 08 07 KPH Kubu Raya Pojok Iklim

Pojok Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengadakan diskusi “Pencegahan Karhutla melalui Pendekatan Sustainable Landscape Management di Tingkat Desa, di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kubu Raya Kalimantan Barat” pada tanggal 7 Agustus 2019 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Tiga narasumber dihadirkan dalam diskusi tersebut, yaitu: Eva Famurianti (Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK); Prof. Bambang Hero (Guru Besar Perlindungan Hutan, IPB), dan Ponty Wijaya (Kepala KPH Kubu Raya). Kegiatan yang didukung oleh FORCLIME ini dihadiri oleh lebih dari 70 orang yang mewakili unit teknis KLHK, LSM, mahasiswa, wartawan.

Dalam diskusi tersebut, Kepala KPH Kubu Raya mempresentasikan kegiatan yang dilakukan dalam upaya pengendalian Karhutla di dalam wilayah kerjanya, termasuk pembentukan empat desa model, peningkatan kapasitas Brigade Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), seperti pengoperasian drone, komunikasi, pendampingan masyarakat. ‘Kami membuat peta aksesibilitas, peta kerawanan kebakaran, peta area bekas terbakar; yang membantu efektifitas kerja dan efisiensi biaya’, tambahnya. Upaya-upaya tersebut ditujukan untuk pencegahan Karhutla di wilayah KPH Kubu Raya, agar dapat berkontribusi pada pengurangan emisi karbon.

Materi diskusi dapat diunduh dari situs Pojok Iklim*

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Ponty Wijaya, Kepala KPH Kubu Raya
Gatot Moeryanto, Tenaga ahli, pengelolaan hutan
Martha Desriyanti Siregar, siswa magang, Universitas Cendrawasih

*Pojok Iklim adalah salah satu kelompok kerja Dewan Pertimbangan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan diskusi rutin terkait dengan perubahan iklim

Dibuat: Jumat, 09 Agustus 2019

FORCLIME dukung penyebaran informasi pembangunan KPH pada Rakor KPH 2019

Forclime dukung penyebaran informasi pembangunan KPH

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengadakan rapat koordinasi nasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada tanggal 24-25 Juli di Yogyakarta. Tema tahun 2019 ini adalah ‘Sinergitas Kebijakan Pusat-Daerah untuk Mendorong Pembangunan KPH’. Selain Kepala KPH, peserta rapat koordinasi nasional (Rakornas) adalah Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Bappeda Provinsi, jajaran KLHK, Lembaga internasional yang mendukung pembangunan KPH (GIZ, World Bank). Pada acara pembukaan disampaikan keynote speech dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam pidato arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dibacakan oleh Sekjen KLHK, disampaikan bahwa Rakornas ini menjadi sangat penting dan relevan dalam merumuskan kebijakan percepatan pembangunan dan operasionalisasi KPH yang sinergis antara pusat dan daerah.

Selama Rakornas, diadakan pameran dan FORCLIME hadir mendukung direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, KLHK, menampilkan data dan informasi terkini Sistem Informasi dan Dokumentasi (Sinpasdok). Dalam pameran tersebut, FORCLIME juga menampilkan kegiatan yang dilakukan di KPH Kubu Raya terkait dengan pencegahan api terintegrasi di KPH, selain kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tiga kabupaten percontohan di Malinau (Kalimantan Utara), Berau (Kalimantan Timur) dan Kapuas Hulu (Kalimantan Barat).

Dalam Rakornas KPH ini, KLHK memberi penghargaan kepada pemerintah provinsi yang mendukung pembangunan KPH, yaitu: Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada beberapa KPH, yaitu: KPH Yogyakarta, KPH Lakitan Bukit Cogong (Sumatera Selatan), KPH Batu Lampeh (Nusa Tenggara Barat), KPH Kayu Tangi (Kalimantan Selatan). Penghargaan khusus diberikan kepada Kepala KPH perempuan sebagai Srikandi pembangunan KPH, yaitu: Kepala KPH Kerinci (Jambi), Kepala KPH Wilayah XII Benakat (Sumatera Selatan), Kepala KPH Wilayah VI Gorontalo, Kepala KPH Unit II Sorong (Papua Barat).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Wandojo Siswanto, Manajer Bidang Strategis, Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim
Sekar A. Woro Yunita, Junior Advisor, Kebijakan Kehutanan

Dibuat: Jumat, 26 Juli 2019