Cooperation - Republic of Indonesia and Federal Republic of Germany

Pemda Kalimantan Utara ajak para pihak lakukan pendataan lahan di wilayah Delta Kayan

Bappeda Provinsi Kalimantan Utara bekerja sama dengan FORCLIME dan WWF Indonesia menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 5-6 Juni 2017 di Tarakan. Tujuan pertemuan adalah untuk membangun kesepakatan bersama para pemangku kepentingan melakukan pendataan lahan tambak yang berada di wilayah Delta Kayan. Upaya penataan kawasan lahan tambak ini diharapkan akan mendukung kelestarian ekologis, ekonomi dan sosial budaya kawasan Delta Kayan. Hadir dalam pertemuan 40 peserta dari instansi Pemda Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Asosiasi Tambak dan Nelayan, perusahaan perikanan, FORCLIME dan WWF Indonesia.

Dalam sambutannya, pejabat Bappeda menjelaskan bahwa luas wilayah tambak di Delta Kayan sekitar 140.000 hektar, yang secara administratif tersebar di tiga kabupaten (Bulungan, Tana Tidung, Nunukan) dan satu kota (Tarakan). Sekitar 50% tambak berada di wilayah kawasan budidaya kehutanan. Pemetaan lahan tambak ini merupakan langkah awal menuju terciptanya kepastian hukum dan kepastian usaha yang akan mendukung terbukanya pasar internasional bagi produk perikanan bersertifikat dari Kaltara.

Pembicara kunci, Sekda Provinsi Kaltara menyampaikan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kaltara telah disahkan. Saat ini Kaltara bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) sedang mengembangkan Program Kebijakan Satu Peta. Hasil pemetaan lahan tambak nantinya bisa diintegrasikan ke dalam RTRWP dan Program Kebijakan Satu Peta.

Pada hari kedua, FORCLIME dan WWF Indonesia memperkenalkan aplikasi GPS (Global Positioning System) tanpa bayar untuk diterapkan pada telepon genggam para peserta, yang kemudian melakukan praktek pengambilan koordinat dengan menggunakan perangkat lunak tersebut.

Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah pelatihan pemetaan dengan menggunakan GPS yang akan dilakukan setelah Lebaran selama tiga hari, yang didukung oleh tenaga pelatih dari FORCLIME dan WWF. Pelatihan akan diikuti oleh perwakilan dari Asosiasi Petambak dan Nelayan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas SDM
Muhammad Sidiq, Koordinator Provinsi Kalimantan Utara
Robbie Weterings, tenaga ahli GIS

Pemerintah Jerman terbitkan rencana aksi kehutanan untuk pembangunan berkelanjutan

Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) telah menerbitkan rencana aksi kehutanan Pemerintah Jerman terkait dengan pembangunan berkelanjutan pada bulan Maret 2017. Kebijakan hutan internasional BMZ berdasarkan tiga pilar, yaitu: Konservasi hutan dan mitigasi perubahan iklim (REDD+); Restorasi lansekap hutan (Forest Landscape Restoration - FLR); Promosi rantai pasokan bebas deforestasi (deforestation-free supply chains).

Lebih rinci mengenai rencana aksi kehutanan tersebut, dapat diunduh di sini.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Georg Buchholz, Direktur Program, FORCLIME

FORCLIME dukung lokakarya regional terkait tata kelola hutan dan tenurial

conflict resolution

Program kerja sama ASEAN dan GIZ tentang Kehutanan dan Perubahan Iklim (FORCC) dan Program kerja sama bilateral Jerman-Indonesia mengenai Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME) menyelenggarakan lokakarya tentang Tata Kelola Hutan dan Tenurial pada tanggal 15-19 Mei di Nusa Tenggara Barat. 35 peserta hadir mewakili beberapa negara ASEAN: Laos, Vietnam, Myanmar, Kamboja dan Thailand. Indonesia diwakili oleh peserta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan organisasi yang terlibat dalam pengelolaan konflik di Indonesia, seperti Conservation International (CI), Working Group Tenure (WGT), CIFOR, Imparsial Mediation Network (IMN), RECOFTC dan Kapuas Hulu Desk Resolusi Konflik Lahan (DRKL).

Selama lokakarya dua hari ini, pertukaran praktik dan pempelajaran terbaik dari negara-negara peserta berlangsung. DRKL - didukung oleh FORCLIME – menyampaikan presentasi tentang organisasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang aktif.

Sebagai bagian dari lokakarya tersebut, para peserta mengunjungi sebuah desa, sebagai kasus penyelesaian konflik local, di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peserta belajar tentang pengalaman penduduk Desa Rempek dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah daerah dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Barat. Proses mediasi, yang berlangsung selama dua tahun, didokumentasikan ke dalam Nota Kesepahaman dan dicatakan di notaris. Dari penjelasan yang disampaikan, peran LSM lokal dan Yayasan Samantha merupakan hal penting dalam mencapai hasil positif dari proses mediasi tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas SDM
Mohamad Rayan, Advisor Teknis, Crosscutting Issues dan Penanganan konflik

Berita

Kumpulan berita...

Acara Mendatang

23–24 January 2018. International Symposium on the Promotion of Deforestation-Free Global Supply Chains for Contributing to Halt Deforestation

Mita Hall, Tokyo, Japan

The objective of the event is to inform participants on the status of the implementation New York [2015] global zero deforestation commitments, to facilitate wider publication of good practices including by private sector...

Selengkapnya...


20 - 22 Feb 2018. International Conference Working across Sectors to Halt Deforestation and Increase Forest Area – from Aspiration to Action

 

FAO Headquarters, Rome

This international conference, organized by the Collaborative Partnership on Forests, will bring together a wide range of stakeholders to discuss the challenges of halting and reversing deforestation and to jointly...

Selengkapnya...

Kumpulan acara...