Provinsi Papua telah membentuk Kelompok Kerja Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan (Pokja REDD), dan sedang dalam tahap pembentukan kesekretariatan,pemilihan personel, penyusunan kegiatan, dan pengusulan pembiayaan. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Papua selaku focal point Pokja membutuhkan dukungan dan kerja sama dari semua pihak dalam menginisiasikeberjalanan Pokja, salah satunya melalui pertukaran pengetahuan dengan provinsi lain yang memiliki pengalaman yang serupa. Oleh karena itu, FORCLIME memfasilitasi kunjungan studi DKLH Papua dan pihak terkait ke Kalimantan Barat untuk mendalami isu kehutanan dan mempelajari sistem kerja Pokja REDD+ di Kalimantan Barat.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22-27 November 2021, dan diikuti oleh perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DKLH Provinsi Papua, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Universitas Cenderawasih, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua, dan BBKSDA Papua Barat. Peserta tiba di Pontianak pada hari Minggu, 21 November 2021. Setibanya di Pontianak, peserta disambut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat, Ir. H. Adiyani, MH, yang kemudian dilanjutkan dengankunjungan ke Tugu Khatulistiwa yang merupakan landmark dari Kota Pontianak.

Dalam kunjungan studi ini, peserta berdiskusi dengan mitra-mitra di Kalimantan Barat mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pokja REDD+ serta inisiatif pengelolaan hutan oleh berbagai pihak, seperti masyarakat, universitas, hutan adat, dan KPH. Peserta juga mengunjungi KPH Kubu Raya, tepatnya Desa Rasau Jaya yang merupakan lokasi kegiatan FORCLIME fase sebelumnya. Mereka mendapatkan informasi mengenai program pencegahan kebakaran hutan di tingkat tapak, termasuk pembukaan lahan tanpa bakar, pengembangan bisnis tanaman produktif di lahan gambut, serta praktik pembuatan cuka kayu.

“Kunjungan studi ini bermanfaat untuk mendukung pekerjaan saya, terutama terkait perencanaan pembangunan kehutanan di Provinsi Papua, pembentukan kelompok kerja REDD+, dan strategi pelestarian lingkungan dan hutan dengan mengkombinasikan penghidupan masyarakat di sekitar hutan”, kata Dr. Estiko Tri Wiradyo, S.H., M.Si., perwakilan DKLH Provinsi Papua.

Pada kunjungan studi ini, peserta juga mengunjungi kantor Balai TN Gunung Palung di Ketapang dan Klinik Yayasan AlamSehat Lestari (ASRI) di Sukadana untuk mendengarkan penjelasan dan mengobservasi program kesehatan dan konservasi yang dilakukan ASRI di kawasan TN GunungPalung. Program serupa akan dilaksanakan ASRI di Tanah Papua. Saat ini sedang dilaksanakan studi kelayakan, yang didukung oleh FORCLIME, untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi yang tepat untuk pelaksanaan program kesehatan dan konservasi di Tanah Papua yang akan dikembangkan oleh ASRI.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat
Jumtani, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan focal point GCF
Nurdita Rahmadani, Advisor junior bidang pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Dibuat: 29 November 2021

Dalam rangka menyiapkan desa dampingan, FORCLIME Bersama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sorong Selatan melakukan identifikasi desa-desa yang akan dipilih sebagai desa dampingan dalam pelaksanaan kegiatan bersama FORCLIME dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.

Setelah melakukan penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia, Tim FORCLIME Papua Barat Bersama dengan KPH Sorong Selatan, yang diwakili oleh Kepala Seksi Perencanaan KPHP Unit V Sorong Selatan, Yermias Thesia, S.Hut., melakukan kunjungan ke beberapa kampung di Kabupaten Maybrat pada tanggal 25 November 2021. Kampung yang dikunjungi adalah Kampung Haha di Distrik Seremuk, Kampung Sasnek di Distrik Sawiat dan Kampung Wendi di Distrik Sawiat, yang telah lebih dulu dikunjungi pada kesempatan sebelumnya. Dalam kunjungan ini, tim bertemu dan berdiskusi bersama masyarakat lokal di rumah Ketua Kelompok Tani Hutan dan berdiskusi untuk mengumpulkan informasi sesuai matriks yang telah disiapkan berdasarkan empat aspek, yaitu: kondisi geofisik, kelembagaan yang ada di desa tersebut, kondisi sosial-ekonomi-budaya masyarakat, dan pendampingan yang ada.

Hasil dari pengumpulan data ini kemudian akan disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat sebagai bahan diskusi pemilihan desa yang sesuai untuk pelaksanaan kegiatan Bersama antara FORCLIME dan Dinas Kehutanan Papua Barat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Melanesia Brigite Boseren, Advisor Junior bidang penghidupan (livelihood) pedesaaan, pengelolaan dan konservasi hutan
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan coordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan coordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: 26 November 2021

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPPWPH), mengadakan focus group discussion (FGD) Rancangan Rencana Makro Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada 10 November 2021. Acara yang dilaksanakan secara hybrid ini diikuti oleh 31 peserta yang mewakili Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan (PKTL) dan FORCLIME. FGD dibuka oleh Deputi Direktur Perencanaan Makro Hutan, Ibu Neni Supreni. Sementara FGD dipimpin oleh Dr Rinekso Soekmadi dan Dr Nandi Kosmaryandi, yang merupakan tenaga ahli yang menyusun rencana makro. Acara ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari para peserta dalam rangka penyempurnaan draft dokumen rencana makro, yang akan menjadi komponen vital dalam upaya KLHK untuk mengatur dan memfasilitasi upaya konservasi keanekaragaman hayati di seluruh Indonesia.

Dalam presentasinya, Dr Rinekso Soekmadi menyampaikan urgensi menempatkan rencana makro yang menyoroti pentingnya melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem, dan juga mempromosikan upaya konservasi di luar kawasan lindung. Selain itu, Dr Soekmadi menambahkan bahwa karena Indonesia telah meratifikasi banyak konvensi internasional, perlu dibuat rencana makro yang mampu memperkuat berbagai komitmen negara. Selain itu, rencana makro juga akan memainkan peran penting dalam pengarusutamaan upaya konservasi dan pencapaian SDGs Indonesia.

Setelah ini, akan ada FGD kedua yang akan membahas lebih lanjut untuk mengatasi hal-hal di atas dengan tujuan menyelesaikan rencana makro sebelum akhir tahun.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
R. Rizka Dewi Zuleika, Advisor junior bidang pengelolaan hutan lestari
Mohammad Rayan, Advisor teknis lintas bidang dan pengelolaan konflik
Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis, kebijakan kehutanan dan perubahan iklim

Dibuat: 26 November 2021