Sebagai tindak lanjut pertemuan terkait dengan rencana evaluasi program Bakti Rimbawan 2021, Pusat Perencanaan dan Pengembangan (Pusrenbang) SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama FORCLIME mengadakan pertemuan koordinasi pada tanggal 23 Juni 2021 untuk membahas persiapan evaluasi Program Bakti Rimbawan 2021. Pertemuan yang diadakan secara daring dan luring tersebut dibuka oleh Dr Iwan Setiawan, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi SDM non-aparatur, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Evaluasi Program Bakti Rimbawan tersebut akan fokus pada:
1. Analisis cakupan bidang kerja Program Bakti Rimbawan;
2. Analisis dampak Program Bakti Rimbawan terhadap Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
3. Tantangan dan kendala Program Bakti Rimbawan, mencakup pra-penempatan, pasca-penempatan, dan pengaruh dari Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah 23/2021 terhadap program Bakti Rimbawan;
4. Keberlanjutan dan exit strategy Program Bakti Rimbawan, termasuk kebijakan, kelembagaan, dan program.

Salah satu kunci yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan evaluasi Program Bakti Rimbawan 2021 adalah penentuan lokasi. Perlu adanya keterwakilan dari provinsi yang sudah siap dan belum siap untuk membiayai Program Bakti Rimbawan secara swadaya. Dalam pertemuan tersebut, Dr Iwan Setiawan mengusulkan kriteria pemilihan lokasi yang berdasarkan: 1) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DBH-DR) dari pemerintah provinsi yang tinggi; serta 2) KPH yang sudah mandiri secara finansial. Dalam hal ini ada empat provinsi yang bisa dijadikan sebagai model, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Beberapa provinsi lain yang potensial adalah: Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat.

“Tentu kami ingin melihat seberapa besar dampak serta keberadaan dari Program Bakti Rimbawan ini terhadap KPH, serta keberlanjutannya. Kami ingin program Bakti Rimbawan juga bisa diadopsi oleh pemerintah provinsi. Kita harapkan adanya alternatif kebijakan untuk Program Bakti Rimbawan di daerah yang bisa kami usulkan setelah mendapatkan hasil evaluasi”, kata Dr Iwan Setiawan.

Pertemuan koordinasi tersebut juga menyepakati jadwal pelaksanaan evaluasi. Laporan hasil evaluasi diharapkan sudah selesai pada bulan September 2021.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis pengembangan SDM
Wira Hakim, Advisor junior pengembangan SDM

Dibuat: 23 Jun 2021

Komunikasi dan sinergi antar program GIZ telah diakui sebagai salah satu elemen kunci yang berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan program. Semangat tersebut menyatukan FORCLIME (Forests and Climate Change Programme), PROPEAT (Peatland Management and Rehabilitation), SASCI (Sustainable Agricultural Supply Chains in Indonesia), dan SASCI+ (Sustainability and Value-Added in Agricultural Supply Chains in Indonesia) mengadakan konferensi bersama perdana yang diadakan pada 14-15 Juni 2021. Konferensi yang dilaksanakan secara daring menggunakan Microsoft Teams ini dihadiri oleh lebih dari 40 peserta. Konferensi dibuka dengan pemaparan secara umum dari masing-masing pimpinan program, yang kemudian dilanjutkan dengan presentasi tematik tentang HCV (High Conservation Value), kegiatan berbasis masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, penilaian skala lahan (landscale assessment), dan sesi berbagi pengalaman dan pembelajaran terkait dengan pengelolaan pengetahuan (knowledge management) di dalam program.

“Salah satu manfaat tambahan dari konferensi ini, selain berbagi pengetahuan teknis, adalah bahwa kita bisa lebih saling kenal satu sama lain dan ini mengakibatkan komunikasi informal yang lebih baik di antar program”, kata Per Rasmussen, pimpinan program SASCI, pada sesi penutupan acara.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Sekar Yunita, Advisor bidang Monitoring & Evaluasi/Pengelolaan Hutan Lestari, FORCLIME
Karlina Kartika, Advisor bidang Pembangunan KPH, Peningkatan Kapasitas dan Pengelolaan Pengetahuan, PROPEAT
Hiswaty, Advisor bidang Monitoring & Evaluasi dan Pengeloaan Pengetahuan, SASCI
Cecilia Novarina, Advisor bidang Pengelolaan Pengetahuan dan Komunikasi, SASCI+

Dibuat: 18 Jun 2021

Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku project executing agency FORCLIME bersama dengan perwakilan dari Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) serta Tim FORCLIME berkunjung ke Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar (BD LHK Makassar), Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Juni 2021. Dalam kunjungan tersebut perwakilan dari Biro Perencanaan (Birocan) menyampaikan bahwa FORCLIME yang dilaksanakan mulai Januari 2021 hingga Desember 2023 mempunyai wilayah kerja di Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat. Saat ini Rencana Strategis Program FORCLIME periode 2021-2023 dan Rencana Kerja FORCLIME tahun 2021 telah ditandatangani sehingga siap diimplementasikan.

Menambahkan keterangan Birocan, Direktur Program FORCLIME menyampaikan bahwa karena kewenangan pengembangan kapasitas untuk wilayah Indonesia Timur berada di bawah koordinasi BD LHK Makassar, maka FORCLIME akan menempatkan Manajer bidang strategis pengembangan SDM, Edy Marbyanto; dan seorang Development Adviser, Daniel Maertz, di BD LHK Makassar. Penempatan dua personel ini diharapkan dapat membantu meningkatkan layanan pengembangan SDM LHK di wilayah Tanah Papua. Menanggapi hal tersebut, Kepala BD LHK Makassar menyambut baik rencana penempatan personel FORCLIME di BD LHK Makassar dan akan menyediakan ruang kerja untuk tim FORCLIME. Ruang kerja tersebut saat ini masih dalam proses renovasi berbarengan dengan renovasi ruangan-ruangan lain di BD LHK Makassar. Untuk sementara, personel FORCLIME dapat menggunakan ruangan lain yang tersedia.

Dalam kunjungan tersebut, Tim FORCLIME dan rombongan tamu lainnya berkunjung ke Hutan Diklat Tabo-tabo yang dikelola BD LHK Makassar dan berjarak sekitar 60 km dari kota Makassar. Perwakilan Sekretariat BP2SDM menginformasikan bahwa BP2SDM sedang mendorong sinergi antara Balai Diklat LHK Makassar dengan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMK Kehutanan) Makassar dalam pengembangan Hutan Diklat Tabo-tabo. Di tahun ajaran 2021-2022, rencananya sebagian siswa akan ditempatkan dan belajar langsung di Kawasan Hutan Diklat Tabo-tabo dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Pembelajaran di lapangan ini diharapkan bisa meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi. Diharapkan FORCLIME dapat berkontribusi secara positif dalam pengembangan Hutan Diklat Tabo-tabo sebagai sarana Diklat, penelitian dan juga pemberdayaan masyarakat sekitar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis pengembangan SDM

Dibuat: 16 Jun 2021