1 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
2 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
3 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)

Pelatihan budidaya lebah madu bagi kelompok tani hutan di kampung dukungan FORCLIME di Papua Barat

2022 11 24 Training on stingless bee in Wendi and Haha West Papua mb 3

Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat kampung binaan, bersama Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorong Selatan, FORCLIME mengadakan pelatihan budidaya lebah madu bagi kelompok tani hutan di dua kampung dukungan di Provinsi Papua Barat, yaitu Wendi dan Haha yang terletak di Kabupaten Sorong Selatan. Kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 – 22 November 2022 di Kampung Wendi, dan 23 – 24 November 2022 di Kampung Haha. Peserta pelatihan adalah tiga kelompok tani hutan dari Kampung Wendi (Wendi 1, Wendi 2, Lembah Hijau) dan tiga dari Kampung Haha (Imian, Sesna and Nagi).

Para peserta mendapat pelatihan dari ahli lebah madu tanpa sengat, Dr Mahani, SP., M.Si., dari Fakultas Teknik Industri Pertanian, Universitas Pajajaran. Jenis lebah madu tanpa sengat yang diperkenalkan dalam pelatihan ini adalah dari species Tetragonula biroi dan Heterotrigona itama.

Selama pelatihan, para peserta mendapatkan pengetahuan, termasuk:
1. Teknik budidaya lebah trigona unggul.
2. Mengenal dan memilih lebah tanpa sengat untuk budidaya.
3. Teknik pembuatan ‘stup’ atau kotak untuk budidaya lebah.

Dalam pelatihan, para peserta mempraktikkan cara membuat kotak untuk budidaya lebah (stup). Selain itu, mereka juga mendapatkan pengetahuan lain berdasarkan pengalaman ahli dalam budidaya lebah madu, termasuk prospek ekonomi budidaya madu.

Dalam bahasa setempat, lebah tanpa sengat disebut ‘hok’ sedangkan lebah dengan sengat disebut ‘towa’. Penduduk setempat telah menggunakan madu ‘hok’ sejak zaman dahulu, namun belum membudidayakan untuk tujuan komersial. Oleh karena itu, melalui pelatihan ini, mereka mendapatkan ilmu untuk mengembangkan budidaya lebah yang memiliki prospek secara ekonomi. Sehingga kedepannya dapat dijadikan pendapatan tambahan bagi mereka.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Melanesia Brigite Boseren, Advisor Junior bidang penghidupan (livelihood) pedesaaan, pengelolaan dan konservasi hutan
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Dibuat: Selasa, 29 November 2022

Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Gelar Pertemuan Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Cagar Biosfer Lore Lindu 2022

2022 11 16 Pertemuan Forum CBLL Membangun Komitmen untuk Pembangunan Berkelanjutan fa 1

Dalam rangka mempersiapkan peninjauan berkala (periodic review) Cagar Biosfer Lore Lindu (CBLL) yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang, Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Cagar Biosfer Lore Lindu yang digawangi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Pertemuan Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Cagar Biosfer Lore Lindu tahun 2022. Tema pertemuan tahunan kali ini adalah ‘‘Membangun Komitmen untuk Pembangunan Berkelanjutan“, dan dilaksanakan pada tanggal 16 November 2022 di Aula Pertemuan Polibu Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

Pertemuan dibuka oleh Bapak Drs. H. Ma’mun Amir selaku Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, yang memberikan apresiasi kepada Bappeda, para pihak dan mitra kerja terkait atas terlaksananya pertemuan tersebut. Beliau juga menyampaikan harapannya akan keterlibatan para pihak untuk mengintegrasikan aspek perencanaan dengan implementasinya, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhan mereka secara cukup.

Dalam pertemuan tersebut, dilaksanakan diskusi panel dengan mendatangkan dua pembicara yakni Prof. Dr. Ir. Y. Purwanto, DEA (Ketua Komite Nasional MAB Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional) yang memberikan arahan tentang pengelolaan cagar biosfer, persiapan peninjauan berkala, dan branding produk, dan Christopher Eichhorn (GIZ FORCLIME Jakarta) yang berbagi pengalaman terkait pengelolaan Cagar Biosfer di Jerman. Terdapat pula video message dari Dr. Hans Decker Thulstrup (Kantor Pusat MAB UNESCO Paris). Selanjutnya, dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman sebagai komitmen bersama dari para pemerintah kabupaten/kota yang berada dalam kawasan CBLL untuk berkontribusi menuju pengelolaan CBLL yang berkelanjutan, yang meliputi Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi. Selain itu, dilaksanakan penyerahan sertifikat produk Cagar Biosfer ke sembilan UMKM yang telah terverifikasi oleh Tim Registrasi dan Verifikasi Produk CBLL. Produk-produk UMKM tersebut diantaranya adalah cokelat, brownies crispy, bagea cokelat, bawang goreng, dan kopi.

Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah penyusunan masterplan CBLL dan pengisian formulir peninjauan berkala CBLL.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Fikty Aprilinayati, Advisor bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Pengelolaan Cagar Biosfer
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Dibuat: Rabu, 23 November 2022

Bimbingan teknis susun rencana pengelolaan jangka panjang bagi KPH di Papua

2022 11 17 Couching Clinic RPHJP KPH di Papua tr 2

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, didukung FORCLIME dan mitra pembangunan lainnya (Global Green Growth Institute-GGGI), mengadakan bimbingan teknis (coaching clinic) mengenai penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) bagi empat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Papua, yaitu: KPHP Unit XXI Lintas Sarmi-Mamberamo, KPHP Unit XXIII Sarmi, KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura, KPHP Unit XXIX Keerom. Kegiatan tersebut dilakukan secara hybrid (online dan offline) pada tanggal 16 – 17 November 2022, dan dibuka oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Jan Jab Ormuseray, S.H, M.Si.

Sesi ini merupakan tahapan sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Bimbingan teknis ini dilakukan untuk memberikan arahan dan pedoman bagi tim penyusunan RPHJP di KPH bagaimana tahapan dan proses dalam melakukan revisi/penyusunan dokumen perencanaan tersebut.

Narasumber dalam acara bimbingan teknis tersebut, termasuk dari:

  • Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan (Kementerian LHK), Kepala Subdit Pemolaan kawasan KPHL, bapak Drajat Kurniadi, S.Hut, M.Si., membawakan materi tentang kebijakan pengelolaan hutan dan penyusunan peta arahan pemafaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung untuk perencanaan bina pemanfaatan hutan.
  • Pokja Pengarusutamaan Gender (Kementerian LHK), ibu Ernawati Eko Hartono, S.Hut., M.Si., memberikan materi terkait pengarusutamaan gender dalam perencanaan kehutanan. Dalam sesinya dibahas bagaimana mengintegrasikan isu gender dalam kegiatan pengelolaan hutan termasuk di KPH.
  • Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan KLHK (Kementerian LHK), Ketua Pokja II subdit Pembinaan KPH, ibu Ir. Eleonora Poerwanty, M.M., memberikan materi terkait penyusunan RPHJP melalui sistem informasi RPHJP, selain itu, juga membahas hal-hal terkait penyusunan, penilaian dan pengesahan RPHJP.
  • Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah X Papua (Kementerian LHK), bapak Rahmat Suprianto, S.Hut., memberikan materi terkait analisis spatial dalam perencanaan kawasan hutan di KPH.
  • Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, bapak Ridwan Atmojo ST.,M.Si., menjelaskan pentingnya perencanaan kehutanan di tingkat KPH. Selain itu, juga menjelaskan bahwa 84% kampung ada di dalam kawasan hutan yang artinya saling berkaitan erat antara masyarakat dan hutan, sehingga dalam perencanaan kehutanan perlu juga diperhatikan aspek sosialnya.

Dalam diskusi disampaikan oleh para peserta tantangan pengelolaan hutan di Papua, seperti sebagai berikut:
• Wilayah pengelolaan yang cukup luas dan akses yang sangat sulit.
• Sumber daya manusia, jumlah tidak sesuai dengan luas wilayah. Selain itu, jumlah tenaga teknis yang terbatas, misanya bidang khusus: GIS.
• Sarana dan prasarana. Masih ada KPH yang belum memiliki ruang kantor sendiri (masih sewa), peralatan kerja terbatas, termasuk kendaraan operasional.

Dalam pertemuan ini Kepala KPHP Boven Digoel, Ade Jhon Moisiri, S.Hut., menyampaikan pengalaman dalam penyusunan RPHJP. KPHP Boven Digoel adalah satu-satunya KPH di Papua bahkan di Indonesia yang telah selesai menyusun dokumen RPHJP berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 8 tahun 2021.

Dengan adanya pemekaran provinsi, KPH-KPH akan terbagi ke dalam provinsi-provinsi yang baru. KPH yang ada di Provinsi Papua harus menjadi contoh bagi provinsi yang baru terbentuk, baik dalam perencanaan hutan, juga dalam upaya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu,” kata Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Provinsi Papua saat membuka acara.

Tindak lanjut kegiatan bimbingan teknis ini adalah masing-masing KPH akan melakukan revisi atas RPHJP-nya. Termasuk juga KPH yang didukung FORCLIME, yaitu: KPHP Unit XXI Lintas Sarmi-Mamberamo, KPHP Unit XXIII Sarmi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodora F. Resubun, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Dibuat: Selasa, 22 November 2022

in cooperation with ministry of forestry and environmentCooperation - Republic of Indonesia and Federal Republic of GermanyImplemented-by-giz