Penguatan kapasitas masyarakat khususnya kelompok perhutanan sosial merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi FORCLIME melalui berbagai kegiatan, termasuk pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terkait dengan pengelolaan hutan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa.

Salah satu skema Perhutanan Sosial adalah skema Hutan Adat. Masyarakat Hukum Adat (MHA) To Lindu di Sulawesi Tengah, difasilitasi oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), telah mendapatkan penetapan hutan adatnya melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5677/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2021 tentang Penetapan Hutan Adat Suaka Katuvua To Lindu seluas 6.473 hektare di Kabupaten Sigi.

Dalam proses pengusulan hutan adat, BRWA Sulawesi Tengah telah mengidentifikasi kegiatan kunci, yaitu: (1) Musyawarah desa untuk internalisasi hutan adat; dan (2) Penguatan kelembagaan adat. Pasca penetapan hutan adat, kegiatan-kegiatan tersebut dielaborasi agar MHA To Lindu dapat mengelola dan memanfaatkan potensi hutan adatnya secara lestari sesuai dengan norma hukum adat dan kearifan lokal.

Oleh karena itu, pada tanggal 14 Mei 2024 BRWA bersama dengan FORCLIME sepakat berkolaborasi untuk membantu MHA To Lindu dalam mengelola hutan adatnya. Tujuan dari kerja sama tersebut adalah:

 Menyusun rencana aksi bersama di tingkat desa dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk pengelolaan hutan berkelanjutan,
 Revitalisasi lembaga adat, khususnya pengelola Hutan Adat Suaka Katuvua To Lindu;
 Memastikan pengelolaan Hutan Adat Suaka Katuvua To Lindu berjalan sesuai kearifan lokal;
 Meningkatkan kapasitas Dewan Adat dan Lembaga Adat Desa terkait dengan tata kelola hutan adat;
 Menyusun kesepakatan model pengelolaan Hutan Adat Suaka Katuvua To Lindu.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, termasuk:

• Pendampingan untuk penguatan kelembagaan pengelola hutan adat. Kegiatan ini akan dilakukan selama empat bulan, dengan menugaskan satu orang staf lapangan yang akan tinggal di lokasi kerja selama 15 hari per bulan untuk pendampingan teknis, fasilitasi diskusi dan FGD, serta pertemuan desa di Ngata Lindu.
• Identifikasi dan penandaan spasial hingga batas Hutan Adat Suaka Katuvua To Lindu, dengan melakukan survei lokasi pemanfaatan hutan adat dan penandaan batas.
• Monitoring dan evaluasi, untuk melihat kemajuan kegiatan yang telah dilaksanakan.
• Pelaporan. Laporan yang disusun, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, diselesaikan paling lambat dua minggu setelah berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, juga menyajikan laporan pada saat kegiatan diskusi bersama dengan pemangku kepentingan.

Selain itu, akan dilaksanakan beberapa rangkaian kegiatan terkait dengan penyiapan tata kelola MHA To Lindu, antara lain:

• Lokakarya mengenai Sinergi Pengelolaan Hutan Adat Suaka Katuvua To Lindu dengan Stakeholder, yang bertujuan untuk merumuskan skenario pengelolaan hutan adat lestari bersama pemangku kepentingan terkait.
• Lokakarya untuk menyusun Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (RPJM) Hutan Adat Suaka Katuvua To Lindu.

Selama ini MHA To Lindu menjunjung tinggi tradisi adatnya secara turun temurun. Mereka mempunyai peraturan pembagian wilayah yang dilakukan oleh Dewan Adat Lindu, sebagai berikut:

• Hutan Wanangkiki, yaitu kawasan hutan yang sama sekali tidak dapat dikelola oleh masyarakat, seperti kawasan hulu sungai.
• Hutan Lindung Ntodea, dimana masyarakat dapat memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas, seperti memanfaatkan pohon palem untuk diambil buah dan daunnya untuk dijadikan ijuk.
• Hutan Pangale, merupakan kawasan budidaya masyarakat yang menerapkan jeda lima tahun untuk bercocok tanam di kawasan tersebut.
• Hutan Pobondea, yang bisa ditanami tanaman produktif seperti tanaman kopi.
• Popampa, yang bisa ditanami tanaman palawija.
• Polida, yang merupakan area persawahan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Arif Hidayat, Advisor Junior bidang Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Keanekaragaman Hayati dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Dibuat: 14 Mei 2024

Pusat Diklat Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusat Diklat SDM LHK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan lokakarya untuk mengevaluasi pengembangan Massive Open Online Courses (MOOC). Lokakarya ini dilaksanakan secara luring dan daring pada tanggal 19 – 22 Maret 2024 di kantor Pusat Diklat LHK di Kota Bogor serta kunjungan ke kantor Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPLHK) Bogor di Rumpin, Jawa Barat. Kegiatan dibuka dan ditutup oleh Kepala Pusat Diklat SDM LHK, Dr. Kusdamayanti, M.Si., dan dihadiri oleh para manajer di Pusat Diklat LHK dan BPLHK, tim eLearning, widyaiswara, perwakilan dari Direktorat Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL), pewakilan dari Biro Kepegawaian KLHK, serta perwakilan dari Regional Community Forestry Training Center (RECOFTC), suatu organisasi organisasi nirlaba internasional yang fokus pada pengembangan kapasitas kehutanan masyarakat di Asia Pasifik. Lokakarya ini merupakan tindak lanjut dari kick-off pengembangan MOOC yang telah dilakukan pada bulan Januari 2024 lalu.

Tujuan lokakarya adalah untuk menilai kesiapan Pusat Diklat SDM LHK dalam memulai dan mengembangkan program MOOC. Kegiatan terdiri dari beberapa rangkaian, dimulai dari studi literatur, observasi, dan wawancara semi terstruktur dengan pemangku kepentingan terkait, khususnya yang berada di bawah naungan Pusdiklat SDM LHK.

Keluaran (output) kegiatan ini adalah laporan yang memuat beberapa hal, yaitu: (a) Gambaran umum dari kondisi terkini di Pusat Diklat SDM LHK terkait pengembangan eLearning, (b) Analisis kesenjangan (gap analysis) mengenai pengembangan MOOC di Pusat Diklat SDM LHK (termasuk aspek teknologi, kapasitas SDM dan bahan ajar atau materi pelatihan, dan (c) Rekomendasi bagi pengembangan MOOC di Pusat Diklat SDM LHK.

“Selaku Kepala Pusat Diklat SDM LHK, saya menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak, seperti GIZ yang terus mendukung pengembangan pembelajaran jarak jauh melalui eLearning, serta RECOFTC yang telah mendukung kegiatan pelatihan Pengarus Utamaan Gender melalui MOOC, Ditjen PSKL yang telah kerja sama dalam pengembangan pelatihan Pendamping Perhutanan Sosial, serta Biro Perencanaan dan Biro Kepegawaian”, kata Dr. Kusdamayanti, M.Si dalam sambutannya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Danan P. Hadi, Advisor bidang Remote Sensing/GIS dan eLearning
Naufal Abdillah, Junior Advisor bidang Pengembangan Kapasitas SDM
Edy Marbyanto, Manajer bidang Strategis Pengembangan Kapasitas SDM

Dibuat: 25 Maret 2024

Sejak tahun 2019, FORCLIME telah mengadakan program magang bagi mahasiswa dari universitas di Tanah Papua. Pada periode tahun 2023, FORCLIME menyelenggarakan program magang bagi tujuh mahasiswa dari empat universitas di Tanah Papua, yakni Universitas Papua, Universitas Cenderawasih, Universitas Ottow Geissler Papua dan Universitas Musamus. Sebelum diterjunkan ke lapangan untuk terlibat langsung dengan pelaksanaan kegiatan FORCLIME, pada mahasiswa magang mendapatkan pelatihan pengenalan (introductory workshop) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, khususnya terkait dengan kegiatan FORCLIME. Program magang ini dilaksanakan selama enam bulan, mulai 3 Oktober 2023 sampai 4 April 2024.

Sebelum berakhir waktu magang, para mahasiswa magang mempresentasikan apa yang mereka dapat selama magang. Sesi ini juga merupakan ajang evaluasi bagi FORCLIME dalam menyelenggarakan program magang. Presentasi ini dibagi menjadi empat batch, mulai dari tanggal 22 – 28 Maret 2024, dengan jadwal dan presenter sebagai berikut:

1. Hana Soakakone dan Pradista Dwi Saputri dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Cenderawasih (22 Maret 2024).
2. John B. Hassor dan Sdr. Yosina Demetouw dari Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Ilmu Kelautan Universitas Ottow Geissler Papua (25 Maret 2024).
3. Adi Prasetyo dari Universitas Musamus (25 Maret 2024).
4. Papua Pastimair Deijka Peday dan Rizal dari Fakultas Kehutanan Universitas Papua (28 Maret 2024).

“Dengan adanya program magang, mahasiswa tidak hanya belajar pada bangku kuliah tetapi juga pada saat magang. Sehingga lebih mengenal dunia kerja dan juga menjadi pengalaman bagi universitas untuk terus belajar apa yang sudah dilakukan oleh FORCLIME, artinya ada masukan juga untuk universitas untuk berbenah sesuai dengan perkembangan isu kehutanan dan juga lingkungan, seperti yang sudah dilakukan FORCLIME”, kata Wakil Dekan 3 Universitas Papua, Dr. Petrus A. Dimara, S.hut, M.Sc.

Para dosen dari masing-masing universitas menyampaikan apresiasi atas program magang yang dilaksanakan oleh FORCLIME. Dari presentasi yang disampaikan mereka menilai bahwa peserta magang mendapat kesempatan untuk mempraktikan ilmu dari kampus saat mengikuti magang.

“Terima kasih kepada GIZ atas kerja sama dengan Universitas Cenderawasih yang telah diinisiasi sejak tahun 2019. Kami melihat anak-anak telah melakukan tugasnya dengan baik dan mereka terlihat lebih percaya diri. Hal lain yang penting disampaikan adalah alumni magang FORCLIME cepat dapat pekerjaan setelah lulus“, kata Dr. Noper Tulak, dosen dari Universitas Cenderawasih.

Selanjutnya para dosen yang hadir juga menyampaikan harapannya agak program magang ini akan terus berlanjut karena manfaatnya yang sangat besar. Selain itu, mereka juga berharap agar pelaksanaan program magang disesuaikan dengan jadwal universitas, sehingga tidak mengganggu jalannya perkuliahan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Anna Manyakori, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Otniel Effruan, Junior Advisor bidang Pengelolaan dan Konservasi Hutan Papua Barat Daya.
Edy Marbyanto, Manajer Bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas SDM
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Tanah Papua

Dibuat: 22 Maret 2024