1 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
2 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
3 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)

FORCLIME 4.0 siap dukung Balai Diklat LHK Makassar tingkatkan kapasitas SDM kehutanan di Tanah Papua

2021 06 16 penempatan staf di BDLHK Makassar em small

Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku project executing agency FORCLIME bersama dengan perwakilan dari Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) serta Tim FORCLIME berkunjung ke Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar (BD LHK Makassar), Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Juni 2021. Dalam kunjungan tersebut perwakilan dari Biro Perencanaan (Birocan) menyampaikan bahwa FORCLIME yang dilaksanakan mulai Januari 2021 hingga Desember 2023 mempunyai wilayah kerja di Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat. Saat ini Rencana Strategis Program FORCLIME periode 2021-2023 dan Rencana Kerja FORCLIME tahun 2021 telah ditandatangani sehingga siap diimplementasikan.

Menambahkan keterangan Birocan, Direktur Program FORCLIME menyampaikan bahwa karena kewenangan pengembangan kapasitas untuk wilayah Indonesia Timur berada di bawah koordinasi BD LHK Makassar, maka FORCLIME akan menempatkan Manajer bidang strategis pengembangan SDM, Edy Marbyanto; dan seorang Development Adviser, Daniel Maertz, di BD LHK Makassar. Penempatan dua personel ini diharapkan dapat membantu meningkatkan layanan pengembangan SDM LHK di wilayah Tanah Papua. Menanggapi hal tersebut, Kepala BD LHK Makassar menyambut baik rencana penempatan personel FORCLIME di BD LHK Makassar dan akan menyediakan ruang kerja untuk tim FORCLIME. Ruang kerja tersebut saat ini masih dalam proses renovasi berbarengan dengan renovasi ruangan-ruangan lain di BD LHK Makassar. Untuk sementara, personel FORCLIME dapat menggunakan ruangan lain yang tersedia.

Dalam kunjungan tersebut, Tim FORCLIME dan rombongan tamu lainnya berkunjung ke Hutan Diklat Tabo-tabo yang dikelola BD LHK Makassar dan berjarak sekitar 60 km dari kota Makassar. Perwakilan Sekretariat BP2SDM menginformasikan bahwa BP2SDM sedang mendorong sinergi antara Balai Diklat LHK Makassar dengan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMK Kehutanan) Makassar dalam pengembangan Hutan Diklat Tabo-tabo. Di tahun ajaran 2021-2022, rencananya sebagian siswa akan ditempatkan dan belajar langsung di Kawasan Hutan Diklat Tabo-tabo dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Pembelajaran di lapangan ini diharapkan bisa meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi. Diharapkan FORCLIME dapat berkontribusi secara positif dalam pengembangan Hutan Diklat Tabo-tabo sebagai sarana Diklat, penelitian dan juga pemberdayaan masyarakat sekitar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis pengembangan SDM

Dibuat: Rabu, 16 Jun 2021

FORCLIME siap dukung pendampingan kegiatan perhutanan sosial di Provinsi Papua Barat

2021 06 21 Narasumber lokakarya PS PSKL Maluku Papua melan

Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Maluku dan Papua mengadakan lokakarya bagi tenaga pendamping perhutanan sosial di Provinsi Papua dan Papua Barat pada tanggal 10 – 12 Juni 2021 di Kota Sorong, Papua Barat. Dalam acara tersebut, FORCLIME diundang sebagai salah satu narasumber untuk berbagi pengalaman mengenai “Peran Pendamping Masyarakat berbasis Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu”. Materi yang disampaikan oleh Manajer bidang strategis pengelolaan hutan lestari, Mohammad Sidiq, terkait dengan tugas dan fungsi pendamping perhutanan sosial (PS) sebelum dan setelah izin diperoleh oleh kelompok PS. Dalam kesempatan tersebut FORCLIME juga berbagi pengalaman selama mendukung program PS di Kalimantan dan Palu pada periode fase 3.

Dalam pelaksanaan programnya di Papua Barat, FORCLIME 4.0 siap mendukung penyusunan roadmap Perhutanan Sosial, pemberdayaan kelompok masyarakat di desa pilot wilayah kerja FORCLIME, pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

“Saya merasa senang dengan materi yang diberikan, karena ini memberikan harapan dan semangat bagi kelompok usaha kami. Ini juga menjadi pedoman bagi kami untuk mengetahui apa yang menjadi bagian dan mana yang perlu untuk diperkuat oleh lembaga kami. Berdasarkan materi ini, ada pelatihan yang sudah kami lakukan dan ada yang belum dilakukan, sehingga kami tahu pelatihan apa yang perlu dilakukan”, kata Arkilaus Kladit, local champion dari Kampung Sira Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan, setelah mendengarkan materi dan pengalaman yang dipaparkan oleh FORCLIME.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai dukungan FORCLIME terkait perhutanan sosial di Provinsi Papua Barat, silakan hubungi:
Melanesia Boseren, Advisor junior bidang pengelolaan dan konservasi hutan
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari

Dibuat: Senin, 14 Jun 2021

Pemprov Kalbar siapkan regulasi tentang MRV

 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat memimpin pertemuan yang membahas persiapan penyusunan regulasi tentang Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV) pada 6 Mei 2021 di Sekretariat Pokja REDD+ di Pontianak, Kalimantan Barat. Pertemuan yang didukung oleh FORCLIME ini dihadiri oleh perwakilan dari perguruan tinggi, LSM lokal, pejabat pemerintah provinsi. Regulasi yang disiapkan merupakan upaya untuk mendukung target penurunan emisi di Kalimantan Barat sebagai bagian dalam mendukung pencapaian kontribusi Indonesia (NDC). Selain itu, regulasi yang sedang disiapkan tersebut akan digunakan sebagai pedoman bagi Pokja REDD+ Provinsi untuk memantau dan mengendalikan kegiatan terkait REDD+ yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan.

Dalam pertemuan tersebut juga disepakati untuk menyelesaikan rancangan peraturan pada Juli 2021, yang kemudian akan dikonsultasikan dengan Biro Hukum Provinsi untuk penyempurnaannya sebelum diundangkan sebagai peraturan gubernur.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Jumtani, Advisor teknis untuk GCF di Kalimantan Barat
Yenny, S.Hut, MT, Kepala bagian PPLH, Dinas Kehutanan/Pokja REDD+
Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis kebijakan kehutanan dan perubahan iklim

Dibuat: Kamis, 06 Mei 2021

in cooperation with ministry of forestry and environmentCooperation - Republic of Indonesia and Federal Republic of GermanyImplemented-by-giz