1 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
2 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
3 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)

Pertemuan koordinasi susun program kerja Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Papua Barat

2022 01 12 Coord meeting Social Forestry WG Papua Barat mb 4

Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Papua Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat mengadakan pertemuan koordinasi dengan anggota Pokja PPS Papua Barat pada tanggal 12 Januari 2022 di Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit XII Manokwari, Papua Barat. Pertemuan yang dibuka oleh Kepala Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Yunus Krey, S.Hut., M.Si., membahas rencana program kerja Pokja PPS tahun 2022 dan skema pembiayaan pelaksanaannya. Dalam rapat tersebut FORCLIME memfasilitasi proses penyusunan program kerja Pokja PPS Papua Barat melalui penyediaan matrix program, serta berperan sebagai fasilitator.

Program kerja PPS Papua Barat mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 09/2021 tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial. Pokja PPS Papua Barat terdiri dari lima output utama, yaitu:
1. Pengembangan kapasitas.
2. Penyiapan areal kerja Perhutanan Sosial.
3. Fasilitas usaha Perhutanan Sosial pasca pemberian izin.
4. Pengelolaan galeri produk-produk Perhutanan Sosial, PESONA MART.
5. Kesekretariatan.

Finalisasi program kerja rencananya akan diadakan secara daring pada Kamis, 20 Januari 2022 dan FORCLIME sebagai fasilitator.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Melanesia Brigite Boseren, Advisor Junior bidang penghidupan (livelihood) pedesaaan, pengelolaan dan konservasi hutan
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan coordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan coordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: Selasa, 18 Januari 2022

Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat tetapkan empat kampung untuk laksanakan program bersama di wilayah KPHP Tambrauw dan KPHP Sorong Selatan

2021 12 20 Penetapan kampung Sorsel foto Kampung Orwen Distrik Kwoor Kab.Tambra.VA

Dinas Kehutanan Papua Barat bersama unit teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayah Tambrauw dan Sorong Selatan telah mengembangkan program pemberdayaan masyarakat hutan adat (MHA) di dalam dan di sekitar kawasan hutan untuk mewujudkan visi dan misi provinsi/kabupaten konservasi di Papua Barat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan skema perhutanan sosial melalui Kelompok Tani Hutan (KTH). Menurut Kepala Dinas Kehutanan, Bapak Ir. Runaweri, F.H., MM, kelompok MHA yang saat ini berada di wilayah kerja KPH perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam mengelola kelembagaan kelompok, mengelola kebunnya, dan mengelola usaha melalui bimbingan teknis, pelatihan, studi banding dan lain lain, sehingga dapat mendukung pengelolaan hutan lestari dan konservasi keanekaragaman hayati di Papua Barat.

Dinas Kehutanan Papua Barat merekomendasikan beberapa kampung untuk diidentifikasi lebih mendalam tentang potensi kampung-kampung dan kebutuhan peningkatan kapasitas KTH-nya sehingga dapat disinergikan bersama dengan FORCLIME. Kegiatan survei telah dilakukan di 10 kampung pada bulan November 2021 lalu, dilanjutkan pada bulan Desember 2021 pembahasan bersama Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat. Ada empat kampung yang dipilih, yakni Kampung Haha Distrik Saremuk dan Kampung Wendi Distrik Sawiat, Kabupaten Sorong Selatan; serta Kampung Emaus Distrik Sausapor dan Kampung Bikar Distrik Bikar, Kabupaten Tambrauw. Keempat kampung ini akan menjadi target pelaksanaan program bersama Dinas Kehutanan Papua Barat dan FORCLIME, dengan fokus kegiatan pada pengembangan potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan, pembinaan KTH, dan mendorong implementasi program perhutanan sosial termasuk inisiatif lokal terkait Hutan Adat di wilayah KPHP Tambrauw dan KPHP Sorong Selatan.

Beberapa hal strategis lain yang dibahas dalam pertemuan dengan Kepala Dinas Kehutanan adalah bentuk dukungan FORCLIME untuk kegiatan di tahun 2022, yakni untuk:
1. Mendukung Dinas Kehutanan Papua Barat dalam mensosialisasikan kebijakan kehutanan pasca Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, khususnya yang terkait dengan PP No. 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9/2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
2. Mendukung kegiatan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Papua Barat.
3. Mendukung KPH dalam penyusunan dokumen revisi rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP).
4. Mendukung KTH pada empat kampung terpilih terkait dengan kelola kelembagaan KTH, kelola kawasan, dan kelola usaha HHBK termasuk jasa lingkungan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: Kamis, 30 Desember 2021

Bersinergi dengan Pusdiklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan susun rencana kerja tahun 2022

2021 12 21 Diskusi rencana kegiatan 2022 bersama Pusdiklat wh

Dalam rangka mempersiapkan rencana kerja tahun 2022, FORCLIME dan Pusat Diklat Sumberdaya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusat Diklat SDM LHK) mengadakan diskusi awal terkait pengembangan kapasitas SDM. Diskusi ini dilaksanakan secara hybrid di Ruang Sonokeling, Pusat Diklat SDM LHK dan juga via Microsoft Teams pada hari Selasa, 21 Desember 2021. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk menyusun rencana kerja FORCLIME tahun 2022 yang sinergis dan saling mengisi (filling the gap) dengan Rencana Kerja Pusat Diklat SDM LHK. Rencana Kerja 2022 yang berkaitan dengan kerja sama dengan Pusat Diklat SDM LHK, FORCLIME akan memfokuskan pada beberapa kegiatan utama seperti pengembangan e-learning, pengembangan modul elektronik untuk SDM KPH dan pengembangan kapasitas widyaiswara.

Pada akhir sesi diskusi, Ibu Puji Iswari, Pelaksana harian Kepala Pusdiklat LHK, mengatakan “Walaupun fokus utama FORCLIME saat ini berada di wilayah timur Indonesia, kami berharap kegiatan yang dilaksanakan FORCLIME terkait pengembangan kapasitas tetap bermuara di Pusat Diklat SDM LHK sehingga kebermanfaatannya dapat diterapkan di tujuh Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan di seluruh Indonesia”.

Sebagai tindaklanjut dari rapat ini, pada bulan Januari 2022, Pusat Diklat SDM LHK akan mengundang FORCLIME dan lembaga mitra Pusat Diklat SDM LHK yang lain untuk membahas finalisasi Rencana Kerja 2022.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Wira Hakim, Advisor Junior bidang pengembangan kapasitas SDM
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, pengembangan kapasitas SDM

Dibuat: Rabu, 29 Desember 2021

in cooperation with ministry of forestry and environmentCooperation - Republic of Indonesia and Federal Republic of GermanyImplemented-by-giz