1 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
2 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
3 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)

Berita

Dukung percepatan Perhutanan Sosial, Dinas Kehutanan Kalimantan Utara adakan rapat koordinasi Penyuluh Kehutanan

 

Rakor Penyuluh Kaltara

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan rapat koordinasi Penyuluh Kehutanan dari seluruh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayah Kalimantan Utara pada tanggal 8 sampai 10 Mei di Nunukan. Sesuai dengan tema, acara ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Penyuluh Kehutanan dalam mendukung percepatan program Perhutanan Sosial. Pertemuan yang didukung oleh FORCLIME ini, diikuti oleh para penyuluh KPH di Kalimantan Utara dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM).

Selama diskusi, peserta mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan dalam proses pendampingan berbagai skema Perhutanan Sosial, termasuk isu tata batas. Perambahan sawit adalah contoh dari beberapa persoalan yang ditemui para pendamping di lapangan. Selain itu, para peserta juga berdiskusi mengenai kewenangan di luar wewenang Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Harapannya ketika isu dari lapangan ini dibawa ke direktorat terkait akan ada perhatian serta turut memberikan solusi.

Dalam sesi lainnya, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Samarinda memaparkan materi mengenai  peran penyuluh dan PKSM dalam pendampingan masyarakat termasuk penyusunan Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sesuai dengan skema yang ada di masing-masing KPH. Sejalan dengan hal tersebut, Koordinator Provinsi Kalimantan Utara FORCLIME menjelaskan tentang dukungan yang dapat diberikan FORCLIME terutama dalam upaya peningkatan kapasitas penyuluh dan PKSM.

Sebagai salah satu rangkaian dari rapat koordinasi ini, peserta mengunjungi pembibitan merica yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan Sinar Harapan di Desa Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan. Merica ditanam menggunakan sistem agroforestri dengan beberapa jenis tanaman berkayu seperti durian (Durio zibethinus) dan gamal (Gliricidia sepium).

Pada akhir sesi, Dinas Kehutanan dan para penyuluh menyusun komitmen untuk memastikan peran aktif penyuluh kehutanan dalam percepatan program Perhutanan Sosial, termasuk merevisi struktur Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial di Kalimantan Utara. Proses ini dipandu langsung oleh Kepala Bidang Penyuluh, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Mohammad Sidiq, Koordinator Provinsi Kalimantan Utara
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dibuat: Senin, 28 Mei 2018

Penandaan Batas Hutan Desa Menua Sadap, Kalimantan Barat

 

Penandaan Batas HD petrus

Mengikuti peraturan terkait dengan pengelolaan hutan desa, dilakukan pemasangan tanda batas Hutan Desa Menua Sadap pada bulan Mei lalu. Kegiatan yang dipimpin oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Utara dan didukung oleh FORCLIME ini, dilakukan bersama dengan masyarakat desa Menua Sadap, Koramil dan anggota Polsek Kecamatan Embaloh Hulu. Penandaan batas hutan desa merupakan salah satu kegiatan dalam Rencana Pengelolaan Hutan Desa yang diatur dalam Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3193/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017.

Tanda batas dibuat dari pipa paralon (2 inch) yang beberapa diantaranya diisi semen. Pemasangan tanda batas dilakukan oleh dua tim yang terdiri dari 12 orang dan berlangsung selama empat hari. Selama kegiatan ini telah dipasang 54 tanda batas dan lima plang nama pada setiap batas zona pengelolaan di areal  hutan desa. Dengan adanya tanda batas dan plang nama, diharapkan masyarakat setempat dapat mengetahui batas-batas wilayah kerja hutan desa dan ikut serta dalam perlindungan dan pengelolaan area tersebut.

Hutan Desa Menua Sadap merupakan satu dari empat hutan desa yang berada di wilayah KPH Kapuas Hulu Utara di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, yang telah mendapat izin pengelolaan hutan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 29 Mei 2017.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Petrus Derani, Advisor teknis bidang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
Klothilde Sikun, Advisor bidang GIS dan Koordinator Kabupaten Kapuas Hulu

Dibuat: Kamis, 10 Mei 2018

Memperbarui tata batas hutan adat di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

deliniating hutan adat Kapuas Hulu

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Utara, Kalimantan Barat mengadakan pertemuan di desa-desa Pulau Manak, Benua Martinus, Sungai Utik dan Labian Ira'Ang di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat mulai bulan Mei 2018. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memulai proses pengkajian atas hak hutan adat yang dapat diterima oleh setiap pemangku kepentingan terkait. Untuk mencapai target ini, KPH Kapuas Hulu Utara dan FORCLIME menyampaikan kepada masing-masing Kepala Desa dan Camat tentang perlunya klarifikasi dan konfirmasi batas hutan yang pasti. Hal ini untuk memastikan dasar hukum saat mengajukan izin pengelolaan hak hutan adat. Hak hutan adat merupakan satu dari lima skema perhutanan sosial. FORCLIME mendukung KPH Kapuas Hulu Utara dalam mengembangkan skema perhutanan sosial dan pelaksanaan kegiatan terkait dengannya di lapangan.

Pelaksanaan kegiatan yang sama akan dilakukan segera di Kecamatan Lanjak, Kabupaten Putussibau, Kalimantan Barat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Moritz Zetzmann, Advisor, pengelolaan hutan
Petrus Derani, Advisor, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Dibuat: Selasa, 08 Mei 2018