Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Maluku Papua telah melakukan sosialisasi mengenai program perhutanan sosial, khususnya di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada bulan Juli lalu di Kampung Dosay. Kegiatan tersebut dilakukan bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Hutan (BBKSDA) Papua dalam rangka percepatan askes kelola perhutanan sosial di provinsi tersebut. Pada acara sosialisasi itu, masyarakat di Kampung Dosay telah mendapat pengetahuan mengenai lima skema perhutanan sosial yang dapat dipilih masyarakat untuk dapat mengelola hutannya, dua diantaranya adalah skema hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Kedua skema tersebut merupakan skema yang paling cocok untuk dipilih oleh masyarakat Kampung Dosay.

Menindaklanjuti kegiatan sosialisai sebelumnya, FORCLIME bersama Seksi Wilayah III BPSKL Maluku Papua mengadakan diskusi terfokus (FGD) pada tanggal 30 Oktober 2023 bersama masyarakat Kampung Dosay untuk membahas konsep awal dokumen Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD), termasuk mendiskusikan bagian-bagian yang masih perlu diisi oleh masyarakat melalui proses pemufakatan. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Kampung Dosay, Bapak Yunus Yoboisembut, dan dihadiri oleh kepala suku yang ada di kampung tersebut. Dokumen hasill FDG ini dibagikan kepada para kepala suku yang hadir untuk kemudian dibahas dalam pertemuan di tingkat marga untuk memutuskan luasan areal yang diusulkan untuk dikelola sesuai dengan skema perhutanan sosial yang dipilih.

“Kegiatan perhutanan sosial ini sangat baik. Dalam peraturan dijelaskan bagaimana suku/marga dapat mengelola wilayahnya”, kata bapak Martinus Done, salah satu tokoh masyarakat di Kampung Dosay. “Masyarakat mengharapkan agar segera dilakukan sosialisasi terkait batas-batas kawasan, agar masyarakat bisa memasuki lahan mereka dan mendapatkan manfaat dari pengelolaan hutannya”, lanjut bapak Martinus Done.

Setelah dokumen dilengkapi oleh masing-masing marga, dokumen pengajuan areal perhutanan sosial Kampung Dosay akan difinalisasi oleh pemerintah Kampung Dosay dalam sebuah berita acara persetujuan skema hutan desa oleh masyarakat Kampung Dosay. Kemudian akan diajukan dalam dokumen Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Hana Soakakone, siswa magang dari Fakultas MIPA Universitas Cenderawasih
Yosina Demetouw, siswa magang dari Fakultas MIPA Universitas Cenderawasih
Rut M Ohoiwutun, Advisor Junior bidang hutan kemasyarakatan dan hutan adat, Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: 03 November 2023

FORCLIME 4.0 telah bekerja sama dengan Balai Pelatihan LHK Makassar dalam pengembangan SDM lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) di Indonesia Timur. Kerja sama juga dilakukan dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri Makassar untuk pendidikan vokasi. Adanya kerja sama tersebut mendapat perhatian dari Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), yang diwujudkan melalui kunjungan ke SMK Kehutanan Negeri Makassar pada tanggal 23 Oktober 2023. Kunjungan tersebut merupakan salah satu agenda dari Delegasi BMZ dalam lawatannya ke Indonesia mulai tanggal 21 hingga 27 Oktober 2023. Delegasi BMZ yang dipimpin oleh BMZ Parliamentary State Secretary, Ms Baerbel Kofler, diterima oleh Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bapak Dida Migfar Ridha.

Dalam kunjungan tersebut, dibahas beberapa topik, termasuk: (1) Upaya pengembangan SDM LHK yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP LHK) Makassar; (2) Upaya pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh SMK Kehutanan Negeri Makassar; (3) Isu strategis terkait pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Delegasi BMZ juga berdialog dengan para siswa dan mengunjungi fasilitas yang ada di SMK Kehutanan Negeri Makassar, termasuk laboratorium kultur jaringan, persemaian tanaman hutan, budidaya lebah, dan bank sampah.

Dalam kunjungan tersebut, Ms Kofler menyampaikan bahwa sangat terkesan dengan kunjungan ini dan berharap para siswa yang akan menjadi generasi penerus bangsa, bisa belajar secara intens untuk mengembangkan profesionalisme dalam melestarikan hutan di Indonesia.

Setelah mengunjungi Makassar, Delegasi BMZ melanjutkan lawatannya ke wilayah kerja GIZ di Cagar Biosfer Lore Lindu di Sulawesi Tengah.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer Bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas SDM

Dibuat: 26 Oktober 2023

Provinsi Papua memiliki sumberdaya hayati yang sangat tinggi dan beragam dan dapat dijumpai di berbagai tipe ekosistem mulai dari terumbu karang, estuaria, rawa, danau, savana, dataran rendah, dataran tinggi sampai ke daerah alpin. Dari sebaran tipe ekosistem tersebut membuat sumber daya hayatinya menjadi spesifik dan unik. Menurut perkiraan para ahli, Papua memiliki sekurang-kurangnya 11.000-20.000 jenis tumbuhan pembuluh, 191 jenis mamalia, 346 jenis reptilia dan amphibi, 552 jenis burung, 151 jenis ikan air tawar, dan diperkirakan 300.000 jenis serangga.

Sebagai bentuk tata kelola pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/KPTS-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan koordinasi bersama para pihak terkait mengenai tata kelola pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. Oleh karenanya, BBKSDA mengadakan diskusi terfokus (FGD) pada tanggal 24 Oktober 2023 di Kota Jayapura. Acara tersebut dibuka oleh Kepala BBKSDA Papua, A.G Martana, S.Hut,.MH., dan dihadiri oleh para pihak terkait dengan pemanfaatan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar, termasuk: Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Jayapura, Polda Papua, TNI AL, Angkasa Pura Jayapura, PT. Pelindo Jayapura, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Kejaksaan Negeri Jayapura, Pangdam XVII Cenderawasih, Kepala Kepolisian Daerah Papua, Pengadilan Tinggi Jayapura, Komandan Lantamal Jayapura, serta mitra pembangunan Provinsi Papua termasuk FORCLIME. Tujuan FDG ini adalah untuk:

1. Meningkatkan koordinasi bersama para pihak dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar, baik keluar maupun masuk ke Provinsi Papua.
2. Tercapainya kesepahaman bersama terkait penanganan dan pencegahan peredaran tumbuhan dan satwa liar secara ilegal.

Hasil dari FGD ini adalah Deklarasi Papua yang berisi komitmen lintas para pihak dalam mendukung penanganan jaringan ilegal peredaran tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
John Hassor, siswa magang dari Universitas Ottow Geissler Papua
Anna Manyakori, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Ruben Yogi, Advisor Junior bidang GIS dan Pementaan
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Tanah Papua

Dibuat: 25 Oktober 2023