FORCLIME
Forests and Climate Change ProgrammeTechnical Cooperation (TC Module)
Select your language
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 memiliki target sekitar 100.000 ha secara total atau 25.000 ha per tahun untuk perhutanan sosial. Berdasarkan rencana tersebut, melalui perhutanan sosial dapat mendukung fungsi ekologi hutan yang bermanfaat secara ekonomi dan sosial yang menopang kehidupan masyarakat sekitar melalui skema kemitraan. Untuk itu, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, didukung FORCLIME, mengadakan rapat koordinasi pada 5 Oktober 2021 dalam rangka menyusun rencana aksi percepatan pengelolaan perhutanan sosial. Pertemuan yang dibuka oleh Kepala Dinas Kehutanan, Dr. Ir. H. Nahardi, MM., IPU, dihadiri oleh perwakilan dari Forum Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Pokja Perhutanan Sosial, Universitas Tadulako, Sekda Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Koperasi dan UMK, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Dalam arahannya, Dr. Nahardi menjelaskan bahwa Perhutanan Sosial berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan sehingga dari segi kehutanan dapat mendukung visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2021–2026 yakni “Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”. Lebih lanjut disampaikan bahwa Perhutanan Sosial dapat:
1. Mendorong peningkatan produktivitas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan komoditi lainnya,
2. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan,
3. Mendorong pembentukan dan peningkatan produktivitas sector unggulan daerah.
Dalam penyusunan rencana aksi percepatan pengelolaan perhutanan sosial harus mempertimbangkan be-berapa hal seperti: sumber pendanaan yang tepat, alokasi sumber dana/modal, penentuan komoditas unggulan/andalan di masing-masing wilayah, jenis kegiatan yang akan dikembangkan, masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan.
Hasil diskusi terarah dalam rangka penyusunan rencana aksi percepatan pengelolaan perhutanan sosial berupa matriks mengenai:
a. Penguatan kebijakan dan dukungan para pihak,
b. Pengelolaan kawasan guna menjaga kelestarian fungsi kawasan hutan yang menunjang pedapatan masyarakat,
c. Pengelolaan kelembagaan agar tercapai kemandirian Kelompok Perhutanan Sosial dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah finalisasi dokumen rencana aksi setelah mendapatkan masukan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan persiapan sosialisasi rencana aksi keseluruh KPH dan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan program perhutanan sosial.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Fikty Aprilinayati, Advisor, pengelolaan hutan lestari dan pengelolaan cagar biosfer
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, keragaman hayati, Focal Point KFW Forest Program 3 & Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah
Sebagai tindak lanjut lokakarya evaluasi Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Balai Taman Nasional (TN) Wasur periode 2014-2023, FORCLIME memfasilitasi Tim Kerja Evaluasi RPJP Balai TN Wasur mempresentasikan hasil kerjanya kepada Kepala Balai TN Wasur dan perwakilan Direktorat Kawasan Konservasi (Direktorat KK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Presentasi dilakukan pada tanggal 9 September 2021 di Kantor Balai TN Wasur, Merauke, dan juga dilakukan secara daring.
Pertemuan dibuka oleh Kepala Balai TN Wasur, Bapak Yarman, S.Hut, MP., kemudian dilanjutkan dengan pemaparan hasil evaluasi oleh Tim Kerja Evaluasi Dokumen RPJP Balai TN Wasur. Hasil evaluasi menunjukkan perlunya penyusunan RPJP baru yang akan menjadi pedoman dan arahan pengelolaan TN Wasur untuk periode 2021-2030. Dalam sesi diskusi, perwakilan FORCLIME menyampaikan pentingnya isu pengarusutamaan gender dalam dokumen RPJP yang akan disusun. Perwakilan dari Direktorat KK, Bapak Dian Risdianto, juga menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan evaluasi ini dan berharap revisi dokumen RPJP dapat diselesaikan dalam tiga bulan ke depan.
Kepala Balai TN selanjutnya akan membentuk Tim Kerja Teknis Penyusunan RPJP TN Wasur periode 2021-2030, dan FORCLIME akan tetap berkontribusi dalam penyusunan RPJP tersebut.
Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodora F. Resubun, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat
Untuk membangun sinergi pelaksanaan program kerja tahun 2021, FORCLIME dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Sorong Selatan mengadakan koordinasi pada tanggal 7 September 2021 melalui pertemuan daring. Kepala KPHP Sorong Selatan, Reynold Kesaulija S.Hut. M.Si., memaparkan tujuh program prioritas tahun 2021, yang dua diantaranya akan didukung oleh FORCLIME, yaitu:
- Pengembangan database dan informasi KPHP Sorong Selatan yang terintegrasi dengan pemeliharaan data spasial KPH;
- Proses redesign Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan pelatihan GIS/data spasial bagi staf KPHP Sorong Selatan.
Dukungan akan diberikan dengan cara filling the gap bersama KPHP Sorong Selatan dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, yakni mempertimbangkan kontribusi sumber daya dari masing-masing pihak.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai pemilihan desa binaan (pilot village) FORCLIME 4.0. Kepala KPHP Sorong Selatan merekomendasikan tiga Kampung di Distrik Sawiat, yaitu: Kampung Sasnek, Kampung Wendi, dan Kampung Lembah Hijau (Kampung Persiapan). Potensi unggulan dari kampung-kampung tersebut antara lain sarang semut (Myrmecodia pendans), nilam (Pogostemon cablin Benth), buah-buahan, dan jasa lingkungan/ekowisata. Saat ini belum ada pendampingan dari mitra kerja di kampung-kampung tersebut.
Kepala KPHP Sorong Selatan mengapresiasi komunikasi yang selama ini terjaga. “Pertemuan hari ini sangat baik sekali, terima kasih untuk teman–teman FORCLIME yang selalu ada untuk kami, walaupun kondisi pandemi, kita masih bisa terus berhubungan secara virtual”, kata bapak Reynold Kesaulija, Kepala KPHP Sorong Selatan.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Melanesia Brigite Boseren, Advisor Junior bidang penghidupan (livelihood) pedesaaan, pengelolaan dan konservasi hutan
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Didukung oleh: | |