FORCLIME dukung KPH Malinau siapkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang

Rencana pengelolaan hutan yang baik sangat penting bagi kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dalam rangka mengelola hutannya. Karena itu, perlu dipersiapkan dengan baik. Dengan tujuan mempersiapkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP) bagi KPH Malinau, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan unit teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPKH IV Samarinda), didukung FORCLIME, melakukan sesi coaching bagi KPH Malinau pada tanggal 29 Mei 2020 dengan menggunakan aplikasi MS Teams. "Terlepas dari pandemi coronovirus, kami berharap RPHJP KPH Malinau dapat diselesaikan tahun ini," kata Syafarudin, Kepala KPH Malinau.

Selama sesi pelatihan, diskusi meliputi data sosial-ekonomi dan biogeofisika yang telah dikumpulkan pada dua survei yang dilaksanakan tahun 2019. Data ini akan dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui potensi sumber daya hutan KPH Malinau, yang nantinya akan disajikan dalam rancangan RPHJP. Namun, untuk menyelesaikan dokumen RPHJP tersebut tidak dapat dilakukan secara virtual, para pihak perlu bertemu di kantor BPKH IV di Samarinda, Kalimantan Timur.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Novita Andes Nurdiana, Koordinator Kabupaten Malinau dan Advisor teknis bidang Perhutanan Sosial
Mohammad Sidiq, Koordinator Provinsi Kalimantan Utara

Berbagi pengetahuan hasil studi sertifikasi tanah dalam kawasan cagar biosfer di Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah

Aspek tenurial dan legalitas lahan merupakan salah satu isu utama dalam mewujudkan pengelolaan kawasan cagar biosfer. Oleh karena itu, program kerja sama bilateral RI-Jerman, Forests and Climate Change Programme (FORCLIME) dan Sustainable Agricultural Supply Chains (SASCI), melakukan studi tentang status sertifikasi tanah di kawasan cagar biosfer, mengidentifikasi hambatan yang ada, serta solusi alternatif untuk perbaikan ke depan. Studi dilakukan di sekitar Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu (Kalimantan Barat) dan Cagar Biosfer Lore Lindu (Sulawesi Tengah) pada tahun 2019. Dalam rangka menyampaikan hasil studi dan berbagi pengetahuan, FORCLIME menyelenggarakan webinar pada tanggal 3 Juni 2020 menggunakan aplikasi MS Teams. Narasumber pada webinar tersebut adalah Rikardo Simarmata (pakar hukum sumber daya alam) yang melakukan penelitian di Kapuas Hulu, dan Dahniar Andriani (pakar hukum adat) yang melakukan kajian di Sulawesi Tengah. Sebanyak 80 peserta bergabung mengikuti webinar. Mereka mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; pemerintah daerah, LSM, akademisi dari Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Papua, serta program bilateral Indonesia-Jerman lain yang beraktivitas di Kalimantan Timur. Selain itu, kelompok tani dari Kalimantan Utara juga mengikuti webinar. Dari sesi diskusi, peserta memperoleh pengetahuan dan informasi tentang status saat ini dan tantangan terkait sertifikasi tanah.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Ismet Khaeruddin, Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah
Jumtani, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Pengembangan sumber daya manusia

KPH Malinau, Kalimantan Utara, siapkan pemetaan partisipatif untuk proposal kemitraan kehutanan

Dalam rangka mempercepat penyusunan proposal Kemitraan Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Malinau (KPH Malinau) dan FORCLIME mengadakan pertemuan virtual pada 19 Mei 2020 dengan menggunakan aplikasi MS Teams. Tujuan pertemuan adalah untuk membahas persiapan pemetaan partisipatif, termasuk pengumpulan data dan koordinasi. Proposal Kemitraan Kehutanan akan melibatkan KPH Malinau dan kelompok petani kopi di Desa Gong Solok dan Punan Setarap di Malinau Utara. “Kami menghargai inisiatif mengadakan diskusi saat pandemi covid-19, sehingga dapat melanjutkan kegiatan dengan FORCLIME terlepas dari kondisi seperti sekarang, dan terima kasih atas fasilitasinya”, kata Syafarudin, Kepala KPH Malinau.

Kemitraan Kehutanan adalah salah satu skema Perhutanan Sosial, yang merupakan sistem pengelolaan hutan di mana masyarakat setempat secara aktif berpartisipasi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri serta melindungi hutan yang mendukung penghidupan mereka. Melalui program Perhutanan Sosial, masyarakat dilibatkan dalam proses pengelolaan hutan, termasuk: perencanaan, pemanfaatan dan pemasaran.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Mohammad Sidiq, Koordinator Provinsi Kalimantan Utara
Novita Andes Nurdiana, Koordinator Kabupaten Malinau dan Advisor Teknis bidang Perhutanan Sosial
Daniel Maertz, Advisor bidang wanatani (agroforestry)