Sebagai tindak lanjut diskusi tahun lalu, Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Manokwari menerbitkan hasil-hasil penelitian terkait dengan hasil hutan bukan kayu. Penerbitan publikasi hasil penelitian tersebut, didukung FORCLIME, diserahterimakan dari Direktur Program FORCLIME kepada Kepala BP2LHK, Solichin, SH., pada tanggal 19 Mei 2022 di kantor BP2LHK di Manokwari, Papua Barat. Ada lima publikasi dengan judul, sebagai berikut:
- Keanekaragaman Flora Taman Wisata Alam Gunung Meja Papua Barat,
- Masoi – Informasi Hasil Penelitian di Tanah Papua,
- Etnobotani Tumbuhan Hutan sebagai Tanaman Obat di Papua,
- Tanaman Sagu (Metroxylon sagu Rottb.) – Berbagai varietas di Demplot Koyani dan Produksinya, dan
- Potensi Ekowisata Arboretum Inamberi, Papua Barat.

Buku-buku tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai pembelajaran dalam pembangunan ekonomi dan pembuatan kebijakan untuk mendukung berlangsungnya proses pengelolaan hutan lestari melalui berbagai pendekatan, termasuk Skema Perhutanan Sosial di Papua Barat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Melanesia Brigite Boseren, Advisor Junior bidang penghidupan (livelihood) pedesaaan, pengelolaan dan konservasi hutan
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: 21 Mei 2022

Country Director GIZ untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste, Martin Hansen, didampingi Direktur FORCLIME, Georg Buchholz, dan tim FORCLIME Jakarta melakukan kunjungan kerja ke Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat pada 17-18 Mei 2022. Kunjungan tersebut, termasuk pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Barat, dilakukan dalam rangka koordinasi dan kerja sama mengenai persiapan proyek Green Climate Fund (GCF) yang telah mendapatkan dukungan dari Sekretariat GCF.

Rombongan diterima oleh Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Sutarmidji, SH, M.Hum., di ruang ruang kerjanya yang didampingi Sekda Provinsi, dr. Harisson M.Kes., Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir Adiyani MH., Penasehat Ekonomi, Prof. Dr. Eddy Suratman, MA., serta Dosen Fakultan Kehutanan Universitas Tanjungpura sebagai ahli Perubahan Iklim, Prof. Dr. Gusti Hardiansyah MSC QAM IPU. Mereka membicarakan rencana kerja sama implementasi proyek pendanaan iklim dan informasi mengenai prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam kehutanan dan lahan sebagai bagian dari rencana program kegiatan yang dituangkan dalam penyusunan proposal kepada Green Climate Fund.

Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan fokus dan komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan program pembangunan yang harus selaras dan menjaga lingkungan serta memberikan penekanan pada program yang harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disampaikan pula pentingnya sinergi para pihak dalam langkah dan upaya untuk pencapaian target kesejahteraan masyarakat desa yang pencapaiannya ditunjukkan dengan indikator dan target Indeks Desa Membangun menuju desa yang lebih maju dan mandiri. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim juga menjadi hal yang dibicarakan termasuk pengembangan dan pemasaran produk unggulan daerah.

Dalam rangkaian agenda kunjungan tersebut, juga dilakukan pertemuan lain bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didampingi Pokja REDD+ Kalimantan Barat. Dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pertemuan diawali perkenalan tim Kalimantan Barat, kemudian dilanjutkan oleh Direktur FORCLIME yang menyampaikan hal-hal teknis mengenai langkah dimasa persiapan sebelum implementasi termasuk pelaksanaan studi kelayakan dan penyusunan proposal penuh untuk mendapatan masukan program kegiatan yang akan dijalankan.

Kemudian rombongan mengunjungi Gallery KPH Kalimantan Barat sebagai tempat promosi produk hasil hutan bukan kayu dari kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan dan program Perhutanan Sosial. Sesi hari pertama diakhiri dengan penanaman pohon damar (Agathis sp) di lokasi Taman Kota Provinsi Kalimantan Barat.

Pada hari kedua, rombongan mengunjungi kantor proyek GIZ di Kalimantan Barat, dan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura. Rombongan diterima oleh Dekan Fakultan Kehutanan, Dr. Farah Diba. Pertemuan tersebut, dilaksanakan di Arboretum Sylva, mendiskusikan tentang pengelolaan arboretum hutan di tengah ibukota provinsi yang dikelola oleh mahasiswa kehutanan, selain itu, bertukar informasi mengenai pengelolaan hutan untuk pembangunan kehutanan yang lebih baik di Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk Informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Dwi Wahyu Asti, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Jumtani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Focal Point GCF
Wandojo Siswanto, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dibuat: 20 Mei 2022

Untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bersama di desa-desa binaan FORCLIME di Tanah Papua, telah dipilih sembilan fasilitator. Pemilihan fasilitator desa dilakukan bersama dengan mitra lokal utama di Provinsi Papua dan Papua Barat, yaitu Dinas Kehutanan Provinsi, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Fasilitator terpilih dibekali pengetahuan yang diperlukan melalui pelatihan sebelum mereka terjun melaksanakan program kerja. Pelatihan yang berlangsung pada 25 – 27 April 2022 di Manokwari, Papua Barat, ini dikoordinasikan dengan mitra lokal utama di Provinsi Papua dan Papua Barat, yaitu Dinas Kehutanan Provinsi, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, dan Taman Nasional Wasur.

Ada sembilan fasilitator terpilih yang akan ditempatkan di desa binaan FORCLIME, seperti Bikar dan Emaus di Kabupaten Tambrauw, Haha dan Wendi di Kabupaten Sorong Selatan, Babrongko, Dosay dan Tablasupa di Kabupaten Jayapura, Wasur dan Yanggandur di Kabupaten Merauke. Setiap desa akan didukung oleh satu fasilitator.

Selama pelatihan, mereka memperoleh pengetahuan tentang GIZ secara umum, FORCLIME 4.0, kesatuan pengelolaan hutan, perhutanan sosial, serta pengetahuan tentang manajemen dan pendampingan proyek (kelembagaan, wilayah, manajemen bisnis), dan tentang prinsip-prinsip perencanaan partisipatif desa dan prinsip Persetujuan atas dasar informasi sejak awal tanpa paksaan (Free, Prior Informed Consent - FPIC). Selain itu, mereka juga mendapat informasi tentang administrasi keuangan GIZ.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Melanesia Brigite Boseren, Advisor Junior bidang penghidupan (livelihood) pedesaaan, pengelolaan dan konservasi hutan
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan coordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: 11 Mei 2022