Studi Gender dalam masyarakat berbasis hutan
Pada tanggal 15 November, Tim Studi Gender yang terdiri dari dua konsultan dan 8 ahli gender yang baru dilatih, mempresentasikan hasil Studi Gender dalam Masyarakat Berbasis Hutan. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah, sektor swasta dan lembaga non-pemerintah, serta peneliti di Samarinda, Kalimantan Timur.
Secara umum, temuan dari studi tersebut meliputi: (1) Pengarusutamaan gender di sektor kehutanan masih dianggap sebagai "isu perempuan", (2) Peraturan dan pedoman tentang pengarusutamaan gender baru ada di atas kertas, namun belum dilaksanakan, (3) Indikator pemberdayaan gender berkualitas rendah dibandingkan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur, (4) Kurangnya koordinasi antar sektor untuk isu-isu lintas sektoral.
Program Pemerintah Jerman dan Indonesia mengenai Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME) telah melakukan penelitian tentang isu gender di sektor kehutanan dan bagaimana mengintegrasikan isu gender ke dalam kegiatan FORCLIME, terutama dalam pelaksanaan kegiatan lapangan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Kajian ini juga diharapkan dapat memberi masukan terhadap kegiatan terkait gender di GTZ Indonesia. Hasil studi diharapkan akan memberikan konsep gender bagi FORCLIME yang selaras dengan strategi gender secara keseluruhan di GTZ, kebijakan mengenai gender di Indonesia dan akan memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan secara keseluruhan serta hasil dari program FORCLIME.
Sebagai bagian dari studi suatu kursus pelatihan tentang isu-isu gender dan metode penilaian partisipatif telah dilakukan dan keterampilan yang baru diperoleh telah diterapkan dalam kajian singkat mengenai peran spesifik gender dan kebutuhan dalam masyarakat berbasis hutan di Kapuas Hulu.
Laporan akhir kajian ini diharapkan selesai pada pertengahan Desember 2010.
Dibuat: Selasa, 23 November 2010
Dialog Pengelolaan Hutan Lestari
Delegasi Kehutanan Vietnam dan Indonesia Berdialog mengenai Pengelolaan Hutan Lestari
Jakarta – Tarakan, 18 – 22 Oktober 2010
Dialog mengenai pengelolaan hutan lestari telah diselenggarakan oleh Forest and Climate Change Programme (FORCLIME) GTZ Indonesia bekerjasama dengan Program Kehutanan GTZ Vietnam bagi delegasi Vietnam yang terdiri dari perwakilan pemerintah Vietnam dan pihak swasta di bidang kehutanan. Pada kegiatan dialog telah datang ke Indonesia sebanyak 22 peserta delegasi dari Vietnam, dimana termasuk dalam rangkaian dialog tersebut selama dua hari dilakukan kunjungan lapangan ke areal kerja pemanfaatan hasil hutan dan industri kehutanan PT. Intraca yang telah memiliki sertifikat FSC di Tarakan, Kalimantan Timur. Studi lapangan difokuskan pada peninjauan penerapan praktek-praktek pengelolaan hutan lestari pada tingkat unit pemanfaatan hasil hutan, termasuk aspek lingkungan berupa penebangan berdampak rendah dan meningkatkan stok karbon, serta aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar. Dialog dan studi lapang berlangsung mulai 18 hingga 22 Oktober 2010.
Tujuan dari diselenggarakannya dialog mengenai pengelolaan hutan lestari ini adalah untuk pembelajaran dan berbagi pengalaman dalam: pengelolaan hutan lestari pada tingkat pengambil kebijakan dan pelaksanaannya; pembangunan sertifikasi nasional; proses dalam memperoleh sertifikat pengelolaan hutan; proses dalam pengembangan sistem keabsahan kayu di Indonesia; proses dan progress negosiasi FLEGT-VPA antara Uni Eropa dan Indonesia. Selain itu, dialog ini juga bertujuan untuk membangun kerja sama antara Direktorat Kehutanan, Departemen of Agriculture and Rural Development dan perusahaan di bidang kehutanan Vietnam dengan mitra di Indonesia.
Keluaran kegiatan dialog dan studi lapangan secara khusus adalah pemahaman bagi delegasi Vietnam terhadap pengalaman Indonesia dalam pengelolaan hutan lestari. Disamping itu, dari proses dialog dihasilkan berbagai pemikiran dan gagasan untuk memperkuat jejaring pertukaran pengalaman di bidang kehutanan dalam pengelolaan hutan lestari, termasuk sertifikasi hutan dan implementasi REDD+, baik dalam kerangka kerjasama bilateral maupun regional ASEAN.
Program ini terselenggara atas dukungan penuh dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bekerjasama dengan GTZ FORCLIME dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).
Dibuat: Selasa, 26 Oktober 2010
Para pakar U4 Anti-Corruption Resource Centre (Pusat Sumber Informasi Anti Korupsi) memberi jawaban atas pertanyaan tentang korupsi terkait REDD di Indonesia
U4 Anti-Corruption Resource Centre membantu para praktisi donor secara lebih efektif mengatasi tantangan-tantangan korupsi melalui dukungan profesional mereka. U4 melayani Lembaga Pengembangan, salah satunya adalah GTZ (Jerman), dengan menyediakan pelayanan dan informasi.
Melalui pusat sumber informasi online yang luas tersebut, U4 memandu para pengguna ke sumber informasi terkait anti korupsi, mencakup penelitian terapan sendiri (Themes). Dengan dikomunikasikan melalui database of projects dan inisiatif yang mudah dicari (searchable). Selain itu, pelayanan Helpdesk dan training dalam negeri secara online juga ditawarkan untuk langkah-langkah dan strategi anti korupsi bagi partner agencies and rekan mereka.
Dalam Newsletter terbaru mereka (http://www.u4.no/news/newsletter/), U4 Anti-Corruption Resource Centre menampilkan tiga jawaban pada Expert Answers dari U4 Helpdesk tentang pertanyaan mengenai REDD terkait korupsi di Indonesia.
Pengalaman pada insentif berbasis intervensi mengindikasikan bahwa isu-isu kepemerintahan sangat penting untuk keberhasilan pendekatan tersebut dalam hal penurunan emisi karbon. Tapi mekanisme ini menghadapi tantangan korupsi yang besar.
http://www.u4.no/news/?116=technical-assistance-in-the-field-of-integrity-of
Keberhasilan strategi mitigasi iklim sebagian akan bergantung pada cara mengatasi tantangan pemerintah. Ada resiko korupsi besar yang terkait dengan penurunan emisi karbon, seperti skema REDD.
http://www.u4.no/news/?109=anti-corruption-and-police-reform
Strategi mitigasi iklim telah menciptakan kebutuhan pada pengembangan kapasitas teknis di tingkat nasional dan sub nasional. Ada konsensus di antara para ahli bahwa strategi tersebut tidak akan berhasil kecuali pemerintah dan tantangan korupsi yang mereka ajukan ditangani secara efektif.
http://www.u4.no/news/?115=corruption-training-for-judges-applied-to-emission
Sekretariat Transparansi International (Transparency International) di Berlin bertanggung jawab untuk U4 Helpdesk dan berbagai lembaga akademis, LSM, konsultan dan organisasi internasional memberikan masukan-masukan secara teratur ke U4 Expert Answers. U4 Resource Centre dijalankan oleh Chr. Michelsen Institute (CMI), Bergen, Norwegia – Yayasan swasta di bidang penelitian ilmu sosial yang bekerja pada isu-isu pembangunan dan hak asasi manusia.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat: http://www.u4.no
Dibuat: Rabu, 22 September 2010
