Sejak tahun 2014, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) mengembangkan Program Bakti Rimbawan (BR) sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan SDM di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Sampai tahun 2019, realisasi jumlah tenaga BR yang pernah ditugaskan di KPH sebanyak 2.594 orang. Berdasarkan data terakhir, kini hanya tinggal 1.068 Bakti Rimbawan yang aktif bekerja di lapangan. Meskipun jumlah tenaga yang sampai saat ini masih bertahan tergolong kecil, hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh BP2SDM menunjukkan bahwa tenaga Bakti Rimbawan memiliki kontribusi yang cukup besar bagi operasionalisasi KPH di lapangan.
Dengan akan berakhirnya Program Bakti Rimbawan pada tahun 2021, BP2SDM melakukan evaluasi terhadap program tersebut, yang hasilnya disampaikan dalam lokakarya pada 14 Oktober 2021 secara daring dan luring di Jakarta. Lokakarya yang didukung oleh FORCLIME ini dibuka oleh Dr. Ir. Iwan Setiawan, M.Sc., Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi SDM Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dari hasil kajian dan evaluasi, ada beberapa tantangan dan kendala dalam pelaksanaan program Bakti Rimbawan, sebagai berikut:
1. Keterbatasan SDM baik yang ada di pusat maupun daerah.
2. Ketidakjelasan masa depan menjadi demotivasi bagi tenaga BR yang bertugas di lapangan.
3. Kewenangan KPH semakin terbatas sebagai lembaga pengelolaan hutan di tingkat tapak.
Hasil kajian juga menunjukkan bahwa hanya ada 7 dari 25 provinsi yang memiliki kemampuan untuk melanjutkan pembiayaan tenaga Bakti Rimbawan. Ketujuh propinsi itu adalah: Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara – dari hasil kajian telah teridentifikasi Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat, namun proses konsultasi di daerah belum selesai. Dengan demikian, hanya 20-30% yang siap melanjutkan Program Bakti.
Salah satu keluaran dari hasil evaluasi terhadap Program Bakti Rimbawan adalah skenario exit strategy, yaitu:
1. Skenario jangka pendek (bersifat afirmatif), melimpahkan 32% BR ke Pemda untuk menjadi tenaga honorer KPH dan 68% sisanya direalokasikan ke unit kerja KLHK sebagai tenaga honorer.
2. Skenario jangka menengah (bersifat kompetitif), mempersiapkan tenaga Bakti Rimbawan menjadi pegawai tetap (ASN) KPH, melalui mekanisme perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
3. Skenario jangka panjang (bersifat fasilitatif), menyusun rencana aksi daerah dalam hal pemenuhan target rasio standar SDM kehutanan di KPH (minimal 25 orang per KPH).
Berdasarkan hasil kajian, untuk menopang masing-masing skenario, BP2SDM perlu melakukan koordinasi dan konsolidasi secara intensif dengan kementerian/lembaga terkait di pusat, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas serta Badan Kepegawaian Negara. Selain itu, koordinasi juga perlu dilakukan dengan pemerintah daerah, seperti dinas kehutanan dan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD), guna merumuskan strategi kebijakan pemenuhan dan pengembangan SDM KPH ke depan. Pemerintah daerah melalu dinas kehutanan atau dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi beserta BKD perlu aktif mengusulkan formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk pemenuhan kebutuhan SDM di KPH baik melalui formasi ASN maupun melalui perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Wira Hakim, Advisor junior pengembangan kapasitas SDM
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis pengembangan kapasitas SDM
