Dalam rangka mengoordinasikan pengusulan pendanaan iklim oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dari Green Climate Fund (GCF), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai pengusul pendanaan dan GIZ sebagai lembaga akreditasi dari GCF pada 22 Juni 2023 di Jakarta. Dalam pertemuan koordinasi tersebut hadir Sekda Kalimantan Barat; Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); Direktur BPDLH; perwakilan dari Biro Kerjasama Luar Negeri dan perwakilan dari Biro Perencanaan KLHK. Pertemuan ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama diantara para pihak terkait. Dalam pertemuan ini Wakil Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, Dr Alue Dohong, menyampaikan sambutan dan memberikan arahan dalam penyaluran pendanaan. Kemudian dilanjutkan dengan arahan dari Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Dr. Laksmi Dhewanthi, dan presentasi oleh Direktur BPDLH, Dr. Joko Tri Haryanto.

Dalam pertemuan tersebut, Sekda Kalimantan Barat, Dr Harisson, menyampaikan sambutan yang kemudian dilanjutkan dengan presentasi terkait rencana desain kelembagaan dan penyaluran pendanaan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat, Ir. H. Adi Yani, MH. Pada sesi diskusi, Biro Kerjasama Luar Negeri KLHK memberi masukan tentang pentingnya pelibatan lembaga lainnya, termasuk lembaga internasional dalam desain proyek yang dikembangkan, serta pentingnya mengikuti regulasi dan peraturan yang berlaku.

Pertemuan koordinasi ini akan ditindaklanjuti dengan diskusi lebih mendalam terkait dengan desain penyaluran pendanaan dan juga pengaturan kelembagaan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Dwi Wahyu Asti, SP, M.Si, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Kalbar

Jumtani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Focal Point GCF Kalbar
Wandojo Siswanto, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dibuat: 01 Juli 2023

---

Dalam rangka pendampingan kelompok masyarakat di desa-desa di sekitar wilayah kerjanya, Balai Taman Nasional Lore Lindu, didukung FORCLIME, melakukan pendataan potensi produk dan produksi hasil hutan bukan kayu yang dihasilkan oleh Lembaga Pengelola Konservasi Desa (LPKD) di Desa Baku-Bakulu dan Desa Sigimpu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Pengumpulan data ini dilakukan untuk dapat membangun ekosistem binis yang baik dan pengembangan kapasitas kelembagaan LPKD. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 23 Juni 2023, dengan cara mendatangi LPKD yang ada di kedua desa tersebut.

Desa Baku-Bakulu memproduksi gula aren yang kedepannya akan dikembangkan menjadi gula semut jika pasarnya sudah jelas, harganya lebih tinggi dan dapat memproduksi secara berkelanjutan. LPKD Baku-Bakulu memiliki sepuluh kelompok yang memproduksi gula aren, namun hanya tujuh kelompok yang aktif, tiga kelompok yang lain hanya melakukan produksi jika ada permintaan yang cukup banyak. LPKD Baku-Bakulu dapat memproduksi gula aren kurang lebih 10 Kg/kelompok/hari.

Sedangkan LPKD Sigimpu saat ini fokus pada pengembangan produk madu hasil budidaya lebah Apis cerana, yang memiliki kualitas madu yang cukup baik. Kegiatan ini baru dimulai sejak bulan Maret 2023 dengan membangun 50 stup (tempat bersarang lebah untuk menghasilkan madu).

Pengembangan hasil hutan bukan kayu diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat di kedua desa tersebut. Setelah kegiatan pengumpulan data potensi di kedua desa tersebut, akan dilakukan pertemuan lanjutan untuk membahas bagaimana memaksimalkan peran dari masing-masing kelompok untuk menghasilkan produksi yang maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Selain itu, akan dilaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan agar pengelolaan hutan bersama masyarakat lebih optimal.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Arif Hidayat, Advisor Junior bidang Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Dibuat: 30 Jun 2023

---

Melanjutkan pendampingan terhadap kegiatan perhutanan sosial di Kampung Haha, Distrik Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan, FORCLIME berkoordinasi dengan KPHP Sorong Selatan dan Badan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Maluku Papua Wilayah Seksi II untuk membahas penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) untuk Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Kampung Haha. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023 secara daring, dipimpin oleh Kepala KPHP Sorong Selatan, Bapak Reynold Kesaulija S.Hut., M.Si.

Kampung Haha telah memiliki SK Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa sejak 30 Maret 2021, namun hingga saat ini LPHD Kampung Hahabelum memiliki RKPS. Padahal, RKPS ini merupakan dokumen penting yang menjadi panduan dalam pengelolaan kegiatan perhutanan sosial. Oleh karena itu, penyusunan RKPS LPHD Kampung Haha akan segera dilaksanakan, rencananya pada bulan Juli 2023. Adapun produk-produk unggulan yang dipilih adalah teh gaharu, madu, dan sagu. Tim penyusun RKPS ini akan terdiri dari pemegang SK LPHD Kampung Haha, KPHP Sorong Selatan, BPSKL Maluku Papua Seksi II, serta FORCLIME.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat 

Dibuat: 26 Jun 2023

---