Dalam upaya mendukung pelaksanaan gerakan nasional Program Kampung Iklim (ProKlim), FORCLIME mendukung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi untuk melaksanakan program tersebut. ProKlim merupakan program nasional yang diluncurkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Program ini dimaksudkan untuk mendorong upaya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. KLHK menargetkan terbentuknya kampung iklim (ProKlim) sebanyak 20.000 desa sampai dengan akhir tahun 2024.

Kabupaten Sigi merupakan salah satu kabupaten yang masuk ke dalam wilayah Cagar Biosfer Lore Lindu (CBLL). Dalam rangka mendukung penguatan kawasan penyangga CBLL, FORCLIME memfasilitasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi untuk melakukan penilaian terhadap desa-desa yang diusulkan untuk menjadi Kampung ProKlim. Penilaian ProKlim ditujukan pada desa yang telah melaksanakan aksi iklim dalam waktu dua tahun terakhir dan telah memiliki kelompok penanggung jawab. Salah satu desa yang diusulkan adalah Desa Baliase. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup melakukan penilaian atas kegiatan-kegiatan terkait aksi iklim di Desa Baliase pada tanggal 19 Maret 2024. Desa Baliase merupakan satu dari 15 desa yang dilakukan penilaian tahap I untuk diusulkan mendapatkan Penghargaan ProKlim tahun 2024.

Desa Baliase telah melakukan aksi-aksi iklim (climate actions), antara lain:
- Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor dengan adanya irigasi, sumur, tandon, penampungan air.
- Pencegahan dan pengendalian penyakit dengan melaksanakan 3M (menguras, menimbun, menutup), pengelolaan ikan dalam kolam warga, dan melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).
- Peningkatan tutupan vegetasi melalui kegiatan penghijauan dengan menanam pohon di setiap pekarangan rumah.

Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi akan memproses pengusulan Desa Baliase sebagai Kampung ProKlim sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim P4./2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Muhammad Yusuf, Advisor, Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Hutan Lestari
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Dibuat: 20 Maret 2024

Dalam rangka mengindentifikasi dan mengetahui potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dihasilkan Provinsi Papua, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Papua, yang difasilitasi dan didukung oleh FORCLIME, mengadakan Studi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu Provinsi Papua. Studi ini dilakukan selama enam bulan (Juli-Desember 2023) dengan metode studi literatur, observasi, FGD dan wawancara dengan wilayah studi meliputi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kota Jayapura, KPHP Sarmi, KPHP Keerom, KPHP Lintas Sarmi Mamberamo Raya, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Biak Numfor, KPHP Yapen, KPHP Waropen, Cabang Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup (CDKLH) Kabupaten Jayapura, CDKLH Sarmi, CDKLH Keerom, CDKLH Mamberamo Raya. Studi ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan Universitas Papua.

 Hasil studi tersebut kemudian disampaikan dalam sebuah lokakarya pada tanggal 13 Maret 2024 di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Acara yang dilaksanakan decara luring dan daring ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, bapak Aries Toteles Ap, SH, S.Hut, MSi. Hadir dalam lokakarya tersebut, selain perwakilan dari uni manajemen yang menjadi lokasi studi, juga dihadiri perwakilan dari Universitas Papua, LSM (Samdhana dan Econusa) dan program kerja sama teknis RI dan Jerman, FORCLIME. Lokakarya ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari para peserta guna menyempurnakan hasil studi. 

Dari hasil studi ini, Provinsi Papua memiliki data dan informasi mengenai potensi hasil hutan bukan kayu, termasuk pemetaannya. Selanjutnya, perlu dilakukan análisis kebijakan dan strategi pengembangan HHBK di Provinsi Papua.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Anna Manyakori, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Tanah Papua

Dibuat: 19 Maret 2024

Dalam rangka membantu penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengurus Masyarakat Hukum Adat (MHA) Topo Moma Toro, MHA Topo Uma Moa dan MHA Ngata Katuvua To Lindu yang berada di sekitar Taman Nasional Lore Lindu, FORCLIME bersama mitra di Sulawesi Tengah, termasuk Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sulawesi Tengah, serta Karsa Institute, suatu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat termasuk penguatan ekonomi kerakyatan, mengadakan kunjungan belajar (study visit) ke Hutan Adat Alas Kedaton dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Bukit Pohen di Tabanan serta Desa Adat Penglipuran dan KTH Glagah Linggah di Bangli, Provinsi Bali. Kunjungan studi tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 – 17 Maret 2024, yang diikuti oleh belas orang yang mewakili MHA Topo Moma Toro, MHA Topo Uma Moa, MHA Suaka Katuvua To Lindu, Karsa Institute, BRWA Sulawesi Tengah, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu serta GIZ. Delegasi ini diterima dengan baik oleh Kepala Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, Penggunaan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, bapak Hesti Sagiri, S.Hut.

Mengapa Bali? Dari hasil diskusi dengan para pihak, diketahui bahwa pengelolaan hutan adat di Bali memiliki kesamaan pandangan dengan MHA di Sulawesi Tengah. Adanya kesesuaian budaya masyarakat yang memadukan antara pemerintah dan masyarakat adatnya, baik dalam hal memadukan antara aturan pemerintah dan aturan adat maupun pembagian peran antara kepala desa dinas dan ketua lembaga adat di desa. Bali dikenal sebagai daerah yang memiliki budaya dan tradisi yang dipegang kuat dan diterapkan dalam kesehariannya. Pengelolaan hutan adat di Bali berdasarkan kearifan lokal yang memainkan peran penting dalam perlindungan dan melestarikan kenekaragaman hayati. Hal-hal tersebut yang menjadikan pertimbangan lokasi diadakannya study visit ini.

Setelah kunjungan studi, beberapa kegiatan akan dilakukan dengan mengintegrasikan hasil pembelajaran dari kunjungan yang telah dilakukan, antara lain:
1. Penyusunan draft Rencana Kelola Perhutanan Sosial Hutan Adat MHA Topo Moma Toro dan MHA Topo Uma Moa, yang akan didampingi oleh Karsa Institute.
2. Penyesuaian Rencana Kelola Perhutanan Sosial Hutan Adat MHA Ngata Katuvua To Lindu, yang akan didampingi oleh BRWA Sulawesi Tengah.
3. Penyelenggaraan Lokakarya Rencana Kelola Hutan Adat MHA Topo Moma Toro, MHA Topo Uma Moa dan MHA Ngata Katuvua To Lindu, yang direncanakan akan diadakan pada bulan Juli 2024.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Arif Hidayat, Advisor Junior bidang Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Dibuat: 18 Maret 2024