FORCLIME
Forests and Climate Change ProgrammeTechnical Cooperation (TC Module)
Select your language
Kegiatan lapangan dan pekerjaan kehutanan di daerah pedesaan memiliki risiko tinggi. Jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan terdekat membuat pentingnya pengetahuan dasar pertolongan pertama. Guru di SMK kehutanan memiliki tanggung jawab terhadap siswanya, terutama untuk mengantisipasi potensi kecelakaan menjadi fatal.
Untuk menjamin keselamatan para siswa, FORCLIME memfasilitasi pelatihan pertolongan pertama bagi guru-guru SMK Kehutanan Makassar pada tanggal 11-13 Mei 2022 di SMK Kehutanan dan Hutan Pendidikan Tabo-tabo, Makassar. Pelatihan diberikan oleh Palang Merah Indonesia cabang Sulawesi Selatan, dan diikuti oleh 20 orang guru.
Pada hari pertama, para peserta pelatihan berkumpul di aula sekolah dan menerima penjelasan teori pengetahuan dasar dan peraturan tentang pertolongan pertama. Peserta juga melihat peragaan dan video terkait langkah-langkah dan teknik pertolongan pertama.
Pelatihan pada hari kedua diadakan di Hutan Pendidikan Tabo-tabo. Para peserta belajar secara praktik mengenai teknik penyelamatan, penilaian risiko, resusitasi jantung paru, Heimelich Manoeuvre, panggilan darurat, dan keterampilan pertolongan pertama penting lainnya. Di hari terakhir, para peserta mengikuti tes teori dan praktek, dan dinilai oleh tim Palang Merah Indonesia.
Berdasarkan kuesioner kepuasan pelatihan, sebagian besar peserta merasa puas dengan pelatihan tersebut. Mereka menyampaikan pelatihan ini sangat bermanfaat untuk menunjang pekerjaan mereka, terutama untuk menangani siswa yang mengalami kecelakaan.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Daniel Maertz, Advisor Bidang Pendidikan dan Pelatihan Orang Dewasa
Edy Marbyanto, Manajer Bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas SDM
Untuk menginformasikan perkembangan serta rencana program kedepan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan FORCLIME mengadakan pertemuan koordinasi pada tanggal 19 Mei 2022 di ruang pertemuan Dinas Kehutanan di Manokwari, Papua Barat. Pertemuan yang dibuka oleh Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Ir. Runaweri F.H, MM., membahas rencana kerja tahun 2022, termasuk:
Pertemuan tersebut juga membahas tentang perlunya dibentuk Forum KPH di Provinsi Papua Barat sebagai wadah komunikasi KPH serta sebagai tempat menyuarakan apa saja yang dibutuhkan setiap KPH dan berbagi pengetahuan. Forum KPH ini dapat dibentuk jika struktur organisasi KPH yang baru sudah terbentuk.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Program FORCLIME, Mr. Georg Buchholz, menyerahkan Surat Pemberitahuan Penetapan Fasilitator Kampung yang akan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di desa dukungan FORCLIME.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Sebagai tahap awal untuk memulai kegiatan di kampung dukungan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua (Dinas KLH) bersama FORCLIME mengadakan sosialisasi program kerja bersama di Kampung Babrongko, Kabupaten Jayapura, Papua pada tanggal 21 Mei 2022.
Sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip Free, Prior Informed Consent (FPIC). Melalui pendekatan ini sejak awal disampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat program apa saja yang dilaksanakan oleh FORCLIME dalam mendukung pengembangan kelompok tani hutan, terutama lebih fokus kepada peningkatan kapasitas masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan para pihak terkait di kampung, seperti tokoh adat (Ondofolo dan kepala-kepala suku), pemerintah kampung, tokoh perempuan dan kelompok tani hutan. Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan hidup Provinsi Papua, bapak Jan Jap L. Ormuseray.
Sosialisasi tersebut merupakan proses awal untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat dan pihak-pihak lain terkait, sehingga setelah masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap terkait program yang akan dilaksanakan, mereka dapat menyatakan pendapat apakah menerima atau menolak program yang akan dijalankan.
Dalam arahannya, Kepala Dinas KLH menyampaikan bahwa proses FPIC dilakukan untuk menghormati hak-hak masyarakat adat sebagai mitra Dinas KLH dalam program yang didukung oleh FORCLIME.
“FORCLIME datang dengan konsep dan upaya peningkatan kapasitas masyarakat, memulai program dengan melihat potensi yang dimiliki masyarakat bukan membawa program baru”, kata tokoh adat kampung Babrongko, Ramses Wally, setelah mendengar penjelasan dari Dinas KLH dan FORCLIME.
Kelompok perempuan agroforestry dalam sosialisasi juga menyatakan dukungannya terhadap program FORCLIME dan berharap kegiatan peningkatan kapasitas yang akan dilakukan juga turut memperhatikan kelompok perempuan yang ada, sehingga kelompok perempuan juga bisa meningkat kapasitasnya dalam mengelola HHBK.
Dalam kesempatan sosialisasi ini juga diperkenalkan kepada masyarakat fasilitator kampung Babrongko, yaitu Septinus Wally, yang juga merupakan putra asli kampung Babrongko.
Tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi ini adalah akan diadakannya FGD bersama kelompok tani hutan di kampung Babrongko.
Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodora F. Resubun, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat
Didukung oleh: | |