Menindaklanjuti pelatihan dasar pengembangan usaha bagi kelompok tani hutan di kampung dampingan FORCLIME di Provinsi Papua yang diadakan pada bulan Juli lalu, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Papua bersama FORCLIME mengadakan pelatihan lanjutan pada tanggal 5-8 September 2023 di Abepura, Papua. Pelatihan pengembangan usaha ini bertujuan untuk penguatan kelompok tani hutan (KTH) menuju usaha mandiri dan berkelanjutan. Acara dibuka oleh Sekreataris DKLH Provinsi Papua, bapak Aries Toteles Ap, dan dihadiri oleh kelompok tani hutan dampingan serta fasilitator dan penyuluh dari DKLH, termasuk dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA). Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan oleh RIWANI Globe, sebuah lembaga konsultan pengembangan bisnis dan human capital. Materi yang diberikan selama pelatihan lanjutan ini bertujuan untuk:

1. Memperkuat KPH dan kelompok tani hutan dalam menghitung biaya per unit setiap produk, meramalkan penjualan dan menyusun rencana penjualan kegiatan usaha, serta menghitung keuntungan.
2. Memberikan pengetahuan tentang jenis modal yang dibutuhkan untuk memulai atau mengembangkan usaha dan menghitung modal yang dibutuhkan kelompok.
3. Meningkatkan kapasitas petani hutan dan KPH dalam akuntansi usaha.
4. Penguatan pendamping usaha dari KPH dan BBKSDA dalam memfasilitasi keterampilan wirausaha dan pengembangan usaha bagi KTH.

Sebagai tindak lanjut dari pelatihan lanjutan ini adalah bantuan lanjutan secara online bagi KTH untuk dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan dengan pendampingan penyusunan rencana usaha melalui secara online pada tanggal 26-27 September 2023 dan Sharing session peserta pelatihan yang berasal dari Papua, Papua Barat dan Sulawesi Tengah.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Ruben Yogi, Advisor Junior bidang GIS dan Pemetaan
Wira Nastainul Hakim, Advisor Junior, Pengembangan SDM
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Pengembangan Kapasitas SDM

Dibuat: 09 September 2023

Setelah diluncurkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Agustus lalu, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, didukung FORCLIME, menyelenggarakan pelatihan Green Youth Movement pada tanggal 25 – 26 Agustus 2023 di Palu, Sulawesi Tengah. Green Youth Movement atau Gerakan Pemuda Hijau merupakan program pendidikan dasar gerakan lingkungan hidup dan wadah bagi generasi muda untuk bertukar pengetahuan dalam menjaga dan mengelola lingkungan.

Pelatihan Green Youth Movement di Sulawesi Tengah diikuti oleh 20 siswa dan siswi dari sembilan sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA/SMK) yang ada di Kota Palu, yang kemudian akan dipilih siswa/siswi dengan prestasi terbaik. Melalui pelatihan ini, peserta mendapat pengetahuan mengenai Taman Nasional Lore Lindu dan penetapan Cagar Biosfer Lore Lindu, dimana Taman Nasional Lore Lindu merupakan zona inti dari Cagar Biosfer Lore Lindu.

“Penyadartahuan mengenai Cagar Biosfer Lore Lindu perlu dilakukan kepada setiap kelompok masyarakat, termasuk melalui kegiatan ini, sehingga Cagar Biosfer Lore Lindu dapat diketahui oleh semua kalangan”, kata Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Dr. Titik Wurdiningsih, dalam pembukaan acara tersebut.

Green Youth Movement ini dilaksanakan melalui 100 unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 15 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Perhutani, yang ditetapkan sebagai ‘simpul belajar’. Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu merupakan salah satu simpul belajar dalam pelaksanaan kegiatan Green Youth Movement 2023 di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada bulan Oktober nanti, kegiatan Green Youth Movement ini akan menghasilkan 10 siswa dan 10 siswi dari seluruh Indonesia yang akan dinobatkan sebagai Green Ambassador dan akan bertemu langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Arif Hidayat, Advisor Junior bidang Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Dibuat: 08 September 2023

Dalam rangka merealisasikan rencana program yang kegiatan bersama untuk tahun 2023, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat dan FORCLIME melaksanakan kegiatan penilaian diri (self-assessment) atas kawasan konservasi yang berada dalam lingkup BBKSDA Wilayah I Sorong pada tanggal 22 sampai 24 Agustus 2023 di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ada lima kawasan konservasi yang melakukan self-assessment, yaitu: Cagar Alam (CA) Pulau Misool, CA Pulau Salawati, CA Pantai Sausapor, CA Pegunungan Tamrau Utara dan Taman Wisata Alam (TWA) Beriat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dalam rangka mengevaluasi pengelolaan yang telah dilaksanakan. Metoda yang digunakan untuk self-assessment ini adalah Management Effectiveness Tracking Tool (METT). Acara dibuka oleh bapak Fajar F.D. Darwis S.Hut., Pengendali Ekosistem Hutan BBKSDA Papua Barat, dan dihadiri 35 peserta termasuk perwakilan dari BBKSDA Papua Barat, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah kampung dari lima kawasan yang dinilai, serta mitra pembangunan (FORCLIME dan FFI).

Dalam acara tersebut, Bapak Mohamad Rizki Riadhi, S.Hut., Pengendali Ekosistem Hutan BBKSDA Papua Barat menyampaikan profil lima kawasan konservasi yang dinilai. Sedangkan kegiatan self-assessment pengelolaan kawasan konservasi difasilitasi oleh Dr Ismet Khaeruddin, advisor senior FORCLIME bidang konservasi keanekaragaman hayati.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan metoda METT, yang merupakan metoda pendekatan yang diterima secara internasional, untuk memantau dan menilai keseluruhan pengelolaan kawasan konservasi. Evaluasi ini dilakukan setiap dua tahun sekali. Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi merupakan salah satu target kinerja pengelolaan kawasan konservasi pada Rencana Strategis (Renstra) Ditjen KSDAE Tahun 2020 – 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Ditjen KSDAE telah menetapkan nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi untuk memonitor capaian efektivitas pengelolaan suatu kawasan konservasi.

Hasil self-assessment tersebut disusun sebagai laporan dari masing-masing kawasan konservasi untuk disahkan oleh Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang kemudian dapat dijadikan panduan perencanaan BBKSDA Papua Barat untuk dua tahun ke depan. Selain itu, hasil tersebut juga menjadi acuan untuk program kolaborasi bersama mitra BBKSDA Papua Barat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Tanah Papua

Dibuat: 01 September 2023