Dalam rangka menyusun rencana pengembangan kapasitas SDM Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Papua, terutama bidang sistem informasi geografi (SIG)/pemetaan, DKLH bersama FORCLIME dan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XV Jayapura mengadakan pertemuan secara daring pada tanggal 16 Mei 2024. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya mengenai Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) yang telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 dan sosialisasi hasil IKD pada November 2023.

Pada pertemuan, Bapak Imam dari BPHL Wilayah XV Jayapura berbagi pengalaman terkait dengan penyelenggaraan pelatihan SIG yang pernah dilakukan pada tahun 2022 dan 2023. Pembelajaran dari penyelenggaraan pelatihan tersebut adalah durasi pelatihan dua hari terlalu singkat, selain itu, kurangnya kesempatan peserta untuk menerapkan ilmu yang didapat pasca pelatihan. Dalam kesempatan tersebut, bapak Imam juga menyampaikan bahwa pada tahun 2024 ini, BPHL mengalokasikan anggaran untuk kegiatan serupa. Beliau berharap kegiatan pelatihan nanti bisa sinergi dari sisi waktu, peserta dan pemateri.

Dalam pertemuan tersebut, advisor FORCLIME bidang GIS/Remote Sensing dan eLearning, Danan Hadi, menyampaikan hasil analisis IKD yang merekomendasikan pelatihan GIS Tingkat Dasar dengan menggunakan aplikasi berbasis bebas dan sumber terbuka (free and opensource software/FOSS). Dalam paparannya juga disampaikan kurikulum dan silabus pelatihan yang mencakup materi pembelajaran, metode belajar yang meliputi teori dan praktik, jam pelajaran pelaksanaan pelatihan serta rencana tindak lanjut pasca pelatihan. Selain merupakan pelatihan prioritas nerdasarkan hasil IKD, Pelatihan SIG ini sebenarnya juga merupakan usulan permintaan dari Kepala DKLH Papua yang disampaikan kepada FORCLIME pada tahun 2021 dan 2022.

Bapak Ridwan Atmojo (pejabat DKLH Papua) menyebutkan bahwa di Papua saat ini ada terdapat tujuh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Ada satu KPH yang harus menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) baru karena RPHJP-nya sudah selesai masa berlakunya. Selain itu terdapat enam KPH yang harus merevisi RPHJP-nya karena adanya perubahan luasan kawasan. Untuk penyusunan RPHJP tersebut, dibutuhkan staf KPH yang terampil di bidang SIG dan pemetaan sehingga mampu mendesain tata hutan wilayah KPH-nya. Oleh karenanya DKLH menyambut baik dan berterima kasih atas inisiatif FORCLIME dan BPHL yang akan melakukan pelatihan SIG untuk staf DKLH dan KPH. DKLH berharap setiap KPH nanti bisa dilibatkan dalam pelatihan SIG ini, dan FORCLIME bisa memberikan pendampingan pasca pelatihan kepada mereka. Selain itu, diharapkan pula FORCLIME dan BPHL bisa bersinergi agar pengembangan kapasitas SDM DKLH dan KPH di Papua, khususnya di bidang SIG bisa diselenggarakan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Setelah pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan diskusi lanjutan antara FORCLIME, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua dan BPHL Wilayah XV Jayapura.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Danan P. Hadi, Advisor bidang Remote Sensing/GIS dan eLearning
Edy Marbyanto, Manajer bidang Strategis Pengembangan Kapasitas SDM
Anna Manyakori, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Tanah Papua

Dibuat: 17 Mei 2024

Sebagai ketua Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Cagar Biosfer Lore Lindu (CBLL), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah telah mengadakan seri pertemuan dalam rangka menyusun dokumen Tinjauan Berkala CBLL sejak tahun 2022. Tujuan dari seri pertemuan tersebut adalah untuk memastikan agar kewajiban yang ditetapkan oleh Program Man and the Biosphere-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (MAB-UNESCO) untuk melakukan peninjauan berkala setiap 10 tahun sekali terhadap keberadaan cagar biosfer, terpenuhi sesuai dengan penetapannya.

Oleh karena itu, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah yang dimotori oleh Kepala bidang Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah, bapak Subhan Basir, ST., MprojMgmt., serta Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Ibu Arma Janti Massang, M.Si., dan didukung oleh FORCLIME, kembali mengadakan pertemuan pada tanggal 15 Mei 2024 di Kota Palu. Pertemuan ini dihadiri oleh:

- Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, selaku Sekretaris Forum,
- Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah, selaku Koordinator bidang Konservasi, Pendidikan dan Pelatihan,
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, selaku Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat,
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, selaku Koordinator Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan, dan
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, selaku Koordinator Bidang Verifikasi dan Registrasi Produk Cagar Biosfer Lore Lindu.

Materi diskusi yang digunakan adalah draft ketiga Laporan Tinjauan Berkala, dan difasilitasi oleh bapak Ismet Khaeruddin, Advisor FORCLIME bidang konservasi keragaman hayati yang juga Koordinator di Sulawesi Tengah. Selain itu, fasilitator lainnya adalah anggota dari Sekretariat Forum Pengelolaan CBLL. Pertemuan ini bertujuan untuk menelaah, menguatkan konten draft dokumen Tinjauan Berkala melalui penambahan data dan lampiran laporan dari para pihak. Banyak perubahan yang terjadi selama 10 tahun terakhir (2013-2023) pada kondisi sosial-budaya-ekonomi-ekologi di wilayah tersebut. Untuk itu, perlu pengkinian data dari para pihak demi penyempurnaan draft dokumen Tinjauan Berkala CBLL. Dalam pertemuan ini juga disepakati tahapan untuk mempercepat penyelesaian Laporan Tinjauan Berkala tahun 2023/2024.

Pertemuan tersebut masih akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lainnya untuk memastikan dokumen Tinjauan Berkala Cagar Biosfer Lore Lindu telah memenuhi syarat dan siap disampaikan ke MAB-UNESCO tahun ini.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Arif Hidayat, Advisor Junior bidang Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Keanekaragaman Hayati dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Dibuat: 16 Mei 2024

Dalam rangka finalisasi proposal Kalimantan Barat untuk pendaan iklim dari Green Cilmate Fund (GCF), pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama dengan GIZ, selaku lembaga akreditasi (acredited entity-AE), mengadakan konsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) dan Badan Kebijakan Fiskal, sebagai National Designated Authority (NDA) pada tanggal 14 Mei 2024 di Gedung Manggala Wanabakti di Jakarta. Perwakilan KLHK yang hadir adalah Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim, Biro Kerja Sama Luar Negeri dan Biro Perencanaan. Selain itu, juga hadir perwakilan dari Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Dinas Lingkungan Hiudp dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim, Bapak Franky L Zamzani, yang memberi arahan mengenai penyesuaian proposal terutama berkaitan dengan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta tata kelola proyek. Pertemuan koordinasi para pihak ini merupakan langkah lanjut penyampaian perbaikan proposal atas masukan sebelum persetujuan dan pemberian Non-Objection Letter (NOL) diterbitkan.

Persiapan penyusunan prososal pendanaan iklim dari GCF ini telah dimulai sejak tahun 2020. FORCLIME mendukung Pokja REDD+ Kalimantan Barat dalam menyusun proposal untuk dapatkan dana dari GCF. Berbagai pertemuan, diskusi dan konsultasi sudah dilakukan, termasuk pertemuan koordinasi dengan misi GCF pada bulan November tahun lalu.

Setelah pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan FGD untuk membahas perbaikan proposal berdasarkan masukan dari konsultasi yang dilakukan. Selain itu, akan dilakukan peningkatan koordinasi dengan Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim pada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai focal point proyek.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Dwi Wahyu Asti, SP, M.Si, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Kalbar
Jumtani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Focal Point GCF Kalbar
Wandojo Siswanto, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dibuat: 15 Mei 2024