FORCLIME fasilitasi lokakarya evaluasi Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Balai TN Wasur periode 2014-2023

Menindaklanjuti koordinasi tim kerja evaluasi Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Balai Taman Nasional Wasur (TN Wasur) sebelumnya, FORCLIME memfasilitasi lokakarya untuk mengevaluasi RPJP Balai TN Wasur. Lokakarya tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021 di Kantor Balai TN Wasur, Merauke, selain itu juga dilakukan melalui daring. Pertemuan dibuka oleh Bapak Yarman, S.Hut, MP selaku Kepala Balai TN Wasur. Dalam pertemuan ini dibahas hasil pemantauan di lapangan dan evaluasi capaian indikator dari program-program yang telah dilaksanakan oleh Balai TN Wasur. Selain itu, dibahas pula pentingnya menyusun RPJP baru karena terdapat perubahan zona pengelolaan TN Wasur, perbedaan luasan kawasan, serta sistematika laporan RPJP yang ada saat ini belum mengacu pada ketentuan terbaru, sehingga diperlukan penyesuaian.

Sebagai tindak lanjut, tim teknis akan menyiapkan laporan akhir hasil evaluasi RPJP Balai TN Wasur periode 2014-2023 dan melaporkan kepada Kepala Balai TN Wasur, untuk selanjutnya dilaporkan ke Direktorat Kawasan Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Dukungan dari FORCLIME sangat baik sehingga lokakarya evaluasi RPJP dapat terlaksana. Kegiatan ini adalah program prioritas yang harus diselesaikan tahun 2021 dan juga merupakan prioritas dari Direktorat Kawasan Konservasi KLHK”, kata Bapak Yarman.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodora F. Resubun, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Berkoordinasi dengan BBKSDA Manokwari pilih lokasi desa untuk program layanan kesehatan berbasis konservasi di Papua Barat

Dalam rangka mempersiapkan studi kelayakan program pelayanan kesehatan berbasis konservasi di Papua Barat, dilaksanakan rapat koordinasi secara daring antara FORCLIME, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Manokwari dan Yayasan ASRI pada 27 Agustus 2021. Pertemuan tersebut bertujuan mendapatkan masukan dari BBKSDA terkait dengan desa percontohan untuk melakukan studi kelayakan, yang akan dilaksanakan selama empat bulan mulai dari Oktober 2021 hingga Januari 2022.

Dalam diskusi sebelumnya, Kabupaten Tambrauw telah dipilih sebagai lokasi pelaksanaan studi kelayakan. Salah satu penyebabnya adalah keberadaan cagar alam di kawasan tersebut, khususnya Pengunungan Tambrauw Utara dan Pegunungan Tambrauw Selatan, keduanya berada di bawah administrasi BBKSDA Manokwari. Mengingat bahwa rencana program yang akan dilaksanakan adalah untuk mengintegrasikan layanan kesehatan ke dalam upaya konservasi hutan, Kabupaten Tambrauw dianggap sebagai lokasi yang cocok untuk melaksanakannya.

Studi kelayakan ini akan melibatkan pelajar dari Universitas Papua yang mengikuti program magang di FORCLIME, yang saat ini sedang dalam proses rekrutmen.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Melanesia Brigite Boseren, Advisor Junior bidang penghidupan (livelihood) pedesaaan, pengelolaan dan konservasi hutan, Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

FORCLIME siap dukung Dinas LHK Papua aktifkan kembali Pokja Perhutanan Sosial

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua mengadakan rapat koordinasi bersama FORCLIME terkait dengan perkembangan perhutanan sosial di Provinsi Papua pada tanggal 18 Agustus 2021. Dalam pertemuan tersebut Kepala bidang rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial Dinas LHK, Fredinan Rumbino, S.Hut, memaparkan peluang dan tantangan pengelolaan Program Perhutanan Sosial di Provinsi Papua. Dalam diskusi dibahas hal apa saja yang perlu dilakukan untuk mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan di Papua. Salah satunya adalah merevitalisasi Kelompok Kerja Perhutanan Sosial (Pokja PS) dengan melibatkan FORCLIME untuk mendukung Pokja PS.
Peserta pertemuan sepakat untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka merevitalisasi Pokja PS, antara lain membangun kerja sama dengan mitra pembangunan lainnya, berkoordinasi dengan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan wilayah Maluku dan Papua, menyusun naskah akademik terkait dengan pengakuan wilayah adat di Papua.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Rut M Ohoiwutun, Advisor Junior bidang hutan kemasyarakatan dan hutan adat, Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat