Cooperation - Republic of Indonesia and Federal Republic of Germany

Para pihak provinsi Kalimantan Barat beri masukan terhadap RUU Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengundang para pihak di provinsi tersebut untuk berpartisipasi dalam Konsultasi Publik Regional Kalimantan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Acara yang diselenggarakan di Pontianak pada 22 Maret ini diadakan oleh KLHK bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), WWF-Indonesia, Fauna & Flora International (FFI) Indonesia Program, Yayasan Titian, dan GIZ-FORCLIME.

Dalam sambutannya, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan antar Lembaga, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ilyas Asaad, menyampaikan, “Upaya revisi UU No. 5/ 1990 ini telah diinisiasi sejak tahun 2003. ”Untuk memudahkan perumusan revisi UU ini, KLHK telah membentuk Tim Penyusun RUU yang terdiri dari berbagai pihak,” lanjut Ilyas Asaad. Tim Penyusun RUU telah menghasilkan Dokumen Naskah Akademik dan draft RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem. Tim Penyusun telah melakukan serangkaian konsultasi publik di beberapa region, yaitu: Jawa (Jakarta), Sumatera (Medan), Sulawesi (Makasar) dan Papua (Jayapura).

Sejak UU No. 5/1990 pertama kali diundangkan 26 tahun yang lalu, Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan. Untuk itu, UU tersebut perlu direvisi untuk dapat mengakomodasi praktik-praktik pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, terutama terkait dengan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam serta mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam perubahan peraturan tersebut. Selain itu, undang-undang ini juga belum mengatur sumber daya genetik yang merupakan potensi keanekaragaman hayati, yang juga harus menjadi obyek konservasi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Ismet Khaeruddin, Manajer bidang strategis, Keanekaragaman Hayati dan Manajemen Kawasan Lindung, FORCLIME
Hayunieta, BKSDA Kalimantan Barat
Albertus Tjiu, WWF-Indonesia

Revisi pedoman inventarisasi pengelolaan hutan di tingkat KPH

FORCLIME mendukung Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam menyelenggarakan lokakarya akhir dari serangkaian lokakarya mengenai revisi pedoman inventarisasi pengelolaan hutan di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada 16-17 Maret 2016. Lebih dari 40 pakar kehutanan dari KLHK, universitas, KPH, FAO dan GIZ hadir pada lokakarya dua hari ini. Para ahli memberi masukan pada 'standar minimum untuk melakukan inventarisasi pengelolaan hutan' yang disusun oleh GIZ FORCLIME bekerja sama dengan ForestEye, konsultan dari Universitas Goettingen, Jerman.

Pada hari pertama, Dr. Lutz Fehrmann dari University of Goettingen, mempresentasikan rancangan standar minimum. Perwakilan dari tiga Unit Pelaksana Teknis (Balai Pemantapan Kawasan Hutan - BPKH) dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang saat ini bertugas melaksanakan inventarisasi hutan tingkat KPH menyajikan pengalaman dari lapangan termasuk tantangan dalam implementasi dan saran lebih lanjut untuk perbaikan. IPSDH memberikan gambaran tentang kerangka peraturan yang terkait dengan inventarisasi hutan. Di hari kedua dilakukan diskusi mendalam dan peserta dibagi kedalam empat kelompok kerja, yaitu desain sampling; pelaksanaan inventarisasi; pengelolaan data inventarisasi; dan kompilasi data yang kompleks seperti sosial ekonomi, ekologi, keanekaragaman hayati dan data lainnya.

Sebagai langkah selanjutnya, masukan dari lokakarya terutama hasil dari diskusi kelompok kerja, akan dimasukkan kedalam rancangan standar minimum. Yang kemudian akan diserahkan kepada IPSDH pada bulan April 2016 sebagai kontribusi GIZ FORCLIME. Revisi pedoman inventarisasi hutan di tingkat KPH diharapkan akan disahkan pada tahun 2017.

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi:
Tobias Goedde, Manajer bidang strategis, Pengelolaan Hutan Lestari

FORCLIME dukung pengelolaan hutan lestari di KPH Berau Barat

Dalam rangka membangun kapasitas pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi (FSC), FORCLIME bekerja sama dengan The Borneo Initiative (TBI) dan The Nature Conservancy (TNC). Tim gabungan melakukan kunjungan lapangan di tiga konsesi hutan didalam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Berau Barat tanggal 29 Februari sampai 4 Maret. Ketiga konsesi tersebut adalah PT. Utama Damai Timber (UDIT), PT. Wana Bhakti Persada Utama dan PT. Aditya Kirana Mandiri. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dukungan FORCLIME terhadap pengelolaan hutan lestari di wilayah kerja KPHP Berau Barat, Kalimantan Timur. Dukungan tersebut telah digagas sejak 2013 untuk mendapatkan sertifikasi pengelolaan hutan lestari melalui Forest Stewardship Council (FSC).

KPHP Berau Barat memiliki luas kurang lebih 780.000 hektare. Hampir 50% kawasannya merupakan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi. Didalam wilayah KPHP Berau Barat terdapat 12 unit IUPHHK Hutan Alam/Hutan Tanaman. Karena itu, dilaksanakannya pengelolaan hutan lestari oleh pemegang IUPHHK merupakan kegiatan penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

Dalam tahap persiapan ini perusahaan konsesi sudah melakukan (i) berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia; dan (ii) studi mengenai High Conservation Value Forests (HCVF) di kawasan konsesi hutan. Namun demikian, masih ada kendala dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam rangka penilaian FSC ini, misalnya keselamatan kerja dan pengelolaan lingakungan. Oleh karena itu, rencana kerja yang lebih lengkap akan disusun untuk menuju pelaksanan asesmen untuk mendapatkan sertifikat FSC di tahun 2016. Salah satu yang diagendakan dalam waktu dekat adalah pertemuan antara jajaran manajemen perusahaan dengan mitra-mitra kerja TBI danTNC untuk membahas persoalan penting yang ada.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Tobias Goedde, Strategic Area Manager for Sustainable Forest Management
Suprianto, Technical Advisor for FMU development, Berau office
Budi Susanto, Technical Adviser for GIS, Berau office

Berita

Kumpulan berita...

Acara Mendatang

21 March 2017. International Day of Forests

The International Day of Forests is a day to raise awareness of the importance of all types of forests, and trees outside forests, for the benefit of current and future generations. Activities that take place in support of this day include...

Selengkapnya...


22 March 2017 World Water Day

With the goal of raising awareness in governments and organization of the need to develop the policies needed to ensure that sustainable water and energy are secured for the many and not just the few, World Water Day, observed on 22 March, was...

Selengkapnya...

Kumpulan acara...