1 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
2 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
3 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)

Berkoordinasi dengan BBKSDA Manokwari pilih lokasi desa untuk program layanan kesehatan berbasis konservasi di Papua Barat

2021 08 23 Coord meeting between FORCLIME ASRI and BBKSDA 2

Dalam rangka mempersiapkan studi kelayakan program pelayanan kesehatan berbasis konservasi di Papua Barat, dilaksanakan rapat koordinasi secara daring antara FORCLIME, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Manokwari dan Yayasan ASRI pada 27 Agustus 2021. Pertemuan tersebut bertujuan mendapatkan masukan dari BBKSDA terkait dengan desa percontohan untuk melakukan studi kelayakan, yang akan dilaksanakan selama empat bulan mulai dari Oktober 2021 hingga Januari 2022.

Dalam diskusi sebelumnya, Kabupaten Tambrauw telah dipilih sebagai lokasi pelaksanaan studi kelayakan. Salah satu penyebabnya adalah keberadaan cagar alam di kawasan tersebut, khususnya Pengunungan Tambrauw Utara dan Pegunungan Tambrauw Selatan, keduanya berada di bawah administrasi BBKSDA Manokwari. Mengingat bahwa rencana program yang akan dilaksanakan adalah untuk mengintegrasikan layanan kesehatan ke dalam upaya konservasi hutan, Kabupaten Tambrauw dianggap sebagai lokasi yang cocok untuk melaksanakannya.

Studi kelayakan ini akan melibatkan pelajar dari Universitas Papua yang mengikuti program magang di FORCLIME, yang saat ini sedang dalam proses rekrutmen.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Melanesia Brigite Boseren, Advisor Junior bidang penghidupan (livelihood) pedesaaan, pengelolaan dan konservasi hutan, Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: Selasa, 14 September 2021

FORCLIME siap dukung Dinas LHK Papua aktifkan kembali Pokja Perhutanan Sosial

2021 08 18 Coord meeting Dinas LHK Papua re establish Pokja PS ro

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua mengadakan rapat koordinasi bersama FORCLIME terkait dengan perkembangan perhutanan sosial di Provinsi Papua pada tanggal 18 Agustus 2021. Dalam pertemuan tersebut Kepala bidang rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial Dinas LHK, Fredinan Rumbino, S.Hut, memaparkan peluang dan tantangan pengelolaan Program Perhutanan Sosial di Provinsi Papua. Dalam diskusi dibahas hal apa saja yang perlu dilakukan untuk mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan di Papua. Salah satunya adalah merevitalisasi Kelompok Kerja Perhutanan Sosial (Pokja PS) dengan melibatkan FORCLIME untuk mendukung Pokja PS.
Peserta pertemuan sepakat untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka merevitalisasi Pokja PS, antara lain membangun kerja sama dengan mitra pembangunan lainnya, berkoordinasi dengan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan wilayah Maluku dan Papua, menyusun naskah akademik terkait dengan pengakuan wilayah adat di Papua.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Rut M Ohoiwutun, Advisor Junior bidang hutan kemasyarakatan dan hutan adat, Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: Selasa, 07 September 2021

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan siapkan pedoman teknis inventarisasi bambu

Screenshot 2021 08 24 Meeting with IPSDH Bamboo Inventory Technical Guideline

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, mengadakan pertemuan untuk membahas dan meminta masukan terkait dengan draft Pedoman Teknis Inventarisasi Bambu untuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada 24 Agustus 2021. Rapat yang dilakukan baik secara daring maupun luring ini dipimpin oleh Kasubdit Inventarisasi Hutan, Direktorat IPSDH, Ir. Nurhayati, M.Si.

Penyusunan Petunjuk Teknis Inventarisasi Bambu merupakan salah satu target yang ditetapkan dalam Strategi Nasional Pengembangan Bambu Terpadu. Melalui penerapan strategi dan kerangka tersebut, diharapkan akan terjamin pasokan bahan baku yang berkelanjutan (baik dari segi volume maupun kualitas). Direktorat IPSDH, didukung oleh GIZ, telah menyusun pedoman teknis tersebut sejak 2019 dan telah melibatkan para pihak terkait lainnya untuk berpartisipasi dalam proses tersebut.

Hasil dari diskusi ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan dengan Pusat Penelitian Kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga melibatkan para pihak terkait lainnya untuk meninjau lebih lanjut draft tersebut. Dokumen akhir pedoman teknis inventarisasi bambu ini diharapkan akan selesai pada akhir September 2021.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
R. Rizka Dewi Zuleika, Advisor junior bidang pengelolaan hutan lestari
Mohammad Rayan, Advisor teknis lintas bidang dan pengelolaan konflik
Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis, kebijakan kehutanan dan perubahan iklim

Dibuat: Senin, 06 September 2021

in cooperation with ministry of forestry and environmentCooperation - Republic of Indonesia and Federal Republic of GermanyImplemented-by-giz