Melanjutkan proses penyusunan proposal dan studi kelayakan proyek pendanaan iklim kepada Green Climate Fund (GCF), Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mengadakan FGD Pembahasan Dokumen Pendukung Proposal GCF Pemprov Kalbar pada tanggal 6 – 7 September 2023 di Pontianak, Kalimantan Barat. Dokumen pendukung yang dibahas pada pertemuan tersebut adalah: Kerangka Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan Hutan dan Lahan; Kajian Resiko dan Kerentanan Iklim (CRVA); Kajian dan Rencana Aksi Gender (GA-GAP). Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan untuk menghubungkan dan membangun komunikasi dengan para pihak diprovinsi serta mendapatkan masukan terhadap dokumen yang disusun. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, narasumber tim penyusun dokumen dan kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan presentasinya dan diskusi secara langsung, kecuali pembahasan terkait gender dilaksanakan secara online.

Penyusunan dokumen-dokumen pendukung tersebut mengacu pada desain proyek yang bertujuan untuk: 1) Memperkuat kerangka kebijakan dan kelembagaan dengan perencanaan yang terinfo tentang iklim; 2) Meningkatkan dan memperluas pembelajaran praktik pertanian dan agroforestry yang berketahanan iklim; 3) Peningkatan pengelolaan hutan dan lahan berbasis masyarakat.

FGD dibuka oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar, bapak Amung Hidayat, SP, M.Si., dan dihadiri oleh Pokja REDD+; tim penyusun masing-masing dokumen pendukung, Prof Dr. Bramasto Nugroho, MS (Kerangka Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan Hutan dan Lahan), CCROM-IPB (Kajian Resiko dan Kerentanan Iklim), dan Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni (Kajian dan Rencana Aksi Gender); serta perwakilan beberapa instansi provinsi, akademisi dan mitra pembangunan.

Hasil FGD ini merupakan bagian dari penyempurnaan dokumen pendukung. Perbaikan dokumen akan disampaikan paling lambat pada akhir September 2023, dan akan menjadi satu kesatuan dari proposal secara menyeluruh (full proposal) yang akan diajukan ke GCF.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Dwi Wahyu Asti, SP, M.Si., Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Kalbar
Jumtani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Rantai Nilai, Focal Point GCF Kalbar
Wandojo Siswanto, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dibuat: 15 September 2023

Learning Management System (LMS) telah menjadi alat yang sangat penting dalam konteks pendidikan dan pelatihan modern. Salah satu platform LMS yang paling populer dan banyak digunakan di berbagai institusi pendidikan dan organisasi di seluruh dunia adalah Moodle. Platform ini memiliki berbagai fitur dan fungsi yang memungkinkan pengelola dan administrator untuk mengelola, menyampaikan, dan melacak kegiatan pembelajaran secara efisien. Untuk dapat memanfaatkan potensi Moodle, pengguna harus memahami tata kelola dan administrasi platform ini dengan baik. Oleh karenanya, Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Balai Pelatihan (BP) LHK, didukung FORCLIME, mengadakan pelatihan penggunaan LMS Moodle bagi Administrator LMS dan Pengelola Pelatihan LMS yang berasal dari Pusat Diklat SDM LHK dan BP LHK se-Indonesia. Pelatihan yang dibuka oleh Ketua Tim Kerja Pengembangan Pelatihan - Pusat Diklat SDM LH, Dr. Gamin, diadakan pada tanggal 9 hingga 11 September 2023 di Pusat Diklat SDM LHK di Bogor, Jawa Barat, dan dihadiri oleh 20 peserta.

Dalam pelatihan ini, peserta belajar tentang konfigurasi dan pengaturan dasar Moodle, termasuk manajemen pengguna, hak akses, dan peran yang berbeda. Peserta juga mendapatkan pemahaman tentang bagaimana memanfaatkan fitur-fitur Moodle, seperti pembuatan kursus, pengaturan penilaian dan umpan balik, serta pemantauan kemajuan siswa. Dengan pengetahuan ini, para peserta dapat menjalankan Moodle dengan efektif dan memberikan pengalaman pembelajaran yang optimal bagi pengguna.

“Dengan materi pelatihan yang fresh dari trainer, serta pertanyaan yang sangat teknis dapat terjawab oleh pelatih, kami mendapatkan insight baru bagaimana menggunakan LMS secara efektif, termasuk mengenai konfigurasi dan pengaturan dasar Moodle”, kata Purnama Sofyan, salah satu administrator LMS di Pusat Diklat SDM LHK.

Setelah pelatihan ini, peserta diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Wira Nastainul Hakim, Advisor Junior, Pengembangan SDM
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Pengembangan SDM

Dibuat: 15 September 2023

 Dalam mendukung pelaksanaan program nasional Perhutanan Sosial di Papua Barat Daya, Seksi Wilayah II Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Maluku Papua bersama FORCLIME melakukan fasilitasi bagi kelompok tani hutan (KTH) di kampung dukungan FORCLIME di di Kabupaten Tambrauw, yaitu: Kampung Emaus dan Kampung Bikar. Kegiatan yang dilakukan termasuk sosialisasi mengenai skema Perhutanan Sosial pada tanggal 27 – 30 Agustus 2023. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Seksi Wilayah II BPSKL Maluku Papua, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tambrauw, pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemilik hak ulayat tanah dari kedua kampung tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Seksi Wilayah II BPKSL Maluku Papua, Ibu Lilian Komaling S.Hut., M.Si., mempresentasikan tentang skema Perhutanan Sosial, termasuk manfaat, keuntungan, kelemahan dan tantangan dari kelima skema yang ada.

Program Perhutanan Sosial ini akan membuka peluang bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan kawasan hutan kepada pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seraya menjaga kelestarian hutan. Sejak tahun 2021, FORCLIME telah mendukung KTH di kedua kampung tersebut. Kegiatan yang dilakukan di kedua kampung tersebut adalah peningkatan kapasitas KTH untuk meningkatkan perekonomian melalui mata pencaharian alternatif dari hasil hutan non kayu.

Setelah kegiatan ini, KTH di kedua kampung akan didampingi untuk menentukan skema perhutanan sosial yang sesuai dengan kondisi dan pontensi wilayahnya, dengan melibatkan instansi terkait selain Seksi Wilayah II BPSKL Maluku Papua dan KPHP Tambrauw.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Tanah Papua

Dibuat: 14 September 2023