1 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
2 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
3 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)

Berita

Dinas Kehutanan lakukan konsolidasi untuk percepatan perhutanan sosial di Provinsi Kalimantan Barat

Perhutanan sosial kalbar

Dalam rangka percepatan program perhutanan sosial di Kalimantan Barat, Dinas Kehutanan Provinsi menyelenggarakan Lokakarya Konsolidasi Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Kalimantan Barat, yang sekaligus melakukan Pencanangan Gerakan Penanaman Pohon, pada tanggal 9-10 November 2017 di Pontianak, Kalimantan Barat. Konsolidasi dilakukan untuk mengintegrasikan program perhutanan sosial ke dalam rencana pengelolaan hutan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Lokakarya diikuti oleh 157 peserta yang mewakili pemerintah provinsi, unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan, LSM dan kelompok masyarakat penerima izin perhutanan sosial.

Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Barat mengatakan kepada masyarakat penerima izin perhutanan sosial untuk bekerja sama dengan KPH dalam pengelolaan hutannya.

Hasil lokakarya ini adalah revisi surat keputusan Pokja Perhutanan Sosial, draf Rencana Aksi Pokja Perhutanan Sosial Kalimantan Barat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Jumtani, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat

Dibuat: Senin, 20 November 2017

Pelatihan untuk tingkatkan transparansi pelaksanaan administrasi keuangan pengelolaan hutan di Kalimantan Barat

Bintek Kalbar

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan FORCLIME menyelenggarakan pelatihan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Keuangan Lingkup Dinas Kehutanan Kalimantan Barat pada tanggal 6-8 November 2017 di Pontianak. Tujuan pelatihan ini adalah untuk mensosialisasikan peraturan mengenai penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawabannya sehingga meningkatkan transparansi pelaksanaan adminsitrasi keuangan untuk pengelolaan hutan. Bimbingan teknis ini diikuti oleh 60 peserta yang mewakili Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan unit pelaksana teknis lain dalam lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Selama tiga hari, peserta didampingi oleh pelatih dari Bappeda, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Inspektorat Provinsi dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Barat dalam pembukaan berharap setelah pelatihan ini semua perencanaan disusun dengan baik sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Jumtani – Koordinator Provinsi Kalimantan Barat
Edy Marbyanto – Manajer bidang strategis, Peningkatan Kapasitas SDM

Dibuat: Senin, 13 November 2017

Praktisi Perhutanan Sosial Kalimantan tingkatkan kapasitas untuk lakukan mediasi konflik

conflict mediation training for perhutanan sosial small

FORCLIME, bekerja sama dengan sebuah LSM, Working Group Tenure (WGT), menyelenggarakan Pelatihan Dasar Mediasi bagi pratisi perhutanan sosial dari Kalimantan Utara, Barat dan Timur di Bogor, pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengantar mengenai konflik lokal. mekanisme resolusi, meningkatkan kesadaran akan metode resolusi konflik kepada praktisi dan melatih anggota Desk Resolusi Konflik Kalimantan Barat. 20 peserta hadir mewakili pejabat pemerintah yang bekerja di bidang perhutanan sosial (Pokja Perhutanan Sosial, Bappeda, Kesatuan Pengelolaan Hutan, Balai Perhutanan dan Kemitraan Lingkungan) dari tingkat provinsi dan kabupaten dan perwakilan LSM lokal.

Materi pelatihan mencakup prinsip-prinsip penanganan konflik dan praktik mediasi, seperti latar belakang hukum konflik lahan di Indonesia dan metode mediasi dan negosiasi bagi para praktisi, dengan fokus pada konflik sumber daya alam dan hutan. Hasil dari pelatihan ini, para peserta menyusun gagasan dan kemungkinan untuk membangun dan memperkuat mekanisme resolusi konflik di tingkat kabupaten dan provinsi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Johanna Riedmann, Junior Adviser, Monitoring dan Perencanaan

Dibuat: Selasa, 07 November 2017