Studi Banding KPH Sumsel ke KPHP Gularaya Sulawesi
Implementasi Pola Pengembangan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD)
Mengacu pada UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah, seluruh provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Selatan akan menerapkan perubahan struktur organisasi pemerintahan, salah satunya bidang kehutanan. Dinas Daerah Provinsi melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) besar kemungkinan akan menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi. Tantangan kedepan bagi KPH adalah dalam hal kelola ekonomi untuk mencapai pengelolaan menuju kemandirian.
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan GIZ Bioclime telah berinisiatif menyelenggarakan studi banding tentang pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah menuju kemandirian KPH. Selama satu minggu, 30 Mei–3 Juni 2016, rombongan Sumatera Selatan yang terdiri dari 6 KPHP/L Sumsel, Dishut Sumsel, Dishut Kab. OKI, Biro Ortala Provinsi Sumsel, dan Bioclime melakukan kunjungan ke KPHP Gularaya, Provinsi Sulawesi Tenggara. KPHP Gularaya adalah satu-satunya KPH yang telah berhasil mendapatkan status pola pengelolaan keuangan BLU (BLUD).
Setelah pelaksanaan studi banding, para kepala KPH diharapkan mampu membangun komunikasi politik dengan pemerintah daerah untuk menerapkan PPK BLUD dalam kegiatan kemitraan untuk konteks Sumatera Selatan. Berikut ini adalah beberapa poin rumusan gagasan menuju KPH BLUD di Sumatera Selatan.
- Membangun komitmen bersama antar KPH melalui proses belajar bersama antar KPH se Sumsel
- Menyusun ROAD MAP menuju PPK–BLUD sesuai dengan tipologi KPH nya
- Pemantapan RPHJP bagi KPH yang sudah ditetapkan organisasinya dan pemantapan Business Plan masing-masing KPH bagi KPH yang sudah RPHJP
- Perintisan PPK–BLUD bagi KPH yang sudah RPHJP dan memiliki busniss plan
- Dishut Sumsel membantu KPHP/L membangun komunikasi politik dengan Biro Ortala/Biro hukum, BPKAD, melalui koordinasi dan sosialisasi konsep PPK–BLUD KPH
Gambar 1. Foto bersama peserta studi banding
Selama kegiatan studi banding, Kepala KPHP Gularaya – Ir. H Fajar Sudrajat, MS menyampaikan pentingnya membangun kerjasama antara KPH dan masyarakat secara profesional.
“Sosialisasikan konsep bahwa KPH dapat memberikan pelayanan barang dan jasa, membangun image baru bahwa KPH dapat berperan dan berkontribusi terhadap PAD melalui kerjasama kemitraan antara KPH & masyarakat, pemanfaatan potensi desa, dan pemanfaatan wilayah tertentu secara profesional” (Ir. H. Fajar Sudrajat, MS, Kepala KPHP Gularaya)
Gambar 2. Tahura Moramo, Sulawesi Tenggara
