Cooperation - Republic of Indonesia and Federal Republic of Germany

Penilaian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi di Kalimantan Barat

Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS) mengundang para pihak di sekitar Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) untuk menilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi menggunakan Management Effectiveness Tracking Tools (METT) pada tanggal 12 – 15 Juni 2017 di Putussibau, Kalimantan Barat. Lokakarya ini dipandu oleh Ahmad Munawir, S. Hut., M. Si (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Dr. Ismet Khaeruddin (FORCLIME). Kegiatan ini didukung oleh FORCLIME

Hasil lokakarya tersebut menunjukkan keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi di Kalimantan Barat. Efektifitas pengelolaan kedua taman nasional tersebut meningkat dalam dua tahun terakhir. Hasil METT di TNBK meningkat dari 58% (2015) ke 69% (2017). Sedangkan hasil METT di TNDS naik dari 70% (2015) menjadi 75% (2017).

Penggunaan Management Effectiveness Tracking Tools (METT) bertujuan untuk melaporkan perkembangan efektivitas pengelolaan, yang awalnya dikembangkan oleh Bank Dunia/WWF Alliance untuk membantu menelusuri dan memantau perkembangan capaian kegiatan. METT telah digunakan secara global di lebih 100 negara, termasuk Indonesia, yang telah menerapkan sejak tahun 2006.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Jumtani,Koordinator Provinsi, Advisor untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Rantai Nilai
Ismet Khaeruddin, Advisor senior bidang keanekaragaman hayati

FORCLIME jajaki potensi kerja sama pengembangan hutan pendidikan di Kalimantan Timur

 

Dalam rangka meningkatkan kerja sama kegiatan terkait dengan pendidikan dan latihan, Tim FORCLIME mengunjungi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Samarinda dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Samarinda pada tanggal 7-9 Juni 2017.

Saat ini BDLHK Samarinda mengelola Hutan Diklat Loa Haur seluas 4.310 hektare yang merupakan bagian dari Tahura Bukit Suharto. Hutan Diklat Loa Haur terletak di Kabupaten Kutai Kertanegara – Kalimantan Timur dan berjarak sekitar 45Km dari Samarinda. Tim FORCLIME melihat beberapa fasilitas yang ada, seperti ruang kelas, asrama dan beberapa demplot kegiatan kehutanan. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengelola hutan tersebut adalah: (1) Tekanan sosial ekonomi masyarakat sekitar terhadap kawasan hutan semakin meningkat; (2) Demplot belum didesain dan dipelihara dengan baik; (3) Jumlah petugas lapang terbatas; (4) Prasarana jalan di dalam kawasan masih terbatas dan kondisinya buruk; (5) Belum tersedianya sistem perencanaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sebagai tindaklanjut kunjungan ini, Tim FORCLIME akan mengkaji ulang Rencana Pengelolaan Hutan Diklat yang ada dan menyediakan masukan-masukan untuk perbaikan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas SDM
Christian Staiss, Adviser, Pengembangan Kapasitas SDM

Pemda Kalimantan Utara ajak para pihak lakukan pendataan lahan di wilayah Delta Kayan

Bappeda Provinsi Kalimantan Utara bekerja sama dengan FORCLIME dan WWF Indonesia menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 5-6 Juni 2017 di Tarakan. Tujuan pertemuan adalah untuk membangun kesepakatan bersama para pemangku kepentingan melakukan pendataan lahan tambak yang berada di wilayah Delta Kayan. Upaya penataan kawasan lahan tambak ini diharapkan akan mendukung kelestarian ekologis, ekonomi dan sosial budaya kawasan Delta Kayan. Hadir dalam pertemuan 40 peserta dari instansi Pemda Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Asosiasi Tambak dan Nelayan, perusahaan perikanan, FORCLIME dan WWF Indonesia.

Dalam sambutannya, pejabat Bappeda menjelaskan bahwa luas wilayah tambak di Delta Kayan sekitar 140.000 hektar, yang secara administratif tersebar di tiga kabupaten (Bulungan, Tana Tidung, Nunukan) dan satu kota (Tarakan). Sekitar 50% tambak berada di wilayah kawasan budidaya kehutanan. Pemetaan lahan tambak ini merupakan langkah awal menuju terciptanya kepastian hukum dan kepastian usaha yang akan mendukung terbukanya pasar internasional bagi produk perikanan bersertifikat dari Kaltara.

Pembicara kunci, Sekda Provinsi Kaltara menyampaikan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kaltara telah disahkan. Saat ini Kaltara bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) sedang mengembangkan Program Kebijakan Satu Peta. Hasil pemetaan lahan tambak nantinya bisa diintegrasikan ke dalam RTRWP dan Program Kebijakan Satu Peta.

Pada hari kedua, FORCLIME dan WWF Indonesia memperkenalkan aplikasi GPS (Global Positioning System) tanpa bayar untuk diterapkan pada telepon genggam para peserta, yang kemudian melakukan praktek pengambilan koordinat dengan menggunakan perangkat lunak tersebut.

Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah pelatihan pemetaan dengan menggunakan GPS yang akan dilakukan setelah Lebaran selama tiga hari, yang didukung oleh tenaga pelatih dari FORCLIME dan WWF. Pelatihan akan diikuti oleh perwakilan dari Asosiasi Petambak dan Nelayan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas SDM
Muhammad Sidiq, Koordinator Provinsi Kalimantan Utara
Robbie Weterings, tenaga ahli GIS

Berita

Kumpulan berita...