Konsultasi publik dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Papua 2023-2042

Sejak tahun 2022, FORCLIME mendukung Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Papua dalam menyusun Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP). Proses tersebut diawali dengan kick off meeting yang diselenggarakan pada bulan November 2022, dan dilanjutkan dengan serangkaian pertemuan dan diskusi hingga awal tahun 2023.

Draf RKTP telah selesai disusun pada Maret 2023. Untuk mendapatkan masukan para pihak, DKLH Papua, didukung FORCLIME, mengadakan konsultasi publik pada tanggal 17 Maret 2023 di Kota Jayapura yang juga dilaksanakan secara daring. Kegiatan ini dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi Papua, Suzana Wainggai, S.pd, M.SocSc, dan dihadiri oleh Kepala DKLH Provinsi Papua, Jan Jap L. Ormuseray S.H., M.Si, Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPPWPH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Unit Pengelola Teknis (UPT) KLHK di Provinsi Papua, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (CDLHK) di Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Bidang Lingkungan dan Kehutanan, Lembaga Masyarakat Adat, serta perwakilan masyarakat adat dan mitra pembangunan di Papua.

Dalam sambutan pembukaannya, Ibu Suzana Wainggai menyampaikan: “Sesuai Visi 2100 Papua yang mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan dan rendah emisi serta pendekatan budaya dan kearifan lokal, harus dipastikan komitmen-komitmen tersebut dipenuhi melalui kebijakan dan aksi-aksi nyata yang berdasar pada perencanaan kehutanan yang baik, salah satunya melalui RKTP“. Sambutan tersebut dilanjutkan dengan arahan dari Ir. Neni Supreni, M.Si dari Direktorat RPPWPH KLHK yang merupakan Ketua Kelompok Kerja Rencana Makro Kehutanan, yang memberikan materi terkait RKTP bagi perencanaan nasional dan daerah.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan draf dokumen RKTP dari tim penyusun untuk mendapatkan masukan dari peserta yang hadir. Kemudian para peserta memberikan kontribusi pemikiran sesuai kewenangan, Tupoksi dan tanggung jawab dari masing-masing institusi.

Dokumen ini selanjutnya akan difinalisasi berdasarkan masukan dari publik dan nantinya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Papua.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodora F. Resubun, Advisor Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

KPH di Sulawesi Tengah susun rencana pengelolaan hutan

Sejak tahun 2022, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah telah mendorong Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP). Proses ini dimulai dengan berkonsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada bulan Oktober 2022 untuk mendapatkan masukan-masukan terkait peran dan fungsi KPH serta regulasi terbaru sebagai panduan penyusunan RPHJP.

Pada bulan November 2022, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah mengundang Unit Pengelola Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Sulawesi Tengah untuk berdiskusi mengenai rencana penyusunan RPHJP. Dari kegiatan ini, dibentuk Tim Revisi RPHJP yang terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, seluruh KPH, dan seluruh UPT KLHK di Sulawesi Tengah untuk berbagi data dan rencana program sebagai masukan dan arahan penyusunan RPHJP KPH. FORCLIME juga tergabung dalam tim ini. Selanjutnya, dilaksanakan pertemuan Tim Revisi RPHJP untuk memaparkan kegiatan yang akan dilakukan serta ketersediaan data untuk dapat disinkronisasikan dengan RPHJP. Selama bulan Desember, dilaksanakan proses analisis data dan penyusunan dokumen dan pada akhir tahun 2022, draf awal RPHJP di seluruh KPH telah tersedia.

Lokakarya dan coaching clinic untuk penyempurnaan RPHJP dilaksanakan pada tanggal 16-17 Maret 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan dipimpin oleh Bapak Kepala Dinas, Ir. A. Rachmansyah Ismail, M.Agr., MP. Bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako dan Libu Perempuan Sulawesi Tengah, FORCLIME memfasilitasi kegiatan lokakarya dan coaching clinic ini. Beberapa hal yang dibahas adalah terkait tata hutan dan pengarusutamaan gender dalam dokumen RPHJP. Coaching clinic akan terus berlangsung sampai dengan pertengahan bulan April dan harapannya dokumen RPHJP bisa difinalisasi setelahnya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Muhammad Yusuf, Junior Advisor, Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Hutan Lestari
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Balai BKSDA Papua Barat dan FORCLIME susun rencana kerja tahun 2023

Terkait dengan rencana kegiatan bersama, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (Balai BKSDA) Papua Barat bersama FORCLIME mengadakan pertemuan untuk menyusun rencana kerja tahun 2023. Pertemuan yang diadakan secara daring tersebut diadakan pada tanggal 28 Februari 2023 dan dipimpin oleh Kepala Bidang Teknis Balai BKSDA Papua Barat, bapak Tasliman, S.P., M.P. Pada pertemuan tersebut disepakati beberapa kegiatan yang akan dilakukan bersama pada tahun ini, antara lain adalah:

• Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Cagar Alam (CA) Pantai Sausapor. Terkait dengan kegiatan ini, FORCLIME akan mendukung finalisasi dokumen RPJP yang saat ini sedang dikaji ulang oleh Tim Universitas Papua. Selain itu, FORCLIME juga akan mendukung pelaksanaan konsultasi publik yang direncanakan pada bulan Mei atau Juni 2023.
• Pelaksanaan penilaian kawasan konservasi dengan menggunakan pendekatan Management Effectiveness Tracking Tools (METT). Dalam kegiatan ini, FORCLIME akan mendukung pelaksanaan METT di wilayah Bidang I yang meliputi CA Pulau Misool, CA Pulau Salawati, CA Pantai Sausapor, CA Pegunungan Tambrauw Utara, Taman Wisata Alam Beriat. Kegiatan ini rencananya dilaksanakan di Sorong pada bulan Juni atau Agustus 2023.
• Penyusunan buku Kawasan Konservasi Provinsi Papua Barat. FORCLIME akan mendukung penyusunan dan pencetakan buku. Diharapkan draf final buku tersebut dapat dipresentasikan kepada Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Mei 2023.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat