Bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, FORCLIME mengadakan pertemuan informal bersama seluruh kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Sulawesi Tengah pada tanggal 21 Juni 2022 di Kota Palu. Pertemuan tersebut merupakan agenda tambahan dari kunjungan dua pemenang kuiz saat closing workshop FORCLIME fase 3 pada bulan Desember 2020. Karena pandemic Covid-19, maka pelaksanaan field trip ke lokasi FORCLIME baru dapat dilaksanakan pada bulan Juni 2022. Kedua pemenang kuiz tersebut adalah Bapak Maidiward (mantan Kepala Sub Direktorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) dan Bapak Khulfi M. Khalwani (Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

“Saya menyambut baik ketika FORCLIME mengusulkan sesi berbagi informasi saat kunjungan pak Maidi-ward dan pak Khulfi. Para KPH ‘haus’ informasi mengenai perkembangan terkait pelaksanaan KPH pasca UUCK”, kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Ir. H. Nahardi, MM., IPU, dalam sam-butannya saat membuka pertemuan.

Pada pertemuan tersebut, beberapa kepala kesatuan pengelolaan hutan menyampaikan kendala dan tan-tangan yang dihadapi dalam operasionalisasi KPH, utamanya terkait dengan sumber daya manusia dan keuangan. Terlebih setelah adanya perubahan tugas dan fungsi KPH menjadi fasilitasi. Dalam pertemuan tersebut hadir pula unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Sulawesi Ten-gah, yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu.

Sebagai topik utama pada pertemuan informal tersebut, bapak Maidiward menyampaikan informasi terkait dengan fasilitasi dana pembangunan dan pengembangan KPH seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan. Selain itu, juga disampaikan peran eselon I Kementerian LHK dalam mendukung tugas dan fungsi KPH seperti tertuang dalam Pasal23 PermenLHKP.8/Menlhk-II/2021.

Setelah pertemuan informal ini, pertemuan berkala Forum KPH Sulawesi Tengah akan diaktifkan kembali setelah vakum selama pandemi Covid-19. Pertemuan semacam ini sangat bermanfaat bagi para kepala KPH agar dapat berbagi informasi untuk mendukung tugas dan fungsi KPH.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Muhammad Yusuf, Junior Advisor, Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Hutan Lestari
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Dibuat: 18 Juli 2022

Terdapat banyak tantangan penerapan skema perhutanan sosial di lapangan, termasuk yang terjadi di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kulawi di Sulawesi Tengah. Desa Doda, salah satu desa binaan KPH Kulawi, telah memiliki Hak Pengelolaan Hutan Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, hingga saat ini pengelolaan Hutan Desa tersebut belum berjalan. Oleh karena itu, FORCLIME melakukan pertemuan dengan KPH Kulawi mendiskusikan rencana kolaborasi untuk penguatan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), penyusunan rencana kelola hutan dan operasionalisasi Hutan Desa Doda. Diskusi awal dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022 di Kantor KPH Kulawi.

Selanjutnya, tim FORCLIME dan penyuluh kehutanan KPH Kulawi melaksanakan kunjungan lapangan ke Desa Doda untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan kendala implementasi perhutanan sosial di tingkat tapak, dan juga mengidentifikasi local champion atau ketua komunitas setempat, yang nantinya akan diajak untuk berpartisipasi dalam penguatan LPHD.

Pada tanggal 11 Juli 2022, FORCLIME kembali melaksanakan pertemuan dengan KPH Kulawi untuk membahas hasil kunjungan lapangan dan rencana tahapan fasilitasi penguatan LPHD di Desa Doda. Dalam pertemuan tersebut, disepakati juga rencana penguatan LPHD di Desa Rogo yang juga merupakan desa binaan KPH Kulawi.

Bapak Dodi, S.Hut., M.Si., selaku Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat KPH Kulawi menyampaikan kendala utama dalam pengembangan pengelolaan Hutan Desa di Desa Doda dan Desa Rogo adalah keterbatasan sumber daya, sehingga perlu adanya kerja sama dengan pihak lain. “GIZ sudah sering bermitra dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, kami berharap KPH Kulawi juga memiliki kolaborasi kegiatan di tingkat tapak dengan GIZ”, ujarnya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Muhammad Yusuf, Junior Advisor, Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Hutan Lestari
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Dibuat: 14 Juli 2022

Melanjutkan kegiatan sosialisasi rencana kegiatan pendampingan masyarakat untuk perhutanan sosial di Kampung Emaus dan Kampung Bikar, Papua Barat, tim FORCLIME bersama dengan perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan KPHP IV Tambrauw melaksanakan kunjungan ke kedua kampung tersebut pada tanggal 15 – 20 Juni 2022. Kegiatan kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan rencana program yang akan dilakukan bersama antara FORCLIME, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, dan KPHP IV Tambrauw, yang akan diimplementasikan di kedua kampung, dan mendapatkan persetujuan dari pemilik Hak Ulayat, Kepala Kampung, Kelompok Adat, pemuka agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk pelaksanaan program.

Pertemuan dibuka oleh Bapak Yunus W. Krey, S.Hut, M.Si., selaku Kepala Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, yang sekaligus melakukan sosialisasi terkait skema perhutanan sosial. Bapak Yunus menyampaikan bahwa perhutanan sosial merupakan salah satu skema bagi masyarakat mengelola hutan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun KTH di kedua kampung sudah terbentuk, yaitu KTH Syudouw di Kampung Bikar dan KTH Sunju di Kampung Emaus, pengelola area untuk perhutanan sosial belum terdaftar dalam Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS).

Selanjutnya, Nita Yohana selaku Koordinator Provinsi Papua Barat dari tim FORCLIME menyampaikan kepada masyarakat terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dengan harapan adanya peningkatan kapasitas KTH dalam mengelola hutan untuk program perhutanan sosial. Kepala Distrik, Kepala Kampung, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Abun, dan Tokoh Adat juga menyampaikan sambutan untuk menunjukkan dukungannya terhadap program ini.

Sebagai tindak lanjut, para fasilitator kampung akan menyusun rencana kerja kelompok bersama dengan anggota KTH dan menginisiasi implementasi program.

“Saya bersyukur untuk program ini, dan saya minta kita tindak lanjuti bersama. Para pendamping harus berkoordinasi setiap hari untuk kelompok”, ujar Bapak Wehelmus Yesnath, Kepala Kampung Bikar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Melanesia Brigite Boseren, Advisor Junior Bidang Penghidupan (Livelihood) Pedesaaan, Pengelolaan dan Konservasi Hutan
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Dibuat: 14 Juli 2022