Selama tahun 2021, FORCLIME telah mendukung Universitas Ottow Geissler Papua (UOGP) dalam memfasilitasi proses Padiatapa untuk penetapan dan pendirian Hutan Pendidikan Nyei Toro dan mengidentifikasi kebutuhan pendirian Center of Excellence untuk Sistem Informasi Geografis (GIS) dan pemetaan. Dukungan dari FORCLIME tersebut akan tetap berlanjut di tahun 2022. Untuk menetapkan kegiatan yang akan dilakukan bersama, FORCLIME melakukan pertemuan koordinasi dengan pihak UOGP pada tanggal 9 Desember 2021 di Kota Jayapura, Papua. Pertemuan tersebut dibuka oleh Wakil Rektor I UOGP, BapakGeorge.M. Satya,M.Sc.Ph.D, dan juga dihadiri oleh Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas, Ibu Dr. Nur Hygiawati Rahayu, ST, MSc, perwakilan Biro Perencanaan KLHK, dan perwakilan BBKSDA Papua.

Berdasarkan hasil diskusi, beberapa kegiatan yang berpotensi dilakukan bersama tahun 2022 adalah program magang untuk mahasiswa Program Studi Kehutanan UOGP, pengembangan Hutan Pendidikan Nyei Toro dan peningkatan kapasitas bagi pengelola Hutan Pendidikan, pelatihan GIS bagi dosen dan mahasiswa untuk mendukung pengembangan Center of ExcellenceGIS dan pemetaan, serta pendirian komite lokal International Forestry Students’ Association (IFSA).

Dalam pertemuan tersebut, Ibu Dr. Nur Hygiawari Rahayu, ST, MSc, juga manyampaikan apresiasinya terhadap proses Free, Prior and Informed Consent (FPIC) yang sudah berlangsung. Beliau menyampaikan “Hutan Pendidikan Nyei Toro merupakan Hutan Pendidikan pertama di Tanah Papua.Semoga ke depannya Hutan Pendidikan ini bisa menjadi contoh pengelolaan dan perlindungan hutan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat, baik di kancah nasional dan Internasional”.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Ruben Yogi, Advisor Junior Bidang GIS dan Pemetaan Hutan
Theodora Florida Resubun, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: 14 Desember 2021

---

Pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan dimulai dari proses perencanaan dan penganggarannya. Dokumen rencana dan anggaran dengan perspektif gender yang jelas akan mampu mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperolah akses, manfaat, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk menikmati hasil pembangunan. Salah satu alat analisis gender dalam tahapan perencanaan dan penganggaran adalah Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).

Sub Pokja PUG Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus mendorong pengimplementasian PUG di level kebijakan, program dan kegiatan dengan mendorong seluruh dokumen kebijakan menjadi dokumen yang memiliki perspektif gender. Atas dasar hal tersebut, FORCLIME mendukung Sub Pokja PUG BP2SDM dalam menyelenggarakan pelatihan penyusunan GAP dan GBS untuk kegiatan dan program BP2SDM tahun 2022.

Pelatihan dilaksanakan secara daring pada Kamis-Jumat, 9-10 Desember 2021, dan dihadiri oleh 77 peserta dari satuan kerja (Satker) BP2SDM dan Balai Taman Nasional Wasur. Pelatihan dibuka oleh Drs. Ade Palguna, Sekretaris BP2SDM, yang menyampaikan harapannya untuk terus mengembangkan kegiatan PUG dan mencetak champion melalui training of trainer PUG. Sambutan juga diberikan oleh Dr. Ir. Apik Karyana, M.Sc. selaku Kepala Biro Perencanaan KLHK yang menyampaikan pentingnya penerjemahan konsep PUG ke dalam kegiatan yang konkret.

Pelatihan difasilitasi oleh Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si., Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Sebelas Maret.Pada hari pertama, materi yang diberikan meliputi teori perencanaan penganggaran yang responsif gender, pengenalan GAP, pengenalan GBS, dan formulasi pengisian lembar GAP. Pada hari kedua, pelatihan berfokus pada praktik memeriksa GAP yang disusun oleh Satker BP2SDM. Satker yang terpilih untuk dijadikan contoh pembahasan adalah Badan Diklat LHK Pematangsiantar dan SMK Kehutanan Negeri Samarinda. Melalui praktik ini, peserta dapat berdiskusi secara aktif dan mendapatkan kiat-kiat penyusunan GAP yang tepat sasaran untuk mengatasi isu gender yang ada.

“Ke depannya BP2SDM perlu memiliki data yang lengkap dari sasaran peserta kegiatan kita, sehingga baseline dan target pembangunan yang responsif gender dapat terukur dengan jelas”, kata Agus Setyawan, perwakilan dari Sekretariat BP2SDM.

Sebagai tindak lanjut, di tahun 2022 rencananya akan dilaksanakan pelatihan terkait GBS yang didahului dengan memeriksa GAP seluruh Satker.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer Bidang Strategis Pengembangan SDM
Nurdita Rahmadani, Advisor Junior Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Dibuat: 13 Desember 2021

---

Dalam rangka evaluasi program kerja tahun 2021, Pokja REDD+ Kalimantan Barat bersama FORCLIME melaksanakan pertemuan konsolidasi yang dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Universitas Tanjungpura, dan mitra pembangunan di Kalimantan Barat. Pertemuan ini diselenggarakan tanggal 10 Desember 2021 di Sekretariat Pokja REDD+ Kalimantan Barat, dan bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian target Pokja REDD+ tahun 2021.

Dalam pembukaannya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kalimantan Barat, Ir.Adiyani, MH,menyampaikan peran strategis Pokja REDD+ untuk penurunan emisi di level provinsi. Selain itu juga disampaikan rencana penyesuaian kelembagaan Pokja REDD+ sesuai perkembangan isu perubahan iklim ditingkat global dan nasional. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas LHK juga menjelaskan perubahan nomenklatur instansi lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta rencana pelibatan pemangku kepentingan yang lebih luas di tingkat provinsi.

Selanjutnya, Prof. Dr. Gusti Hardiansyah, MSc, QAM selaku Ketua I Pokja REDD+ menyampaikan perkembanganisu perubahan iklim ditingkat global dan nasional pasca Conference of the Parties tahun 2021 (COP26), target pengurangan emisi yang perlu diantisipasi oleh pokja REDD+, serta pentingnya penguatan data daninformasi, terutama untuk pengukuran dan pemantauan yang dilakukan.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi terkait evaluasi kegiatan Pokja REDD+ selama tahun 2021, yang melingkupi:
• Kinerja Pokja hingga kuartal III tahun 2021.
• Perubahan nomenklatur institusi pemerintah di tingkat provinsi.
• Urgensipelibatan pihak-pihak lain dalam Pokja.
• Finalisasi websitePengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi(MRV) Kalimantan Barat.
• Perkembangan proposal pendanaan iklim kegiatanREDD+ Kalimantan Barat, termasuk Green Climate Fund.
• Tantangan dan hambatan implementasi kegiatan.

Sebagai tindak lanjut, tim Pokja REDD+ akan melakukan revisi aturan terkait kelembagaan Pokja REDD+, mengintegrasikan website MRV Kalimantan Barat dengan website MRV tingkat nasional, dan melakukan harmonisasi rencana dan program para pihak, khususnya yang dapat berkontribusi dalam pencapaian target pengurangan emisi ditingkat provinsi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Yenny, S.Hut, MT, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ProvinsiKalimantan Barat, anggota Pokja REDD+ Kalimantan Barat
Jumtani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Focal PointGCF
Wandojo Siswanto, Manajer Bidang Strategis, Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dibuat: 12 Desember 2021

---