FORCLIME
Forests and Climate Change ProgrammeTechnical Cooperation (TC Module)
Select your language
Pada tanggal 15-17 Mei 2023, Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Makassar bersama Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar menyelenggarakan bimbingan teknis terkait inventarisasi hutan bagi para guru SMK Kehutanan Makassar. Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari rencana kerja sama trilateral SMK Kehutanan Makassar, Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar dan FORCLIME yang dibahas di awal tahun 2023. Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para guru di bidang inventarisasi hutan, sehingga para guru nantinya mampu mengajarkan mata pelajaran Inventarisasi Hutan yang up to date dan praktis bagi para siswa. Pelatihan ini difasilitasi oleh widyaiswara Balai Pelatihan LHK Makassar, dan diikuti oleh 30 peserta.
Pada hari pertama, bimbingan teknis dilakukan di kelas dengan materi terkait dengan Teknik Sampling Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan Rencana Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP). Hari kedua, bimbingan teknis dilakukan dalam bentuk praktik lapang inventarisasi hutan di KHDTK Hutan Diklat Tabo-Tabo. Sedangkan pada hari ketiga, bimbingan teknis dilakukan di kelas dengan materi pembuatan peta sebaran pohon berdasarkan hasil inventarisasi di lapangan.
Dari evaluasi yang dilakukan, secara umum peserta memberikan respon positif terhadap manfaat bimbingan teknis ini. Salah satu masukan dari peserta adalah waktu bimbingan teknis yang dirasa terlalu sempit dibandingkan materi yang cukup kompleks. Oleh karena itu peserta mengusulkan di waktu mendatang waktu pelaksanaan bimbingan teknis bisa ditambah secara proporsional.
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
Daniel Maertz, Adviser for Adult Education and Training
Edy Marbyanto, Strategic Area Manager for Human Capacity Development
Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sedang mempersiapkan proposal pendanaan iklim dari Green Climate Fund (GCF). Dalam rangka mempersiapkan para pihak yang akan terkait dengan proposal tersebut, Pemprov Kalimantan Barat mengadakan konsultasi publik di lima kabupaten, yaitu: Kabupaten Ketapang tanggal 15-17 Mei 2023, Kabupaten Kubu Raya tanggal 19-20 Mei 2023, Kabupaten Sintang 22-23 Mei 2023, Kabupaten Sanggau tanggal 23-26 Mei 2023 dan Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 29-30 Mei 2023. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyampaikan perkembangan penyusunan dokumen studi kelayakan dan proposal pembiayaan iklim dari GCF kepada para pihak di tingkat kabupaten, sekaligus mendiskusikan penyusunan dokumen kerangka pengaman sosial dan lingkungan serta dokumen kajian dan rencana aksi gender.
Pelaksanaan konsultasi publik di setiap kabupaten dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kepala Bappeda Kabupaten. Selain dihadiri oleh perwakilan dari Pemprov Kalimantan Barat, juga dihadiri oleh perangkat daerah dan mitra pembangunan dari masing-masing kabupaten.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Dwi Wahyu Asti, SP, M.Si, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Kalbar
Jumtani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Rantai Nilai, Focal Point GCF Kalbar
Wandojo Siswanto, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim
Untuk mengetahui keefektifan pengelolaan kawasannya, Balai Besar Taman Nasional (BBTN) Lore Lindu melakukan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi menggunakan metode Management Effectiveness Tracking Tool (METT). Sesuai dengan peraturan yang berlaku, penilaian ini dilakukan setiap dua tahun sekali. BBTN Lore Lindu terakhir melaksanakan penilaian METT pada tahun 2021, dan pada tanggal 23-24 Mei 2023 kembali melaksanakan penilaian untuk tahun periode Januari 2022 hingga Mei 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan dipimpin oleh Ibu Dr. Ir. Titik Wurdiningsih, M.Si selaku Kepala BBTN Lore Lindu.
Dalam kegiatan ini, FORCLIME yang diwakili oleh Bapak Ismet Khaeruddin, menjadi salah satu fasilitator penilaian METT. Kegiatan ini dihadiri oleh para staf BBTN Lore Lindu yang memberikan masukan, refleksi, dan evaluasi terhadap pengelolaan kawasan. Penilaian menggunakan metode METT ini menggunakan beberapa lembar data yang harus dilengkapi, yang meliputi pelaporan kemajuan situs kawasan konservasi, ancaman terhadap kawasan konservasi, serta penilaian efektivitas pengelolaan itu sendiri, yang membahas status hukum kawasan konservasi hingga nilai-nilai penting kawasan. Adapun beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan tersebut adalah pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan pemantauan satwa prioritas, serta patroli rutin di wilayah dengan kategori gangguan tinggi.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Arif Hidayat, Advisor Junior bidang Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah
![]() |
Didukung oleh: |
![]() ![]() |