1 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
2 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
3 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Yang kami lakukan

FORCLIME mendukung pembangunan dan pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia pada tingkat nasional dan tingkat daerah. Dukungan di tingkat nasional dan tingkat provinsi meliputi pengembangan kebijakan yang relevan dengan pembangunan KPH serta peningkatan kapasitas. Sementara pada tingkat daerah FORCLIME mendukung implementasi perancangan, perencanaan hingga pengelolaan KPH. Oleh karena itu, FORCLIME mendukung empat pembangunan KPH Model di Berau (Kalimantan Timur), Kapuas Hulu (Kalimantan Barat) dan Malinau (Kalimantan Utara) serta Palu di Sulawesi Tengah.

Yang ingin kami capai

Tujuan FORCLIME melalui Bidang Strategis Pengembangan KPH adalah menfasilitasi pengembangan KPH Model sehingga pengelolaan KPH sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL) dan target nasional mitigasi perubahan iklim. Selain itu, pengalaman dari KPH Model akan disebarkan kepada KPH lainnya di Indonesia.

Indikator-indikator untuk mengukur pencapaian tujuan di atas adalah:

  1. Di dalam empat KPH Model terpilih, rencana inventarisasi dan pengelolaan hutan atau rencana kerja tahunan yang membahas pengembangan usaha, pencegahan kebakaran hutan, kepekaan konflik dan target keanekaragaman hayati ditetapkan.
  2. KPH model dikelola berdasarkan rencana pengelolaan yang disepakati, dengan mempertimbangkan hak-hak pemanfaatan adat dan potensi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), mengintegrasikan komoditi prioritas dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta memfasilitasi dan mengendalikan konsesi hutan dan target konservasi keanekaragaman hayati. Pelaksanaan kegiatan konservasi pada area KPH didukung dan diperkuat. Selain itu, tantangan dalam pengembangan energi terbarukan dan juga ganjaran jasa lingkungan (environmental services payment) di sektor kehutanan di tingkat provinsi teridentifikasi.
  3. Struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya manusia disusun berdasarkan rencana pengelolaan dan rencana usaha yang disetujui pada KPH Model. Pelaksanaan prosedur usaha yang penting dan peluangnya (termasuk REDD+) terfasilitasi.
  4. Pengalaman lokal dan pembelajaran dievaluasi, didokumentasikan, dan tersedia bagi KPH di wilayah selain kabupaten percontohan. Pengelolaan hutan Lestari (PHL) dipromosikan dalam kegiatan di KPH, PHBM, dan di perusahaan swasta.

Bagaimana kami bekerja

Untuk mencapai tujuan tersebut, FORCLIME memfasilitasi dan perbantuan teknis untuk berbagai kegiatan seperti:

  1. Komitmen pemerintah provinsi, yang tercermin dalam perumusan kebijakan yang relevan, merupakan persyaratan penting dalam pembangunan KPH. Untuk meningkatkan dan memperkuat komitmen, FORCLIME memfasilitasi proses diseminasi informasi dan dialog para pihak pada tahap perencanaan dan pembangunan KPH. Selanjutnya, FORCLIME memberi dukungan terhadap perumusan kebijakan yang terkait dengan desain KPH, pengembangan dan pendanaan organisasi.

    Beberapa aktivitas yang dilakukan antara lain:
    1. Mendukung dialog multipihak dalam pengembangan KPH.
    2. Mendukung pengembangan rancang bangun dan pengusulan KPH.
    3. Sosialisasi informasi dan fasilitasi dialog pada tingkat pengambil kebijakan.
    4. Sosialisasi informasi mengenai KPH kepada para pihak lainnya termasuk masyarakat di sekitar hutan di masing-masing wilayah KPH.
    5. Mengintegrasikan KPH kedalam kelembagaan dan skema kerja sama yang relevan.

  2. Perancangan dan Perencanaan KPH

    Perancangan dan perencanaan berkelanjutan merupakan langkah awal dalam membangun KPH di kabupaten. Dukungan dalam proses perancangan menyangkut pembentukan wilayah, pembuatan rancang bangun dan pengusulan KPH atau penyusunan dokumen yang diperlukan. Beberapa proses dan keluaran yang didukung oleh FORCLIME misalnya adalah: menyusunan rencana pengelolaan dan rencana usaha, mengumpulkan hasil inventarisasi hutan atas potensi KPH terkait dengan karbon, kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan, dan lain-lain.

  3. Pengembangan aspek sosial dan ekonomi KPH

    Dimasa depan KPH diharapkan mampu mandiri secara finansial bahkan memberikan manfaat pendapatan bagi negara dan untuk kesejahteraan rakyat. Untuk memberi dasar yang kuat bagi visi ini, FORCLIME mendukung dan mendorong kegiatan pengembangan ekonomi dan sosial dalam KPH seperti pengembangan inisiatif pengembangan usaha, pengembangan konsep koservasi keanekaragaman hayati, pengembangan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), pencadangan wilayah kelola bagi masyarakat, dan lain sebagainya. FORCLIME juga mendukung identifikasi potensi usaha dan potensi kerja sama dengan para pihak dalam mengelola KPH.

  4. Implementasi kegiatan KPH

    Selain proses pembentukan dan pembangunan KPH, FORCLIME juga mendukung inisiatif awal implementasi kegiatan pengelolaan hutan dalam KPH baik pada skala masyarakat maupun sektor swasta, termasuk didalamnya membangun tata hubungan kerja dengan berbagai pihak di dalam KPH. Beberapa kegiatan dalam aspek ini misalnya adalah:
    1. Dukungan penerapan pengelolaan hutan lestari.
    2. Pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
    3. Identifikasi dan pengembangan jasa lingkungan.
    4. Identifikasi dan promosi hasil hutan bukan kayu dalam rencana kelola dan rencana usaha.

  5. Pengembangan Kelembagaan dan Penguatan Organisasi

    Organisasi merupakan titik tumpu keberhasilan pengembangan KPH. Oleh karena itu FORCLIME memberikan dukungan yang kuat dalam rangka pengembangan kelembagaan dan penguatan organisasi. Kegiatan ini mulai dari menyiapkan aspek legal bagi organisasi KPH sampai kepada peningkatan kapasitas individu dalam KPH. Berbagai kegiatan didalamnya antara lain:
    1. Pengembangan organisasi (struktur, tugas pokok dan fungsi - tupoksi, analisis beban kerja, naskah akademis organisasi, dll).
    2. Pengembangan perangkat-perangkat manajemen KPH.
    3. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia (pelatihan, studi banding, dll)
    4. Pengembangan fungsi-fungsi dan tata hubungan kerja KPH dengan mitra:
      • Tata hubungan kerja.
      • Analisis fungsi pengawasan dan pembinaan KPH kepada para pemegang ijin.
      • Analisis para pihak (stakeholders).
      • Identifikasi jaringan dan potensi pola kerja sama KPH.