Setelah mendapatkan persetujuan dalam Boardmeeting GCF pada akhir Oktober lalu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Dinas LHK Kalbar) segera melakukan pertemuan koordinasi pada tanggal 6 November 2024 di Pontianak. Tujuan pertemuan tersebut untuk menyampaikan berita kepada para pihak bahwa proposal pendanaan iklim dari Green Climate Fund (GCF) untuk Provinsi Kalimantan Barat telah disetujui dan dalam persiapan implementasi. Para pihak yang diundang dalam pertemuan koordinasi tersebut adalah perwakilan instansi pemerintah provinsi, unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Kalimantan Barat, Badan Kebijakan Fiskal sebagai National Designated Authority (NDA) Indonesia untuk GCF, Forum KPH, Pokja Perhutanan Sosial, Pokja REDD+, CSO di Provinsi Kalimantan Barat.

Pertemuan koordinasi tersebut diawali dengan penyampaikan laporan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Ir. H. Adi Yani, MH., dan dibuka oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat, Bapak dr. H. Harisson, M.Kes. Dalam kesempatan tersebut, bapak Harrison memberikan sambutan dan arahan mengenai pentingnya kebersamaan dalam implementasi proyek dan mengawal bersama capaian dalam indikator proyek untuk melihat keberhasilannya.

Diskusi yang dimoderatori oleh Ibu Yenny, S.Hut. MT., dari Dinas LHK Kalbar, dimulai dengan presentasi mengenai Target Pemerintah Provinsi dalam Beberapa Skema Pemberdayaan Masyarakat oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas LHK Kalbar, Setiyo Haryani, S.Hut. M.Env Kemudian dilanjutkan dengan paparan mengenai komponen kegiatan dalam proposal dan rencana pendanaan yang dialokasikan untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta keterlibatan para pihak oleh perwakilan GIZ, Jumtani, Focal point GCF Kalimantan Barat.

Dalam sesi tanya jawab, peserta bertanya terkait dengan mekanisme penyaluran pendanaan, keterlibatan para pihak dalam mengakses pendanaan, serta alokasi pendanaan untuk pengelolaan high conservation values (HCV), dan Proklim.

Sebelum pertemuan ditutup, Ibu Yenny selaku moderator menyampaikan bahwa masukan dan tanggapan dari para pihak dapat disampaikan langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat beserta nomor kontak yang dapat dihubungi.

Setelah pertemuan akan dilakukan koordinasi lanjutan untuk persiapan implementasi yang direncanakan dimulai tahun 2025.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Yenny, ST, MT, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Jumtani, Advisor untuk Pengelolaan Hutan Lestari dan Focal Point GCF Kalimantan Barat
Wandojo Siswanto, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim