Penguatan kapasitas masyarakat, khususnya untuk kelompok perhutanan sosial, merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi FORCLIME melalui berbagai kegiatan termasuk pelatihan, konseling, bimbingan teknis, dan lain-lain, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kapasitas dan kapabilitas masyarakat agar mereka mandiri dan mampu mengelola hutan secara lestari agar dapat membantu meningkatkan taraf hidup mereka.

Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTN Lore Lindu) dan FORCLIME melihat pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan untuk memperkuat kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, diadakan bimbingan teknis (coaching) penguatan kapasitas kelembagaan Masyarakat Hukum Adat To Lindu pada tanggal 30 November 2023 di Desa Lindu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Kantor Kecamatan Lindu, bapak Sebulon, SE., bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kelembagaan dan tata kelola sehingga mempunyai pengetahuan yang seragam dan merata bagi seluruh anggota masyarakat adat To Lindu dalam mengelola hutan adatnya.

"Kegiatan-kegiatan seperti ini akan berdampak pada peningkatan kemampuan Masyarakat Hukum Adat To Lindu terkait peran dan fungsi kelembagaan”, kata pak S.Toley, Ketua Majelis Adat To Lindu. “Saat ini Masyarakat Hukum Adat To Lindu perlu fokus pada kemandirian kelembagaan adat dan juga kaderisasi pemuda adat, oleh karena itu, kolaborasi antara pihak-pihak terkait sangat dibutuhkan”, tambahnya.

Masyarakat Hukum Adat To Lindu secara turun temurun memiliki aturan dalam pembagian wilayah yang diatur oleh Majelis Adat To Lindu, sebagai berikut:
- Hutan Wanangkiki, yaitu kawasan hutan yang sama sekali tidak boleh dikelola oleh masyarakat, seperti kawasan hulu sungai.
- Hutan Lindung Ntodea, dimana masyarakat dapat memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhannya yang terbatas, seperti memanfaatkan pohon palem untuk diambil buah dan daunnya untuk dijadikan ijuk.
- Hutan Pangale, merupakan kawasan budidaya masyarakat yang menerapkan jeda lima tahun untuk bercocok tanam di kawasan tersebut.
- Hutan Pobondea, bisa ditanami tanaman produktif seperti tanaman kopi.
- Popampa, bisa ditanami tanaman palawija.
- Polida, merupakan area persawahan.

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu:
1. Mengaktifkan dan menyempurnakan Majelis Adat dan Lembaga Adat To Lindu.
2. Menyusun jadwal pertemuan berkala Majelis Adat To Lindu dan Lembaga Adat To Lindu.
3. Menyempurnakan aturan adat terkait hutan adat dan pengelolaan Danau Lindu.
4. Menyediakan tempat pertemuan tingkat majelis adat (bantaya/lobo) dengan melibatkan kelima desa (Puroo, Langko, Tomado, Anca dan Olu).
5. Menyusun rencana kelola hutan adat sesuai potensi untuk memanfaatkan dan mengembangkan usaha dengan melibatkan generasi muda.
6. Membentuk Forum Pengelola Danau Lindu dan Gerakan Masyarakat Danau Lindu.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Arif Hidayat, Advisor Junior bidang Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Dibuat: 30 November 2023

Sebagai bagian dari rangkaian pendampingan pengembangan eLearning Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), FORCLIME bersama Common Sense, suatu lembaga konsultan yang berpengalaman dalam hal pengembangan kapasitas untuk digital learning dan penciptaan konten pembelajaran, mempresentasikan Standar Operating Procedures (SOP) eLearning kepada jajaran Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 21 November 2023 secara daring. Kegiatan yang dibuka oleh Dr. Gamin, widyaiswara Pusat Diklat SDM LHK, merupakan agenda penutup dari rangkaian panjang pengembangan kapasitas SDM terkait eLearning yang telah dimulai sejak bulan Desember 2021. SOP tersebut disusun berdasarkan hasil temuan dari setiap pelatihan selama proses pendampingan pengembangan eLearning SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Kami sangat senang dengan finalnya SOP eLearning ini. Saat ini, kami sedang mengembangkan Massive Open Online Course atau MOOC, kami berharap dapat mengintegrasikan dan mengkombinasikan SOP eLearning dengan MOOC agar dapat digunakan di masa yang akan datang,” kata Dr. Gamin dalam sambutannya.

Setelah rangkaian pendampingan untuk eLearning pada tahun 2021-2023 ini berakhir, kemudian akan berlanjut pada tahun 2024. Saat ini, FORCLIME bersama dengan Pusat Diklat SDM LHK sedang menyusun perencanaan kegiatan lanjutan kerja sama pengembangan eLearning di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang akan lebih fokus pada MOOC sesuai dengan mandat dan arahan dari Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Wira Nastainul Hakim, Advisor Junior, Pengembangan SDM
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Pengembangan SDM

Dibuat: 22 November 2023

Dalam rangka mempercepat penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayah Provinsi Papua, Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) XV Jayapura mengadakan pertemuan pada tanggal 20 – 21 November 2023 di Jayapura, Provinsi Papua. Rapat yang dibuka oleh Kepala BPHL XV Jayapura, bapak Sharuddin Jein, S.Hut., MM., dihadiri oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Provinsi Papua, KPHL Unit XX Biak, KPHP Unit XXI Lintas Sarmi Mamberamo, KPHP unit XXIII Sarmi, KPHP unit XXIX Keerom serta FORCLIME. Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan penyusunan dokumen RPHJP berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Dokumen RPHJP merupakan pedoman dalam pengelolaan hutan tingkat tapak untuk jangka waktu selama 10 tahun.

Setelah pertemuan ini, kesatuan pengelolaan hutan di wilayah Provinsi Papua diharapkan dapat menyelesaikan dokumen RPHJP pada bulan Maret 2024.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Pradista Dwi Saputri, siswa magang dari Universitas Cenderawasih
Ruben Yogi, Advisor Junior Bidang GIS dan Pemetaan Hutan
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Tanah Papua

Dibuat: 21 November 2023