FORCLIME
Forests and Climate Change ProgrammeTechnical Cooperation (TC Module)
Select your language
Menindaklanjuti hasil FDG dalam rangka peninjauan berkala terhadap keberadaan cagar biosfer secara berkala, Forum Koordinasi dan Komunikasi Cagar Biosfer Lore Lindu menyelenggarakan lokakarya untuk mendapat masukan demi penyempurnaan dokumen Tinjauan Berkala Cagar Biosfer Lore Lindu (CB Lore Lindu), sebelum diserahkan kepada pihak Man and the Biosphere-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (MAB-UNESCO). Lokakarya tersebut diadakan pada tanggal 19 Oktober 2023 di Kota Palu, Sulawesi Tengah dan dibuka oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, bapak Subhan Basir, ST., MprojMjmt.
Setelah lokakarya ini, akan disusun dokumen final Tinjauan Berkala Cagar Biosfer Lore Lindu yang kemudian dilaporkan kepada MAB-UNESCO sebagai materi penilaian keberlanjutan status cagar biosfer. Dalam lokakarya tersebut juga disusun roadmap CB Lore Lindu yang akan menjadi acuan bagi para pihak yang beraktivitas di wilayah Cagar Biosfer Lore Lindu demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan di Sulawesi Tengah.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Arif Hidayat, Advisor Junior bidang Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah
Dalam upaya percepatan pelaksanaan program perhutanan sosial, Pemprov Papua Barat Daya telah mem-bentuk Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) pada bulan Juni lalu. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan koordinasi untuk mempersiapkan rencana aksi dan rencana strategis. Untuk menyusun rencana kerja, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (Dinas LHKP) mengadakan pertemuan untuk menyusun rencana kerja yang akan menjadi panduan bagi Pokja PPS menentukan prioritas kegiatan sesuai dengan rencana Pemprov dalam mendukung pelaksanaan program nasional Perhutanan Sosial. Oleh karena itu, Dinas LHKP mengadakan pertemuan pada tanggal 11 Oktober 2023 di Sorong, Papua Barat Daya. Pertemuan ini dibuka oleh Kepala Dinas Lingkunga Hidup, Kehutanan dan Per-tanahan Provinsi Papua Barat Daya, bapak Julian Kelly Kambu ST., M.Si., dan dihadiri oleh ang-gota Pokja PPS serta mitra pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya, termasuk FORCLIME.
Topik-topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk:
- Rencana kerja yang disusun untuk periode satu tahun.
- Fokus kegiatan mengacu pada empat unit kerja sesuai dengan SK Gubernur Papua Barat Daya ten-tang Pokja PPS, yaitu: Percepatan akses perhutanan sosial; Pengembangan usaha dan kemitraan; Pendampingan; Advokasi, komunikasi, Monitoring dan pelaporan.
Draft rencana kerja yang disusun ini akan dipresentasikan pada Rapat Koordinasi Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Papua Barat Daya, yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 25 Ok-tober 2023.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Tanah Papua
Terkait dengan pengusulan proposal pendanaan iklim Global Climate Fund (GCF), Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan lapangan untuk memberikan informasi dan memberi pemahaman dan persepsi yang sama tentang rancangan proyek GCF. Proposal tersebut dilengkapi dengan beberapa dokumen pendukung, yaitu: Dokumen Kerangka Pengaman untuk Lingkungan dan Sosial (ESS); Kajian Ketahanan dan Kerentanan Iklim (CRVA); Rencana Masyarakat Adat (IPP), dan Kajian Gender (GA) dan Rencana Aksi Gender (GAP). Penyusunan dokumen Rencana Masyarakat Adat dilaksanakan dengan melakukan konsultasi kepada beberapa pemangku kepentingan diantaranya dlangsung ke tingkat tapak dengan responden perwakilan masyarakat di lima kabupaten, yaitu Kapuas Hulu, Sintang, Ketapang, Sanggau dan Kubu Raya.
Dalam rangka menyelaraskan desain program dari proses konsultasi bersama pemangku kepentingan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk membahas dokumen IPP yang telah disusun oleh konsultan, Bapak Salfius Seko, SH., MH., pada tanggal 6 Oktober 2023 di Pontianak, Kalimantan Barat. FGD ini dihadiri para pihak dari perwakilan pemerintah: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappeda, unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Perwakilan masyarakat dari empat desa: Teluk Bakung, Kali Bandung, Majel, Subah; Lembaga masyarakat penggiat masyarakat adat, antara lain AMAN, BRWA, Lembaga Bela Banua Talino, Institut Dayakologi, WALHI dan Elpagar; serta Pokja REDD+.
Saat pembukaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Ir. H. Adiyani, MH., menyampaikan bahwa tujuan pertemuan ini adalah untuk menyempurnakan dokumen Rencana Masyarakat Adat (IPP) sebagai dokumen pelengkap proposal pendanaan iklim dari GCF.
Dalam pertemuan beberapa perwakilan dari masyarakat dan lembaga penggiat masyarakat adat menyampaikan appresiasi atas pelaksanaan FGD yang melibatkan para pihak sejak awal penyusunan perencanaan.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Jumtani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Rantai Nilai, Focal Point GCF
Wandojo Siswanto, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim
Didukung oleh: | |