FORCLIME mendukung perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang diselenggarakan atas kerja sama Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Kehutanan dan Dinas Pariwisata, dengan SMAN 6. Dalam perayaan tersebut diadakan rangkaian kegiatan, termasuk menanam pohon dan pengembalian anggrek ke habitat alamnya (restocking). Kegiatan restocking anggrek dilaksanakan di Hutan Purba Ranjuri, yang sudah ditetapkan sebagai Taman Keanekaragaman Hayati di Sulawesi Tengah. Restocking anggrek di Hutan Purba Ranjuri bertujuan untuk pengayaan hutan tersebut, selain, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hutan berserta isinya.

Untuk melihat perkembangan dan keadaan anggrek yang sudah dikembalikan ke hutan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sigi, didukung FORCLIME, mengadakan kegiatan pemantauan (monitoring) yang dilaksanakan oleh SMAN 6 Kabupaten Sigi, dengan melibatkan murid, guru dan penanggung jawab restocking anggrek. Kegiatan monitoring ini dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata Kebupaten Sigi, bapak Heru Murtanto, S.Pd., dan akan dilakukan selama satu bulan, dimulai tanggal 28 Juni 2024 (Fase I). Kegiatan yang dilakukan adalah identifikasi anggrek yang ditanam, perawatan secara berkala dan pemupukan. Selain melihat perkembangan anggrek yang ditanam di Hutan Purba Ranjuri, dari kegiatan monitoring ini, juga akan dibuat panduan untuk restocking anggrek agar kelompok masyarakat yang berminat dapat melakukannya.

“Monitoring restocking anggrek ini bertujuan untuk memastikan tanaman anggrek dapat tumbuh berkembang secara maksimal,” kata Wakil Kepala SMAN 6 bidang kurikulum, ibu Fitri Daryanti, S.Pd., M.Pd. “Kami juga menyampaikan terima kasih kepada GIZ yang telah mendukung program ini,” tambahnya.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah:
1. Akan dilakukan monitoring lanjutan untuk melihat perkembangan anggrek yang ditanam.
2. Sosialisasi mengenai proses restocking anggrek pada masyarakat di sekitar Hutan Purba Ranjuri.
3. Penyusunan laporan perkembangan proses restocking anggrek.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Arif Hidayat, Advisor Junior bidang Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Dibuat: 01 Juli 2024

Program Kampung Iklim (Proklim) merupakan program nasional yang dimotori oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Program ini dimaksudkan untuk mendorong upaya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Dalam pelaksanaannya, KLHK bekerja sama langsung dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai partisipan aktif. Pelibatan masyarakat di tingkat tapak, baik di level desa, dusun menjadi salah satu kunci keberhasilan pengendalian perubahan iklim. Bentuk adaptasi perubahan iklim dapat berupa pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, peningkatan ketahanan pangan, serta pengendalian penyakit terkait iklim. Sedangkan, bentuk aksi mitigasi perubahan iklim yang dapat dilakukan di desa, diantaranya adalah pengelolaan sampah dan limbah, penggunaan energi baru dan konservasi energi, budidaya pertanian rendah emisi, peningkatan dan mempertahankan tutupan vegetasi, serta pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Kabupaten Sigi merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang berpartisipasi aktif dalam program ini. Untuk mendukung Proklim dan penguatan kawasan penyangga Cagar Biosfer Lore Lindu (CBLL), Pemerintah Kabupaten Sigi melakukan sosialisasi mengenai Proklim pada tanggal 28 Juni 2024 di Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Camat selaku Plt Camat Palolo, bapak Kasirun, S.Sos., MM, dan dihadiri oleh aparat pemerintah desa se-Kecamatan Palolo.

Dalam sosialiasi tersebut, Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sulawesi menyampaikan presentasi mengenai definisi, dasar hukum dan tujuan pelaksanaan Proklim, agar para aparat pemerintah desa yang hadir mendapatkan pemahaman yang sama dalam upaya pelaksanaan program.

Kegiatan sosialisasi ini akan dilanjutkan dengan pengusulan dan penilaian Proklim sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim P4./2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim. Lokasi yang dapat diusulkan dan dinilai sebagai Kampung Iklim adalah kampung yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan selama lebih dari dua tahun dan telah terbentuk kelompok masyarakat/komunitas penanggungjawab kegiatan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Muhammad Yusuf, Advisor Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Hutan Lestari
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Keanekaragaman Hayati dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Dibuat: 01 Juli 2024

Dalam rangka pendampingan pada Masyarakat Hutan Adat (MHA) To Lindu di Sulawesi Tengah, FORCLIME bekerja sama dengan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sulawesi Tengah serta para pihak lainnya. FORCLIME berkolaborasi dengan BRWA Sulawesi Tengah dalam penyusunan rencana kegiatan MHA To Lindu dan telah disampaikan kepada para pihak melalui sosialisasi pada bulan Mei lalu. Untuk melihat perkembangan dari kerja sama tersebut, maka diadakan diskusi pada tanggal 26 Juni 2024 di Ruang Pertemuan Desa Tomado, Kabupaten Sigi. Pertemuan tersebut dibuka oleh Sekretaris Kecamatan Lindu, bapak Benyamin, S.Sos., yang mewakili Pemerintah Kecamatan Lindu, dan dihadiri oleh para pihak.

Pada pertemuan tersebut, BRWA menyampaikan hasil proses pendampingan tahap pertama yang telah dilakukan selama 15 hari. Pada fase tersebut, BRWA telah mengidentifikasi lembaga adat MHA To Lindu dan melihat potensi generasi muda yang mengetahui adanya lembaga adat dan tata kelolanya. Keterlibatan generasi muda dalam proses pendampingan merupakan hal yang sangat penting untuk penguatan kapasitas kelembagaan MHA To Lindu dan juga tata kelola hutan adat Suaka Katuvua To Lindu. Dalam pertemuan tersebut, para pihak memberikan masukan atas hasil pelaksanaan fase pertama.

Ketua Majelis Adat To Lindu, Semuel Toley, mengatakan bahwa kolaborasi antara GIZ dan BRWA Sulawesi Tengah dalam proses pendampingan kepada MHA To Lindu sangat penting. “Pemuda-pemuda adat dilibatkan dalam proses ini. Hal ini sangat baik karena siapa lagi yang akan meneruskan jika bukan generasi muda adat To Lindu”, tambah bapak Semuel.

Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah:
1. Menyempurnakan aturan adat yang telah disusun (kapotia nulibu) dan melakukan pengukuhan melalui libu ada To Lindu (musyawarah adat).
2. Melakukan sosialisasi aturan adat kepada seluruh kalangan masyarakat.
3. Melakukan proses regenerasi pemuda adat terkait pemahaman kearifan lokal, aturan adat dan budaya To Lindu melalui pelatihan atau lokakarya.
4. Melakukan koordinasi dengan para pihak, termasuk pemerintah setempat, untuk mendukung berjalannya kelembagaan adat dan penerapan aturannya.
5. Membentuk Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA).
6. Melaksanakan survei spasial dan membuat tanda batas.
7. Menyusun dokumen rencana kelola hutan adat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Arif Hidayat, Advisor Junior bidang Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Dibuat: 28 Jun 2024