1 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
2 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
3 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)

Berita

Pemkab Kubu Raya dan para pihak tandatangani kesepakatan bersama program pencegahan Karhutla

2019 11 26 signed MoU Karhutla

Pada tanggal 26 November 2019 Bupati Kubu Raya dan pemegang izin usaha perkebunan dan kehutanan di wilayah Kabupaten Kubu Raya menandatangani kesepakatan bersama (memorandum of understanding-MoU) mengenai program pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di dalam MoU dijelaskan bahwa para pemegang izin usaha perkebunan dan kehutanan, terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Karhutla, akan melengkapi sarana dan prasarana, membentuk Satgas dan pembinaan kelembagaan secara berkala, menganggarkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility-CSR). Penandatangan MoU tersebut dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat, saat pertemuan para pihak dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 dan mengnyinergikan perencanaan program pencegahan Karhutla tahun 2020 di Kabupaten Kubu Raya.

Pada akhir pertemuan, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kubu Raya, Amung Hidayat, menyerahkan Peta Indikatif Sumur Bor di Wilayah KPH Kubu Raya kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Peta tersebut merupakan hasil analisis dari lokasi yang sering terjadi kebakaran, sebaran hotspot, serta kedalaman gambut. Penyusunan peta tersebut didukung oleh FORCLIME, program kerja sama bilateral pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman dalam bidang hutan dan perubahan iklim.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Amung Hidayat, SP, MM, Kepala KPH Kubu Raya
Jumtani Syolihin, FORCLIME, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat
Ronny Christianto, Tenaga Ahli, Pengelolaan pencegahan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat

Dibuat: Kamis, 05 Desember 2019

Dinas Kehutanan Kalimantan Barat selaraskan rencana pengelolaan hutan dengan rencana pembangunan di Kalimantan Barat

2019 11 22 ekspose KPH Kalbar jum

Bertujuan untuk menyelaraskan rencana pengelolaan hutan jangka panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan (RPHJP KPH) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Barat, Dinas Kehutanan mengundang berbagai pihak di tingkat provinsi, yaitu Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kalimantan Barat (BPKH, BPHP, BPDAS dan BKSDA), perwakilan LSM setempat, membahas sembilan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan (RPHJP KPH) tahun 2020-2029. Pembahasan tersebut dilakukan pada tanggal 18-22 November 2019 di Pontianak, Kalimantan Barat. Dokumen perencanaan ini adalah pedoman pelaksanaan program KPH dan kegiatan kehutanan di tingkat lapangan. Pertemuan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat bersama dengan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan GIZ.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Triadi Andrianto, Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Welli Azwar, S.Hut, Desk KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Jumtani Syolihin, FORCLIME, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat

Dibuat: Selasa, 03 Desember 2019

Kementerian LHK susun kriteria dan indikator lembaga Diklat responsif gender

2019 11 27 gender 1 wira

Dalam rangka menyusun kriteria dan indikator lembaga Diklat yang responsif gender, Badan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan lokakarya Pengarusutamaan Gender dalam Program Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 27-29 November di Bogor, Jawa Barat. Dalam acara tersebut juga disusun strategi untuk mengintegrasikan kesetaraan gender dalam program Diklat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lokakarya yang dihadiri 45 peserta ini dilaksanakan atas kerja sama Pokja Gender KLHK dan GIZ.

Dalam sambutannya, Sekretaris BP2SDM mengatakan bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu poin penting dalam perencanaan penganggaran dan penilaian kinerja satuan kerja.

Hasil lokakarya ini adalah draf kriteria dan indikator lembaga Diklat responsif gender dan draf kurikulum Diklat responsif gender. Kedua draf tersebut akan disempurnakan dan akan diberlakukan pada tahun 2020.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, pengembangan kapasitas SDM
M. Rayan, Advisor, cross-cutting issues

Dibuat: Selasa, 03 Desember 2019

in cooperation with ministry of forestry and environmentCooperation - Republic of Indonesia and Federal Republic of GermanyImplemented-by-giz