1 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
2 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
3 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)

Berita

KLHK siapkan pedoman baru untuk dukung pengembangan hasil hutan bukan kayu

 

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (IPSDH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerja sama dengan FORCLIME menyelenggarakan Focus Group Discussion membahas Petunjuk Teknis Metode Inventarisasi Bambu dan Rotan pada tanggal 17 dan 21 Oktober 2019 di Bogor, Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk menggali masukan-masukan untuk memperbaharui Pedoman Inventarisasi Bambu dan Rotan yang selama ini berlaku. Adanya dinamika kebijakan, dinamika sosial di lapangan dan dinamika teknologi menuntut pedoman yang ada perlu diperbaharui agar lebih efektif dan efisien.

Diskusi ini diikuti oleh 60 peserta yang mewakili KLHK, peneliti, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), universitas dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Dari diskusi ini diperoleh kesimpulan: (1) Indonesia mempunyai potensi bambu dan rotan yang bernilai tinggi, namun lemah dalam pengelolaan data potensi, data produksi dan data sebaran; (2) Dinamika sosial di lapangan sangat tinggi namun data rotan dan data bambu tidak diperbaharui sehingga validitasnya sering diragukan; (3) Lemahnya data mengakibatkan pemerintah kesulitan mengembangkan kebijakan yang mendukung; (4) Di tingkat lapangan, lemahnya data potensi mengakibatkan KPH dan pelaku usaha kesulitan mengembangkan bisnis rotan dan bambu secara berkelanjutan; (5) Dinamika teknologi citra membuka peluang dikembangkannya metode inventarisasi rotan dan bambu skala luas dengan biaya yang lebih efisien; (6) Terdapat beberapa inisiatif pengembangan metodologi inventarisasi bambu dan rotan.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat IPSDH akan mengadakan seri pertemuan, konsultasi publik dan uji coba hingga tersusun Petunjuk Teknis Inventarisasi Bambu dan Rotan. Petunjuk teknis ini diharapkan akan diberlakukan pada tahun 2020.

Untuk informasi lebih lanjut, silaka hubungi:
Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis, kebijakan kehutanan
M. Rayan, Advisor lintas bidang strategis
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, pengembangan SDM

Dibuat: Selasa, 22 Oktober 2019

Bimbingan teknis pengelolaan hutan berdasar nilai ekosistem esensial bagi pengelola hutan di Provinsi Kalimantan Timur

 2019 10 09 Bimtek pengelolaan hutan Kaltim supri

Sebagai upaya peningkatan kapasitas unit pengelola hutan di tingkat tapak, pada tanggal 9-10 Oktober 2019 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengadakan bimbingan teknis pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berdasarkan nilai-nilai esensial yang dimiliki. Kegiatan ini diadakan di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan diikuti 30 peserta, yang mewakili Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat, KPHP Bengalon, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan yang didukung GIZ dan The Nature Conservancy (TNC) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip dan implementasi pengelolaan hutan lestari dengan mempertimbangkan nilai-nilai ekosistem penting. Selain itu, juga membentuk forum kolaborasi perlindungan kawasan ekosistem esensial dan kawasan bernilai konservasi tinggi di Kalimantan Timur.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Suprianto, Advisor Teknis Pengelolaan Hutan Lestari, Koordinator Kabupaten Berau
Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis, Kebijakan kehutanan

Dibuat: Selasa, 22 Oktober 2019

Peningkatan kualitas Diklat LHK melalui mekanisme penjaminan mutu

 

Pusat Diklat Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan FORCLIME menyelenggarakan lokakarya mengenai Penjaminan Mutu Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 14-15 Oktober 2019 di Bogor, Jawa Barat. Lokakarya ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para pemangku kepentingan terkait dengan prosedur akreditasi lembaga Diklat dan prosedur pelaksanaan kerja sama kediklatan melalui mekanisme penjaminan mutu. Penjaminan mutu ini dilakukan melalui pendampingan oleh Pusat Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) kepada lembaga Diklat pemerintah dan lembaga Diklat swasta agar kualitas lembaga tersebut memenuhi standar yang ditetapkan. Lokakarya ini diikuti oleh 60 orang yang mewakili Kementerian LHK, Badan Pengembangan SDM Diklat Pemerintah Provinsi, lembaga Diklat swasta, Lembaga Administrasi Negara dan lembaga Diklat perguruan tinggi.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan bahwa program kerja kabinet menekankan pada pengembangan sumber daya manusia, sehingga kualitas program Diklat perlu semakin ditingkatkan termasuk kemampuan para pengajarnya.

Kepala Pusat Diklat SDM LHK mengatakan bahwa dari target tahunan sekitar 7.500 orang dilatih, karena keterbatasan sumber daya maka Pusat Diklat LHK dan Badan Diklat LHK hanya mampu melatih 50% nya saja. Oleh karenanya pengembangan kerja sama dengan lembaga Diklat pemerintah dan swasta merupakan strategi yang perlu dikembangkan di masa depan.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer strategis bidang pengembangan SDM

Dibuat: Jumat, 18 Oktober 2019

in cooperation with ministry of forestry and environmentCooperation - Republic of Indonesia and Federal Republic of GermanyImplemented-by-giz