1 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
2 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
3 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)

Berita

Rapat koordinasi bidang Diklat lingkungan hidup dan kehutanan

2019 05 27 rakor KEdiklatan em resized

Badan Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BD LHK) Samarinda bekerja sama dengan GIZ menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bidang Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 23 Mei 2019 di Samarinda, Kalimantan Timur. Pertemuan ini bertujuan untuk: Berbagi informasi kegiatan pengembangan kapasitas SDM yang akan dilaksanakan tahun 2019 oleh instansi terkait; Mengidentifikasi usulan kegiatan pengembangan kapasitas yang perlu dikembangkan oleh BD LHK Samarinda tahun 2020. Dalam pertemuan ini hadir perwakilan dari pejabat dan widyaiswara BD LHK Samarinda, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Samarinda, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kalimantan Timur, KPH Center Provinsi Kalimantan Timur dan GIZ.

Dalam pertemuan tersebut juga dipresentasikan hasil Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) di KPH Malinau (Kalimantan Utara) yang dilaksanakan oleh BD LHK Samarinda dan GIZ pada akhir tahun 2018. Usulan Diklat Prioritas dari Hasil IKD di KPH Malinau antara lain: (a) Diklat Inventarisasi Hutan; (b) Diklat Pemanfaatan Jasa Lingkungan; (c) Diklat Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); (d) Diklat Manajemen Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (e) Diklat pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Peserta pertemuan sepakat untuk menjadikan hasil IKD tersebut sebagai salah satu referensi utama dalam penyusunan Rencana Program Diklat tahun 2020 di BD LHK Samarinda.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Pengembangan SDM
Edi Kurniadi, Kepala BD LHK Samarinda

Dibuat: Rabu, 12 Jun 2019

Mendukung penyusunan rencana pengelolaan KPH Model Malinau, Kalimantan Utara

2019 05 23 Developing RPHJP Unit II KPH Malinau3 resized

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Malinau bekerja sama dengan FORCLIME mengadakan pertemuan tentang proses penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang (RPHJP) pada 23 Mei 2019 di Malinau, Kalimantan Utara. FORCLIME mendukung KPH Model Malinau untuk menyempurnakan penyusunan RPHJP. KPH menguraikan tindakan yang akan diambil di masa depan, dengan mempertimbangkan strategi yang sesuai untuk menerapkan konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan hutan dan kegiatan perubahan iklim (REDD+), pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dan integrasi SDGs.

Untuk mendukung operasi kehutanan di dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan, RPHJP adalah kunci penting. RPHJP adalah dokumen tertulis yang menggambarkan semua elemen eksternal dan internal yang relevan (analisis SWOT) yang terkait dalam pelaksanaan pengelolaan hutan lestari.

Kepala tim penyusunan RPHJP, Kepala Bagian Perencanaan, Bapak Apriansyah menjelaskan, “Ada lima RPHJP yang wajib disususn oleh KPH Model Malinau dalam merencanakan kegiatannya di dalam kawasan hutan Malinau. RPHJP pertama ditandatangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017 untuk Unit X Malinau. Mulai Mei hingga Oktober 2019, KPH membuat persiapan untuk menyusun rencana pengelolaan jangka panjang Unit II, Malinau Utara".

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Mohammad Sidiq, Koordinator Provinsi Kalimantan Utara
Daniel Maertz, Advisor, Agroforestry, Kalimantan Utara

Dibuat: Rabu, 12 Jun 2019

Siapkan platform pasar untuk kegiatan terkait perhutanan sosial di Kalimantan Utara

2019 05 21 Market and Analysis Development resized

FORCLIME bersama mitra, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Malinau, penyuluh kehutanan, dan FORCLIME-FC mengadakan pertemuan untuk membahas pengembangan pasar terkait dengan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kalimantan Utara pada 22 Mei 2019 di Malinau. Tujuan pertemuan ini adalah untuk memperkenalkan konsep tentang bagaimana mendapatkan akses ke pasar dan mengimplementasikan pengembangan pasar yang berkelanjutan. Daniel Maertz, Advisor Teknis FORCLIME, memfasilitasi pertemuan ini dengan presentasi dan diskusi.

Perhutanan Sosial (HUTSOS) memberikan akses bagi komunitas lokal untuk mengelola lahan hutan, termasuk akses ke Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan. HUTSOS juga telah membentuk komunitas bisnis (KUPS). Di Kalimantan Utara, masyarakat lokal (KUPS) telah bekerja bersama dengan penyuluh kehutanan dan LSM sejak mengusulkan HUTSOS kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyuluh kehutanan dan petani adalah pemain utama dalam bisnis lokal dan pengembangan pasar. Namun, keterbatasan kapasitas mempengaruhi setiap aspek pengembangan pasar. Oleh karena itu, FORCLIME akan mengembangkan model pengembangan pasar terkait dengan Perhutanan Sosial di Kalimantan Utara bekerja sama dengan masyarakat lokal.

Daniel Maertz menyatakan bahwa “Model ini mempertegas pengembangan kapasitas potensi KUPS dan penyuluh, termasuk staf KPH. Melalui kesepakatan bersama, setiap KPH bekerja sama dengan kelompok tani menentukan satu hingga dua skema KUPS. Konsep-kosep kemitraan kehutanan, hutan kemasyarakatan (HKM), atau hutan desa merupakan bagian dari analisis pasar; Pengetahuan lokal, nilai-nilai budaya dan kebutuhan akan memainkan peran penting dalam pengembangan analisis”.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Mohammad Sidiq, Koordinator Provinsi Kalimantan Utara
Daniel Maertz, Advisor, Agroforestry, Kalimantan Utara

Dibuat: Selasa, 11 Jun 2019