Balai BKSDA Papua Barat dan FORCLIME susun rencana kerja tahun 2023

Terkait dengan rencana kegiatan bersama, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (Balai BKSDA) Papua Barat bersama FORCLIME mengadakan pertemuan untuk menyusun rencana kerja tahun 2023. Pertemuan yang diadakan secara daring tersebut diadakan pada tanggal 28 Februari 2023 dan dipimpin oleh Kepala Bidang Teknis Balai BKSDA Papua Barat, bapak Tasliman, S.P., M.P. Pada pertemuan tersebut disepakati beberapa kegiatan yang akan dilakukan bersama pada tahun ini, antara lain adalah:

• Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Cagar Alam (CA) Pantai Sausapor. Terkait dengan kegiatan ini, FORCLIME akan mendukung finalisasi dokumen RPJP yang saat ini sedang dikaji ulang oleh Tim Universitas Papua. Selain itu, FORCLIME juga akan mendukung pelaksanaan konsultasi publik yang direncanakan pada bulan Mei atau Juni 2023.
• Pelaksanaan penilaian kawasan konservasi dengan menggunakan pendekatan Management Effectiveness Tracking Tools (METT). Dalam kegiatan ini, FORCLIME akan mendukung pelaksanaan METT di wilayah Bidang I yang meliputi CA Pulau Misool, CA Pulau Salawati, CA Pantai Sausapor, CA Pegunungan Tambrauw Utara, Taman Wisata Alam Beriat. Kegiatan ini rencananya dilaksanakan di Sorong pada bulan Juni atau Agustus 2023.
• Penyusunan buku Kawasan Konservasi Provinsi Papua Barat. FORCLIME akan mendukung penyusunan dan pencetakan buku. Diharapkan draf final buku tersebut dapat dipresentasikan kepada Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Mei 2023.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Dinas LHK Kalimantan Barat berkoordinasi dengan Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK terkait perkembangan Persiapan Proyek GCF

Dalam rangka melanjutkan proses penyusunan proposal dan studi kelayakan proyek pendanaan iklim kepada Green Climate Fund (GCF), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dinas LHK) Provinsi Kalimantan Barat mengadakan pertemuan dengan Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Delegasi Kalimantan Barat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas LHK Bapak Ir H Adiyani, MH., dan diterima oleh Sekditjen Pengendalian Perubahan Iklim (Sekditjen PPI), KLHK, Bapak Agus Rusli, SPi, M.Si., pada tanggal 24 Februari 2023 bertempat di ruang Rapat Sekditjen PPI, di Gedung Manggala Wanabakti.
Koordinasi ini merupakan tindaklanjut dari hasil pertemuan Dinas LHK dengan Sekjen KLHK pada bulan Desember 2022 lalu, dan merupakan sarana komunikasi dan koordinasi terkait kondisi terkini proses persiapan proyek GCF. Selain itu, pertemuan tersebut juga dimaksudkan untuk mendapatkan arahan berkenaan dengan tahapan dan langkah lanjut pelaksanaan proyek GCF di Kalimantan Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas LHK kembali menyampaikan komitmen Pemprov Kalimantan Barat melalui kontribusi proyek ini untuk mendukung program nasional terkait dengan pencapaian target FOLU Net Sink 2030 dan NDC. Selain itu, juga disampaikan usulan kandidat mitra proyek yang akan bersama Pemprov Kalimantan Barat mengimplementasikan GCF, dan mengusulkan focal point untuk Proyek GCF pada Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Jumtani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Focal Point GCF
Wandojo Siswanto, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Pelatihan Dasar Pengembangan Usaha bagi pendamping KPH dan KTH di Sulawesi Tengah

Terkait dengan Program Perhutanan Sosial di Sulawesi Tengan, FORCLIME bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi, termasuk dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), mengembangkan model pendampingan untuk Kelompok Tani Hutan (KTH), Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan atau Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan oleh staf KPH, dan diarahkan agar KTH/KUPS/UMKM mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan dan usahanya bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan keluarga.

Agar staf KPH mempunyai kompetensi yang memadai dalam mendampingi dan mengembangkan usaha KTH/KUPS/UMKM, maka Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah bersama FORCLIME mengadakan Pelatihan Dasar Pengembangan Usaha pada tanggal 21 – 24 Februari 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan terkait cara mengembangkan usaha bagi kelompok tani hutan. Selama pelatihan peserta mendapat pengetahuan mengenai: (1) Mengelola Kelompok, (2) Mengembangkan gagasan usaha, (3) Analisis Rantai Nilai, (4) Survai Pasar, (5) Model Bisnis Canvas, (6) Pemasaran, (7) Rencana Produksi, (8) Pembagian Tugas, (9) Perizinan Usaha, (10) Penyusunan rencana usaha. Pelatihan ini diikuti oleh 21 peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas Kehutanan (1 orang), 13 staf KPH (mewakili 13 KPH yang ada di Sulteng) dan 8 orang yang mewakili 6 Kelompok Tani Hutan/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Setelah pelatihan ini, para peserta akan mendapatkan bimbingan (mentoring) pada bulan Maret hingga bulan April 2023, yang dilaksanakan secara daring. Dalam proses pembimbingan ini, tim pelatih akan memonitor kemajuan dan kendala yang dihadapi peserta dalam menyusun rencana usaha kelompok dampingannya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer Bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas SDM
M. Yusuf, Advisor Junior bidang Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Hutan Lestari