Dalam rangka memperkuat peran Pokja REDD+ Kalimantan Barat sebagai medium komunikasi dan koordinasi para pihak di Provinsi Kalimantan Barat terkait upaya pengendalian perubahan iklim, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melaksanakan pertemuan untuk mendiskusikan perubahan kelembagaan Pokja REDD+. Pertemuan yang difasilitasi FORCLIME ini dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2021 di Sekretariat Pokja REDD+ Kalimantan Barat. Pertemuan dibuka oleh Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas LHK Kalimantan Barat, Ibu Yenny S.Hut, MT, dan dihadiri oleh anggota pokja REDD+ yang berasal dari perwakilan pemerintah dan lembaga nonpemerintah.

Dalam pertemuan ini, dilakukan pembahasan mengenai penambahan beberapa bidang pada Pokja, penguatan sekretariat, serta perluasan pelibatan keanggotaan. Pertemuan ini menghasilkan draf Peraturan Gubernur tentang kelembagaan Pokja REDD+ yang akan dikonsultasikan kepada para pihak pada minggu ke-3 Desember 2021.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Yenny, S.Hut, MT, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, anggota Pokja REDD+ Kalimantan Barat
Jumtani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Focal Point GCF
Wandojo Siswanto, Manajer Bidang Strategis, Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dibuat: 09 Desember 2021

---

Di tahun 2021, Pokja REDD+ Kalimantan Barat melakukan peningkatan kualitas pemantauan dan pelaporan aktivitas terkait penurunan emisi di Kalimantan Barat melalui pembuatan website Monitoring, Reporting, and Verification (MRV), yang juga dimanfaatkan untuk mempublikasikan hasil kerja Pokja. Hasil pelaporan ini nantinya akan disampaikan ke dalam Sistem Registri Nasional (SRN) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Untuk mengefektifkan alur pelaporan, Pokja REDD+ Kalimantan Barat bermaksud untuk mengintegrasikan website MRV Kalimantan Barat ke SRN.

Dengan dukungan FORCLIME, pertemuan persiapan integrasi website ini dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2021 di Sekretariat Pokja REDD+ Kalimantan Barat. Pertemuan dibuka oleh Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kalimantan Barat, Ibu Yenny S.Hut, MT, yang juga merupakan anggota Pokja REDD+ Provinsi Kalimantan Barat.

Pertemuan ini menghasilkan penyempurnaan beberapa menu dalam website, termasuk membuka akses kepada para pihak lingkup Provinsi Kalimantan Barat untuk dapat mengisi laporan secara mandiri terkait aksi mitigasi dan adaptasi yang telah dilakukan.

Sebagai tindak lanjut, akan dilaksanakan pertemuan lanjutan dengan Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK untuk mendiskusikan strategi integrasi website MRV provinsi ke dalam web nasional.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Yenny, S.Hut, MT, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, anggota Pokja REDD+ Kalimantan Barat
Jumtani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Focal Point GCF
Wandojo Siswanto, Manajer Bidang Strategis, Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dibuat: 08 Desember 2021

---

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keefektifan pengelolaan kawasan, Taman Nasional Wasur melakukan penilaian yang dilakukan secara bersama-sama para pihak agar hasilnya obyektif. Penilaian pengelolaan, menggunakan pendekatan Management Effectiveness Tracking Tool (METT), dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Desember 2021 di Merauke, Papua. Kegiatan yang didukung FORCLIME ini, dibuka oleh Kepala Balai Taman Nasional Wasur, Yarman, S.Hut., MP., dihadiri oleh mitra pembangunan di Provinsi Papua, termasuk akademisi, LSM, masyarakat lokal. Sedangkan sebagai fasilitator pelaksanaan METT adalah Dr. Peggy Awanti Nila Krisna, S.Hut.,M.E dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan , selain itu, juga Senior Advisor FORCLIME, Dr. Ismet Khaeruddin.

Selain untuk melihat tingkat kefektifan pengelolaan kawasan, penilaian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan, gangguan, dan ancaman dalam pengelolaan taman nasional. Sehingga dapat melakukan penerapan manajemen adaptasi sesuai nilai permasalahan.

Penilaian ini tidak berkaitan dengan hasil kerja taman nasional, tetapi untuk mengetahui apa saja yang sudah dilakukan termasuk juga program-program yang dilakukan oleh mitra-mitra Taman Nasional Wasur. Sehingga penilaian ini memberi peluang bagi mitra-mitra untuk mengembangkan program prioritas yang sesuai untuk kepentingan pengelolaan TN Wasur yang lebih baik.

Tindak lanjut dari kegiatan dua hari ini adalah menyiapkan resume hasil penilaian METT yang kemudian akan diajukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penetapan nilai METT Taman Nasional Wasur tahun 2021.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodora F. Resubun, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua

Dibuat: 08 Desember 2021

---