FORCLIME
Forests and Climate Change ProgrammeTechnical Cooperation (TC Module)
Select your language
Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Balai Pelatihan LHK bersama FORCLIME mengembangkan Standard Operating Procedure (SOP) untuk pelaksanaan eLearning di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pengembangan SOP ini dilakukan melalui lokakarya di Bogor pada tanggal 7 – 8 Agustus 2023 yang diikuti sekitar 50 peserta yang terdiri dari pejabat struktural, widyaiswara dan staf administrasi Pusat Diklat SDM LHK dan Balai Pelatihan LHK. Penyusunan SOP ini dibantu oleh Common Sense, sebuah lembaga konsultan yang berpengalaman dalam hal pengembangan kapasitas untuk digital learning dan penciptaan konten pembelajaran.
Isu-isu penting yang dibahas dalam lokakarya ini mencakup: 1) Menentukan tujuan dan indikator eLearning dan prosesnya; 2) Mendapatkan pemahaman yang jelas tentang peran yang berbeda dan peran para pihak; 3) Memahami berbagai siklus eLearning; serta 4) Mengumpulkan informasi yang relevan sebagai dasar penyusunan SOP.
Dalam sesi pembukaan, Kepala Pusat Diklat SDM LHK, Ibu Dr. Kusdamayanti menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada GIZ yang telah setia mendampingi serta mengawal program eLearning di Pusat Diklat SDM LHK sejak tahun 2014. “Saat ini Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) tengah mempersiapkan Massive Open Online Course (MOOC) dengan topik Pengarusutamaan Gender (PUG). Setelah SOP eLearning ini rampung, dapat diterapkan dan selanjutnya GIZ dapat mendukung pengembangan MOOC di masa yang akan datang.” kata Ibu Kusdamayanti.
Lokakarya penyusunan SOP eLearning akan ditindaklanjuti dengan kegiatan yang sama di Makassar pada tanggal 10 Agustus 2023, khusus membahas SOP penyelenggaraan eLearning di tingkat Balai Pelatihan LHK. Acara di Makassar ini akan mengundang pejabat struktural, widyaiswara, staf administrasi Balai Pelatihan LHK Makassar dan guru dari SMK Kehutanan Negeri Makassar.
Hasil penyusunan SOP eLearning ini akan didokumentasikan dalam buku panduan eLearning, sebagai pedoman bagi para pihak dalam pengembangan eLearning di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Wira Nastainul Hakim, Advisor Junior, Pengembangan SDM
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Pengembangan SDM
Setelah mengikuti pelatihan Pembekalan bagi Fasilitator Kampung di Tanah Papua, Theodorus Tethool S.Sos., fasilitator di Kampung Yanggandur, melakukan survei awal kelompok tani hutan (KTH) yang ada di Kampung Yanggandur, salah satu kampung dukungan FORCLIME dan Balai Taman Nasional Wasur di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kegiatan survei, dilakukan pada tanggal 1 – 2 Agustus 2023, bertujuan untuk mengidentifikasi kelompok yang ada di kampung tersebut, termasuk melihat dokumentasi administrasi KTH, jenis produk usaha serta pemasarannya. Dalam dua hari kegiatan tersebut, Theodorus melakukan pertemuan dan diskusi dengan Kepala Kampung Yanggandur, KTH Empi Wae Tetepuh (artinya kelompok satu hati untuk tujuan baik), dan KTH Sederhana.
KTH Empi Wae Tetepuh memiliki 11 anggota, dengan produk usaha: madu, abon ikan gabus toraja (gastor), minyak buah merah, minyak kemiri, teh sarang semut, sabun propolis dari lebah madu hitam. Sedangkan KTH Sederhana beranggotakan 15 orang, dengan produk usaha hampir sama dengan KTH Empi Wae Tetepuh ditambah dengan produk keripik (singkong, ubi), minyak kayu putih, virgin coconut oil (VCO).
Dari hasil survei awal diperoleh data mengenai status kelembagaan KTH, produk usaha dan produksi serta pemasarannya. Walaupun KTH Sederhana sudah dapat memasarkan produknya ke Merauke dan provinsi bahkan ke tingkat nasional melalui akun sosial media (Instagram, Tiktok, Facebook), namun masalah pemasaran masih merupakan tantangan bagi KTH di Kampung Yanggandur. Tantangan lainnya adalah terkait perlunya penguatan kelembagaan organisasi dan pengurusan perizinan produk dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Selama enam bulan kedepan, Theodorus akan mendampingi kedua KTH tersebut. Dalam pendampingan ini, fasilitator kampung bersama dengan KTH dampingannya akan membuat rencana kerja, termasuk kegiatan peningkatan kapasitas untuk keberlanjutan usaha kelompok tani di kampung tersebut.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodorus Tethool, Fasilitator Kampung Yanggandur
Ruben Yogi, Advisor bidang GIS dan Pemetaan
Rut Ohoiwutun, Advisor, Hutan masyarakat dan hutan adat
Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di ekoregion Papua, Pusat Pembangunan Ekoregion (P3E) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan Rapat Kerja Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Papua pada tanggal 10 – 11 Agustus 2023 di Merauke, Papua Selatan. Acara yang dibuka oleh Pj. Gubernur Papua Selatan, Dr. Ir. Apolo Safanpo, juga dihadiri oleh Sekjen KLHK, Dr. Bambang Hendroyono, dan pejabat eselon II KLHK, kepala dinas serta seluruh kepala unit pelaksana teknis KLHK di Tanah Papua. Rapat kerja tersebut dilaksanakan untuk menyelaraskan program kegiatan di tingkat tapak dalam upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Papua Selatan mengingatkan bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam harus diprioritaskan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, "Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijak, dengan terus meningkatkan kapasitas SDM".
Dalam notulensi rapat kerja dijabarkan mengenai kegiatan FORCLIME 4.0 di Tanah Papua serta harapan untuk melanjutkan berbagai kegiatan pendampingan untuk Kelompok Tani Hutan/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Termasuk juga Identifikasi Kebutuhan Diklat terkait dengan perpetaan bagi staf Perencanaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Selain itu, juga mengenai rencana tentatif pengembangan kompetensi oleh FORCLIME yang akan melanjutkan berbagai kegiatan pendampingan bagi Kelompok Tani Hutan/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di Provinsi Papua (bekerja sama dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan-BPSKL- Maluku dan Papua, dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam-BBKSDA- Papua) dan Papua Barat Daya (bekerja sama dengan BPSKL Maluku dan Papua, KPH Tambrauw, KPH Sorong Selatan), serta pelatihan Sistem Informasi Geografis bagi staf Perencanaan Hutan KPH di Provinsi Papua dan Papua Barat Daya.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Pipin Permadi, Advisor Senior bidang Kebijakan Kehutanan
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Tanah Papua
Didukung oleh: | |