Dengan kondisi hutan tropis yang masif dan luas, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan potensi bioekonomi yang besar. Bioekonomi hutan ini berpotensi untuk berkontribusi ke sektor-sektor lain, seperti energi, pangan, dan farmasi. Namun demikian, pemahaman dari berbagai pemangku kepentingan dan penelitan terkait bioekonomi hutan ini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan kajian untuk mengoptimalkan pemanfaatan bioekonomi hutan untuk jangka panjang.

FORCLIME memfasilitasi kick-off meeting kajian tersebut, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2022 di Sentul, Jawa Barat. Pertemuan dibuka oleh Dr. Nur Hygiawati Rahayu, ST, MSc selaku Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Bappenas, dan dilanjutkan oleh pemaparan para pakar dari Insitut Teknologi Bandung. Selama diskusi, dibahas berbagai potensi bioekonomi yang dapat mendukung transisi dari perekonomian berbasis fosil menuju perekonomian berbasis sumber daya nabati. Oleh karena itu, riset dan penggunaan inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil hutan menjadi hal yang sangat penting untuk dieksplorasi. Selain itu, diperlukan data yang komprehensif terkait Hasil Hutan Bukan Kayu dari hulu ke hilir.

Di bulan September, serial diskusi dengan para pihak terkait akan dilaksanakan, mulai dari para akademisi, kementerian/lembaga terkait, BUMN, LSM, dan pihak swasta.

“Kita mengharapkan kajian ini dapat memberikan gambaran bagaimana memanfaatkan potensi-potensi di hutan dengan melihat situasi saat ini di Indonesia, baik kondisi di tingkat tapak, regulasinya, maupun pendanaannya. Kita akan memproyeksikan kebutuhan 20 tahun ke depan dan harapannya hasil studi ini bisa memberikan masukan untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2026-2045,” kata Ibu Nur Hygiawati Rahayu.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nurdita Rahmadani, Advisor Junior Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pipin Permadi, Advisor Senior dan Liaison Officer FORCLIME
Wandojo Siswanto, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dibuat: 02 September 2022

Dalam rangka percepatan program perhutanan sosial di Provinsi Papua Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Papua, didukung FORCLIME, menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 8 – 9 Agustus 2022 di Kota Sorong. Pertemuan yang dibuka oleh Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi Pembangunan, Dr. Niko U. Tike, SE.MM, dihadiri oleh lebih dari 100 orang yang merupakan perwakilan dari pemerintah, akademisi, LSM dan mitra lokal di Provinsi Papua Barat. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Ir. Runaweri F.H, MM., menyampaikan bahwa tujuan rapat koordinasi ini adalah untuk mengkoordinasikan dan sinergitas perkembangan terbaru Perhutanan Sosial di Provinsi Papua Barat, serta dukungan Mitra Pembangunan Papua Barat untuk implementasi Program Kerja Perhutanan Sosial di Provinsi Papua Barat.

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai isu, termasuk tentang skema izin yang telah dikeluarkan. Di Provinsi Papua Barat baru ada dua skema izin perhutanan sosial yang telah diterbitkan, yaitu skema hutan desa (73) dan skema hutan kemasyarakatan (9). Hal lain yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai ketersediaan fasilitator. Dari 22 fasilitator yang telah disetujui, namun yang tersedia di lapangan hanya 17 orang. Fasilitator tersebut berasal dari masyarakat yang ternyata tidak dapat bekerja secara penuh karena memiliki tanggung jawab lain, dan kapasitas mereka berbeda antara satu dengan yang lain. Selain itu, juga dibahas mengenai keterlibatan instansi terkait dalam pengembangan perhutanan sosial, misalnya dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Dari diskusi yang terjadi selama pertemuan tersebut, muncul berbagai saran termasuk mengupayakan sinergitas antara instansi dengan fasilitator dan juga fasilitator lain dari kementerian lain (misalnya Kementerian Percepatan Pembangunan Desa).

Saran lain adalah meningkatkan kapasitas fasilitator agar memiliki kompetensi yang kurang lebih sama. Oleh karenanya FORCLIME berencana melakukan Training Needs Assessment (TNA) bagi para fasilitator untuk membuat konsep pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua

Dibuat: 19 Agustus 2022

Sebagai ekosistem lahan basah terbesar di Tanah Papua, Taman Nasional Wasur berperan penting dan perlu terjaga kondisinya. Oleh karenanya perlu dukungan dan keterlibatan para pihak dalam mendukung pengelolaan taman nasional. Dalam rangka berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Merauke, Taman Nasional Wasur mengadakan pertemuan koordinasi pada tanggal 15 Agustus 2022. Pertemuan yang dibuka oleh Wakil Bupati Merauke, H.Riduan, S.sos.,M.Pd., juga dihadiri oleh Sekda Kabupaten Merauke, Ruslan Ramli.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Balai Taman Nasional Wasur menyampaikan perkembangan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di wilayah taman nasional. Selain itu, juga disampaikan kegiatan-kegiatan yang didukung oleh FORCLIME. Lebih jauh, pihak Taman Nasional Wasur menyampaikan perlunya penguatan peran Forum Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Wasur (FKPTNW) sebagai wadah komunikasi, koordinasi para pihak dalam mendukung pengelolaan taman nasional. Apalagi dengan penetapan Kabupaten Merauke sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan, maka tekanan terhadap TN Wasur juga akan lebih besar lagi.

Wakil Bupati Kabupaten Merauke dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa penguatan kembali FKPTNW dapat dilaksanakan setelah penetapan Provinsi Papua Selatan selesai dilaksanakan. Sehingga orang-orang yang akan menjadi anggota FKPTNW adalah para pengambil kebijakan yang dapat berperan dalam mendukung pengelolaan TN Wasur.

Setelah pertemuan ini akan dilanjutkan dengan seri pertemuan lanjutan untuk merevitalisasi Forum Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Wasur. Agar Forum tersebut berperan besar dalam mendukung pengelolaan taman nasional yang lebih efektif, yang tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat adat yang ada di dalamnya melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodora F. Resubun, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: 15 Agustus 2022