Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat melalui Kelompok Kerja REDD Kalimantan Barat dan didukung oleh FORCLIME menyelenggarakan Ekspose Kinerja Kelompok Kerja REDD 2020 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 pada tanggal 15 – 16 Desember 2020 di Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring dan luring ini dibuka secara resmi oleh Bapak H. Adi Yani, MH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didampingi oleh Ketua Pokja REDD Kalimantan Barat yang memberikan sambutan mengenai komitmen provinsi Kalimantan Barat dalam kontribusi penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang sudah dilakukan sejak tahun 2012 melalui pembentukan kelompok Kerja REDD+.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan aktivitas Pokja REDD tahun 2020 dalam upaya pencapaian target penurunan emisi di Kalimantan Barat termasuk penyusunan dan revisi regulasi, revisi kelembagaan Pokja REDD, peraturan gubernur tentang target penurunan emisi, peningkatan kapasitas KPH terkait bidang kehutanan dan perubahan iklim, penguatan jejaring komunikasi para pihak, serta pengembangan alternatif pembiayaan perubahan iklim melalui beberapa skema seperti pernyusunan proposal untuk Green Climate Fund.

Selain itu, dalam pertemuan juga didiskusikan program kerja Pokja REDD 2021 mewujudkan komitmen provinsi dalam pencapaian target penurunan emisi seperti yang telah dtuangkan dalam Strategi Rencana Aksi Penurunan Emisi Kalimantan Barat.

Untuk informasi lanjut, silakan hubungi:
Jumtani, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat

Dibuat: 15 Desember 2020

Dalam rangka peningkatan kapasitas pimpinan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk mengelola perubahan sehingga perubahan yang dihadapi menjadi sumber dinamika positif bagi organisasi KPH, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dinas LHK) Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan FORCLIME menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan dan Pengelolaan Perubahan (leadership and change management) bagi pimpinan KPH di Pontianak tanggal 14-18 Desember 2020. Pelatihan yang dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diikuti 20 peserta dari 17 KPH se-Kalimantan Barat dan tiga pejabat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam pelatihan ini peserta dibagi kedalam empat kelompok yang membahas tema berkaitan dengan (1) Pengembangan sistem penganggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; (2) Pembangunan KPH Mandiri tahun 2030; (3) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan; (4) Pengembangan sistem informasi manajemen yang efektif, akuntabel dan terbuka. Hasil pelatihan tersebut akan disusun menjadi sebuah Rencana Perubahan yang akan ditindaklanjuti oleh Dinas LHK dan KPH sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.

Untuk informasi lanjut, silakan hubungi:
Jumtani, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat
Edy Marbyanto, Manajer Peningkatan Kapasitas SDM

Dibuat: 15 Desember 2020

Setelah melalui serangkaian diskusi dan wawancara dengan para pihak, pada tanggal 11 Desember 2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dinas LHK) Provinsi Kalimantan Barat mengadakan diskusi kelompok terfokus (FGD) tentang Tata Hubungan Kerja, Pemilahan dan Delegasi Kewenangan urusan Kehutanan antara Dinas LHK dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Kalimantan Barat. FGD atas dokumen tersebut dimaksudkan untuk memilah, mendelegasikan tugas dan fungsi pengelolaan hutan sebagaimana amanat regulasi pembentukan organisasi KPH sebagai operator pengelolaan hutan di tingkat tapak. Dokumen dimaksud diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas operasionalisasi KPH. Pertemuan yang didukung oleh FORCLIME dan IDH Kalimantan Barat dihadiri oleh pejabat Dinas LHK dan Kepala KPH Kalimantan Barat.

Hasil dari FGD adalah dokumen pemilahan dan pendelegasian kewenangan urusan kehutanan kepada KPH, yang akan dituangkan dalam sebuah surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Jumtani, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat
Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis, kebijakan kehutanan dan perubahan iklim

Dibuat: 14 Desember 2020