1 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
2 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
3 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)

FORCLIME dukung Provinsi Kalimantan Timur susun rencana kehutanan

Hutan Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas 16.732.065,18 hektare, dengan luas daratan 12.734.691,75 hektare. Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kalimantan Timur, luas kawasan hutan adalah 8.380.308 hektare dan Areal Penggunaan Lain/Kawasan Budidaya Non Kehutanan seluas 4.319.137 hektare. Kalimantan Timur memilliki hutan dengan karakteristik khusus yaitu hutan tropis humida, yang terdiri dari beragam tipe hutan diantaranya hutan pantai, hutan dipterocarpa dataran rendah hingga hutan pegunungan yang terbagi dalam lima ekosistem, yaitu: rawa air tawar atau riparian, karst, hutan kerangas, mangrove, dan rawa gambut.

Berdasarkan rancang bangun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan setelah pemekaran wilayah provinsi, terdapat 18 unit KPH Produksi, 2 unit KPH Lindung, 1 unit KPH Konservasi Provinsi, 1 unit KPH Konservasi Kabupaten, dan 5 kawasan konservasi.

 

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) merupakan rencana yang berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan diluar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah provinsi untuk jangka waktu 20 tahun. RKTP meliputi seluruh aspek pengurusan hutan yang mencakup perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, dan pengawasan. Karena bersifat jangka panjang, maka RKTP memuat arahan makro yang bersifat indikatif.

RKTP Provinsi Kalimantan Timur 2011-2030 sudah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tahun 2012. Namun adanya perkembangan pembangunan daerah dan kehutanan yang sangat dinamis, serta terbitnya berbagai kebijakan yang menyangkut keruangan dan kebijakan pengelolaan hutan secara umum menuntut penyelarasan dan penyesuaian rencana jangka panjang tersebut. Beberapa aspek mendasar yang mendorong kebutuhan perubahan RKTP ini adalah:

  1. Peralihan kewenangan sektor kehutanan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan tingkat kabupaten/kota pada sektor kehutanan dialihkan menjadi kewenangan provinsi;
  2. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2012, yang mengurangi wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
  3. Penyusunan Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang menekankan kontribusi sektor kehutanan, termasuk di dalamnya strategi dan rencana aksi pengurangan emisi dari sektor kehutanan (SRAP);
  4. Diberlakukannya kebijakan pengembangan perhutanan sosial nasional dan terbitnya Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial melalui surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK.4865/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2017);
  5. Adanya kebijakan Reforma Agraria dengan dikeluarkannya Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) melalui surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK.180/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2017);
  6. Diterbitkannya Peta Kesatuan Hidrologi Gambut melalui surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK.282/MENLHK/SETJEN/ PLA.1/6/2017);
  7. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2036 melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2016.

Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur disahkan melalui Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2018. Proses Penyesuaian Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur atas dukungan mitra-mitranya, termasuk GIZ dan Global Green Growth Institute (GGGI).

sampul RKTP

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dibatasi pada pengelolaan kehutanan pada kawasan hutan dalam rentang waktu tahun 2011-2030. RKTP Kalimantan Timur disusun dengan maksud agar dapat memberikan arah pengurusan hutan ke depan untuk dapat mengembalikan potensi multi-fungsi dari hutan dan kawasan hutan serta pemanfaatannya secara lestari bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya rakyat Kalimantan Timur, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan pemeliharaan lingkungan global.

Tujuan RKTP Kalimantan Timur adalah:

  1. Sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan rencana kehutanan yang cakupannya lebih rendah, antara lain: Rencana Strategis dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan Jangka Pendek Kesatuan Pengelolaan Hutan;
  2. Sebagai acuan bagi formulasi kebijakan dan pengembangan program-program pembangunan, khususnya sektor kehutanan, di Kalimantan Timur; dan
  3. Sebagai salah satu acuan dalam memantau dan menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian program pembangunan kehutanan di Kalimantan Timur.

Dukungan FORCLIME

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC Module) berperan aktif dalam proses penyusunan dokumen revisi RKTP 2011-2030, mulai dari persiapan (rapat koordinasi, rapat pembahasan); mengadakan konsultasi publik; menyediakan tenaga ahli (ahli GIS untuk melakukan analisis spasial, konsultan untuk membantu proses penulisan dan penyuntingan); memfasilitasi proses penetapan peraturan gubernur; dan mencetak dokumen RKTP. Selain itu, FORCLIME juga membantu proses sosialisasi Peraturan Gubernur terkait No.55 Tahun 2018 tentang Perubahan Lampiran Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.19 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2011-2030 kepada para pihak terkait.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Suprianto, Advisor Teknis Pengelolaan Hutan Lestari
Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis, Kebijakan Kehutanan
Kasmiyati, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Perhutanan Sosial: Skema kemitraan pengelolaan wisata alam di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

Perhutanan Sosial merupakan program pemerintah yang memberikan hak pengelolaan hutan lestari kepada masyarakat baik pada hutan negara, hutan adat maupun hutan hak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Pemberian hak pengelolaan hutan tersebut dalam bentuk izin pengelolaan Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Petunjuk teknis pembangunan perhutanan sosial dijabarkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MenLHK/Sekjen/2016.

Hingga Desember 2018, capaian Perhutanan Sosial di Kabupaten Berau seluas ± 69.447 hektare. Saat ini merupakan yang terluas di provinsi tersebut, meliputi delapan Hutan Desa; satu Hutan Tanaman Rakyat; dan satu Kemitraan Kehutanan.

FORCLIME mendukung upaya percepatan implementasi Perhutananan Sosial di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Berau Barat, termasuk Kemitraan Kehutanan Air Terjun Tembalang sebagai upaya penyelesaian konflik lahan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Berau Barat

KPH Berau Barat berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur memiliki luas ± 786.021 hektare berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 674/Menhut-II/2011. Wilayah perizinannya meliputi 11 (sebelas) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA), satu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), satu lokasi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Labanan. Selain itu terdapat pula satu izin Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) dari tingkat pusat dan sembilan izin pertambangan kabupaten.

Kepastian kawasan wilayah KPH Berau Barat belum kuat. Fungsi kawasan hutan pada umumnya masih pada tahap penunjukan kawasan, belum ada tata batas dan pengukuhan baik batas fungsi maupun batas luar KPH. Sehingga masih terdapat tumpang tindih antara IUPHHK dengan izin pertambangan; tumpang tindih perkampungan/pemukiman masyarakat (kampung lama dan trasmigrasi). Sehingga masih banyak dijumpai konflik yang terjadi akibat permasalahan tenurial.

Perhutanan Sosial di KPH Berau Barat

Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah menandatangani Surat Keputusan Nomor SK.8868/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 tentang Pengakuan dan Pelindungan (KULIN) Kemitraan Kehutanan antara Kelompok Sadar Wisata Allo Malau dengan PT. Inhutani I Unit Labanan II. Kemitraan kehutanan ini bertujuan untuk membantu pendapatan masyarakat Kampung Tepian Buah melalui pengelolaan jasa wisata air terjun Tembalang yang berada dalam kawasan konsesi hutan milik PT. Inhutani I Unit Labanan. Skema kemitraan ini mengacu pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.83/Menlhk/setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Areal Kemitraan Kehutanan Air Terjun Tembalang terletak di sungai Tembalang. Di dalam areal tersebut terdapat tiga air terjun berbeda, yang mencakup luas + 225 hektare, yang berada di dalam areal konsesi PT. Inhutani I Unit Labanan (UMH Tepian Buah) dan secara administratif berada di Kampung Tepian Buah, Kabupaten Berau, Kalimatan Timur. Berdasarkan fungsi kawasan, areal Kemitraan Kehutanan Air Terjun Tembalang ini merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) didominasi jenis vegetasi Dipterocarpacea spp, dengan tutupan hutan didominasi oleh hutan primer dan sekunder. Areal ini memiliki ketinggian rata-rata 150-200m dpl, dengan tingkat kelerengan antara 3-15% serta memiliki topografi bergelombang.

Secara umum Kemitraan antara lain berisi: kesepakatan masing-masing pihak memperoleh pembagian hasil keuntungan pengelolaan jasa wisata air terjun, memonitor dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan jasa wisata kepada pengelola secara periodik.

Kemitraan Kehutanan ini berlaku selama lima tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali selama berlakunya masa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam PT. Inhutani I Labanan dan berdasarkan hasil evaluasi serta kesepakatan kedua belah pihak. Dalam jangka waktu Kemitraan Kehutanan tersebut dimonitor setiap tahun dan dievaluasi setiap lima tahun.

Pembagian hasil usaha sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak dengan persentasi dari total pendapatan bersih disepakati sebesar 40% untuk PT. Inhutani I Labanan dan sebesar 60% untuk masyarakat/POKDARWIS. Dana tersebut disimpan di rekening khusus dan di bank yang akan ditunjuk bersama dengan nama yang telah disepakati bersama. Hasil keuntungan kerja sama Kemitraan Kehutanan diberikan setiap akhir tahun berjalan kepada masing masing pihak setelah dikurangi biaya pengelolaan/operasional..

Dukungan yang Telah Dilakukan

FORCLIME mendukung persiapan dan penyusunan proposal untuk mendapatkan dasar hukum (legal) Kemitraan Kehutanan Pengelolaan Air Terjun Tembalang.

Kegiatan-kegiatan dimaksud termasuk: identifikasi area, pemetaan area, sosialisasi Perhutanan Sosial skema Kemitraan Kehutanan, pemetaan partisipatif, pendampingan selama proses pengusulan dokumen, pendampingan selama proses verifikasi teknis, pendampingan dalam menyiapkan dan proses penandatanganan Naskah Kemitraan Kehutanan, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas KPH dan masyarakat (perwakilan POKDARWIS), membantu dalam proses koordinasi dan komunikasi antara kedua pihak, memberi dukungan dalam peningkatan dan penguatan kelembagaan KPH dan lembaga masyarakat.

Langkah Kedepan

Pasca memperoleh legal basis, FORCLIME tetap akan mendukung kegiatan Perhutanan Sosial di KPHP Berau Barat, antara lain:

  • Mendukung penyusunan rencana pengelolaan dan penguatan kelembagaan, termasuk: Surat Keputusan Nomor SK.8868/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 tentang Pengakuan dan Pelindungan (KULIN) Kemitraan Kehutanan antara Kelompok Sadar Wisata Allo Malau dengan PT. Inhutani I Unit Labanan II; membantu dalam kegiatan tata batas hingga penandatanganan batas Kawasan; membantu kegiatan inventarisasi potensi; membantu dalam pembuatan bloking; mendukung penyusunan rencana kelola areal kemitraan kehutanan; memberi dukungan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam hal perencanaan dan penguatan kelembagaan bagi masyarakat dan KPH melalui pelatihan dan kunjungan studi.
  • Membantu dalam implementasi bisnis, seperti memberi dukungan dalam pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS); membantu penyusunan rencana bisnis dan kemitraan dengan pihak lain; memberi dukungan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam hal pengembangan bisnis bagi masyarakat dan KPH melalui pelatihan dan kunjungan studi.

Untuk informasi lebih lanjut:
Suprianto, Advisor Teknis Bidang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
Lutz Hofheinz, Manajer Strategis Bidang Kesatuan Pengelolaan Hutan
Hamzah, Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat (KPH Berau Barat)

Mendukung mekanisme pendanaan hijau

Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris melalui UU 16 tahun 2017 dan menyerahkan NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia kepada UNFCCC pada 24 September 2017. Sebagaimana diuraikan dalam NDC, Indonesia menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 29% pada tahun 2030 dalam skenario bisnis seperti biasa (business as usual-BAU) dan hingga 41% dengan dukungan internasional. Pengurangan emisi ini difokuskan pada sektor kehutanan, energi, pertanian, industri, dan pengelolaan limbah. NDC diarusutamakan melalui rencana pembangunan di semua tingkatan (tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan desa). Sumber pendanaan untuk rencana pembangunan ini dianggarkan di semua tingkat dan dari sumber-sumber lainnya, seperti sektor swasta dan bantuan dana internasional yang sedang berjalan.

Pendanaan NDC berbasis proyek dan berbasis sektor, dana dapat bersumber dari sumber nasional dan subnasional, hibah (pendanaan multilateral dan bilateral) dan dari sumber lain, termasuk sektor swasta. Mekanisme bilateral berasal dari Norwegia untuk REDD+, Jerman untuk efisiensi energi dan Jepang untuk efisiensi energi dan transfer teknologi melalui Joint Crediting Mechanism (JCM). Pendanaan multilateral diberikan oleh Dana Adaptasi di bawah Protokol Kyoto; Dana khusus untuk perubahan iklim dan Dana untuk negara miskin yang dikelola oleh Global Environmental Fund (GEF) dan Green Climate Fund (GCF) di bawah UNFCCC untuk adaptasi dan mitigasi. Akses ke GCF dikelola oleh Dewan GCF dan Designated National Authority (DNA) di Kementerian Keuangan. Selain itu, pendanaan multilateral non-UNFCCC dari bank pembangunan multilateral tersedia, seperti dari Bank Dunia (BioCarbon Fund) dan ADB (Mitigasi Perubahan Iklim, Program Energi Bersih, Dana dan Kemitraan).

NDC

 

Perkembangan terakhir mengenai pembiayaan perubahan iklim adalah pembentukan Badan Layanan Umum (BLU). BLU adalah Komite Pemandu, yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan. Pemantauan BLU diatur oleh sebuah tim, yang mewakili pemerintah nasional (kementerian dan lembaga) dan lembaga non-pemerintah. Penerima manfaat dapat berupa lembaga pemerintah, akademisi, peneliti, CSO dan usaha kecil (Sumber: Ir. Achmad Gunawan Widjaksono, MAS, 5 September 2017).

 

Apa kontribusi FORCLIME?

Sebelum adanya penggabungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, FORCLIME telah mendukung proses pengembangan kebijakan Indonesia mengenai perubahan iklim melalui Kementerian Kehutanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan setidaknya dua elemen arsitektur REDD+ (misalnya MRV, safeguards, dan mekanisme pembagian manfaat) di tingkat nasional dan sub-nasional dalam koordinasi dengan lembaga terkait.

Selama periode 2009 hingga 2013, FORCLIME mendukung pengembangan Keputusan Menteri Kehutanan tentang lisensi karbon dan mekanisme insentifnya. Namun, peraturan itu dicabut, karena tidak ada sinkronisasi dengan pengembangan mekanisme pembiayaan di Kementerian Keuangan.

FORCLIME, bekerja sama dengan program pemerintah Jerman lainnya, PAKLIM, mendukung pengembangan Mekanisme Dana Perwalian yang disebut Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) pada tahun 2009. GIZ memberikan bantuan teknis dalam pengembangannya. ICCTF adalah dana perwalian yang dikelola secara nasional yang bertujuan untuk berkontribusi secara efektif dan efisien untuk mengarusutamakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalm perencanaan dan pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang didanai pemerintah di seluruh Indonesia (sumber: situs web ICCTF). Selain itu, tugas ICCTF adalah mendistribusikan dana yang diterima untuk melaksanakan kegiatan perubahan iklim yang sesuai. Pada tahun 2015, ICCTF mendanai enam program di berbagai lokasi di seluruh Indonesia sesuai dengan fokus tematiknya: Mitigasi berbasis lahan, energi, ketahanan dan adaptasi.

Selanjutnya, FORCLIME berkontribusi pada penyusunan informasi singkat mengenai “Instrumen dan Mekanisme untuk Pendanaan Program Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca”. Informasi singkat tsb disusun oleh Kementerian Keuangan, dan melibatkan Kementerian Kehutanan dan didukung oleh proyek-proyek GIZ. Mekanisme untuk membiayai program pengurangan emisi gas rumah kaca menggunakan mekanisme dana perwalian seperti yang terlihat dalam grafik di bawah ini.

Mechnisme

 

Sejak Desember 2015, FORCLIME mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam berbagai kegiatan terkait arsitektur REDD+ seperti Safeguards Information System (SIS), National Registry, pengembangan Forest Reference Emission Level (FREL) dan mekanisme insentif. Sebuah studi di kabupaten Malinau tentang mekanisme keuangan kabupaten di tingkat desa, yang disebut Gederma, dilakukan bekerja sama dengan Universitas Indonesia dan Research Center for Climate Change - Universitas Indonesia (RCCC-UI). Studi ini menyimpulkan kemungkinan transfer fiskal dari pemerintah nasional ke tingkat desa.

Pada tanggal 4 hingga 8 September 2017, FORCLIME bekerja sama dengan Universitas Indonesia memfasilitasi kunjungan untuk berbagi informasi mengenai mekanisme pembiayaan hijau.  Dalam kunjungan ini, turut serta pejabat-pejabat senior dari DPR RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BAPPENAS dan pemerintah kabupaten Berau (Kalimantan Timur), Kapuas Hulu (Kalimantan Barat) dan Sigi (Sulawesi Tengah). Delegasi dari Indonesia bertemu dengan para ahli senior India di Dehradhun dan New Delhi. 17 orang delegasi Indonesia berdiskusi dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam Komisi Keuangan ke-14 mengenai keputusan pemerintah India yang menjadi tonggak penting dengan memasukkan tutupan hutan dalam rumus devolusi, yang menentukan jumlah dana domestik yang ditransfer dari pemerintah pusat ke tingkat negara bagian. Karena keputusan ini, konservasi hutan mendapatkan nilai (value) dalam mekanisme transfer keuangan. Akibatnya, sekitar enam miliar dolar AS ditransfer setiap tahun ke tingkat lokal sebagai dana tak bersyarat berdasarkan kinerja negara dalam konservasi hutan. Dari kunjungan ke India ini, para delegasi mendapatkan perspektif dan pemahaman baru tentang bagaimana menjustifikasi mekanisme transfer untuk konservasi hutan. Selain itu, para peserta kunjungan juga memperoleh gambaran umum tentang formulasi dan tata kelola kebijakan fiskal.

 

Langkah selanjutnya

FORCLIME akan fokus pada pengembangan lebih lanjut mengenai mekanisme fiskal untuk pendanaan hijau. Selain itu, FORCLIME akan mengadakan forum untuk membahas kemungkinan perbaikan mekanisme dan kebijakan fiskal yang akan memberi manfaat bagi kabupaten dan provinsi.

Rencana tersebut akan dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dan melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan, seperti RCCUI.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Wandojo Siswanto, Manajer Area Strategis untuk Kebijakan Kehutanan
Mohammad Rayan, Advisor teknis cross-cutting issues dan conflict resolution

Mendukung penyusunan roadmap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MoEF SDG roadmap

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Komitmen Indonesia untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan diwujudkan dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pelaksanaan dan pencapaian TPB dilakukan secara partisipatif, yaitu melibatkan semua pihak.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden tersebut, pada tanggal 9 Augustus 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Keputusan Nomor: SK.346/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2019 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keputusan menteri ini bertujuan untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan pencapain Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara terpadu dan terkoordinasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

 

Dukungan FORCLIME

Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang didukung oleh FORCLIME, merupakan motor Kelompok Kerja (Pokja) TPB/SDGs. Pokja ini melakukan pertemuan setiap hari Kamis pada bulan Juni sampai September 2018. Pada setiap pertemuan, anggota Pokja mendiskusikan Matriks Target Pencapaian TPB, yang disampaikan oleh dua unit kerja (setingkat Eselon 2). Serial pertemuan tersebut menghasilkan masukan utama bagi draft matriks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan KLHK yang kemudian disusun menjadi Peta Jalan (Road Map) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC Module) berperan aktif dalam proses penyusunan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tersebut di atas, mulai dari persiapan hingga penetapannya.

Selanjutnya, FORCLIME akan mendukung Tim Pelaksana, Kelompok Kerja dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2019 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengarusutamakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam rencana pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

 

Roadmap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penyusunan roadmap (peta jalan) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (TPB KLHK) merujuk pada dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB 2015-2019, Lampiran Peraturan Kepala Bappenas Nomor 7 tahun 2018. Di dalam RAN tersebut dicantumkan beberapa indikator kegiatan KLHK yang masuk ke dalam tujuh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera); Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak); Tujuan 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur); Tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan); Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab); Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim); dan Tujuan 15 (Ekosistem Daratan). Di dalam Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan pengampu utama dalam pencapaian Tujuan 12, 13, dan 14 serta sebagai pengampu bersama kementerian lain untuk Tujuan 6 dan 11.

Dalam draft Peta Jalan TPB KLHK, dijelaskan bahwa pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di KLHK merupakan upaya pencapaian kinerja dari seluruh program yang ada dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Pembahasan terhadap pelaksanaan TPB/SDGs KLHK serta kontribusi program KLHK terhadap setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diuraikan secara berurutan, baik yang tercantum di dalam RAN TPB/SDGs 2015-2019 maupun yang tidak dimasukkan dalam rencana aksi nasional tersebut.

 

Langkah selanjutnya

Saat ini, draft Peta Jalan TPB KLHK sudah selesai dan siap untuk ditandatangani oleh Menteri LHK, yang selanjutnya akan disosialisasikan kepada berbagai pihak terkait. Untuk kegiatan sosialisasi ini, Biro Perencanaan KLH akan melibatkan FORCLIME-TC dalam pelaksanaannya.

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Wandojo Siswanto, Manajer bidang Kebijakan Kehutanan
Mohamad Rayan, Adviser Crosscutting Issues and Conflict Management

Pedoman Inventarisasi Hutan – memperbarui landasan penting perencanaan

Latar belakang dan tujuan

Dalam kerangka kerja tata kelola hutan dan persiapan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), diperlukan data dan informasi tentang potensi sumber daya hutan, karakteristik wilayah dan informasi lainnya. Untuk memperoleh data dan informasi tersebut perlu dilakukan inventarisasi hutan di wilayah masing-masing.

2018 forest inventory 1 mz

Penerapan metode inventarisasi hutan yang baik dan efisien di tingkat KPH merupakan prasyarat untuk perumusan rencana pengelolaan tahunan dan rencana pengelolaan 10 tahun. Inventarisasi khusus perlu dilakukan secara berkala di KPH, resort dan di tingkat kompartemen sebagai dasar dalam pengelolaan hutan dengan menentukan produk kayu dan bukan-kayu.

Selama dua tahun, mulai bulan Maret 2015 hingga bulan Januari 2017, pedoman teknis inventarisasi hutan untuk KPH direvisi secara partisipatif termasuk para ahli nasional dan internasional, pemangku kepentingan yang berbeda di tingkat nasional (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-KLHK, universitas) dan subnasional (unit pelaksana teknis Ditjen Planologi - BPKH, KPH) yang didukung oleh FORCLIME.

Pendekatan utama dari KLHK terkait dengan revisi pedoman inventarisasi hutan adalah untuk menerapkan pedoman inventarisasi yang sesuai dengan persyaratan, sbb: 

  • efisien dan hemat biaya
  • untuk meminimalkan kesalahan sampling
  • agar fleksibel dan dapat diadaptasikan dengan kondisi lokal KPH (tugas individu dari KPH, kondisi lokasi dll.).

Momentum pengembangan pedoman baru inventarisasi hutan adalah diterbitkannya publikasi berjudul ’Penentuan standar minimum untuk inventarisasi pengelolaan hutan pada tingkat KPH’ yang disusun oleh tim konsultan ForestEye dari Universitas Göttingen. Standar minimum tsb merupakan masukan bagi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) untuk merevisi pedoman teknis inventarisasi hutan. Publikasi ini berisi masukan mengenai aspek-aspek multikultural yang komprehensif dari inventarisasi pengelolaan hutan dan memberikan rekomendasi mengenai metodologi, desain dan implementasi.  Masukan-masukan tersebut sangat penting bagi para pihak, termasuk staf manajemen KPH, yang terkait dengan pelaksanaan inventarisasi hutan.  Pedoman teknis baru untuk inventarisasi hutan dalam KPH Produksi dan KPH Lindung diberlakukan pada bulan Januari 2017 (P.1/PKTL/IPSDH/PLA.1/1/2017: Petunjuk Teknis Inventarisasi Hutan dan Sosial Budaya pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi).

 

1) Uji coba di lapangan

Pada bulan Februari 2018, IPSDH melakukan uji coba untuk menguji kepraktisan panduan di lapangan. Uji coba ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan inventarisasi hutan di KPH Produksi dan KPH Lindung, baik mengenai aspek teknis dan administrasi, serta mendapatkan kepastian tentang sumber daya yang diperlukan sehubungan dengan waktu yang dibutuhkan, anggaran, peralatan, dan personel.

Uji coba dilakukan di wilayah kerja KPH Kapuas Hulu Utara, Kalimantan Barat.

Untuk uji coba di lapangan, dibentuk empat tim mengikuti jenis hutan yang berbeda di tiga hutan desa:

1. Hutan rawa gambut primer
2. Hutan rawa gambut sekunder
3. Hutan lahan kering primer
4. Hutan lahan kering sekunder

 

Setiap tim terdiri dari tujuh anggota: satu ahli inventarisasi hutan dari KLHK (IPSDH) sebagai ketua tim, dua staf dari KPH Kapuas Hulu Utara dan empat pekerja dari masyarakat setempat.

Selama uji coba di lapangan, dibuat catatan rinci yang kemudian akan digunakan untuk menganalisis kendala-kendala pengukuran saat membuat cluster dan plot, pengukuran tegakan hutan, pengalihan cluster, pengukuran produk hutan bukan kayu, keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan; berdasarkan aspek teknis seperti waktu, peralatan, dan personel sesuai dengan pedoman inventarisasi hutan.

FORCLIME mendukung mulai dari persiapan, implementasi, hingga tindak lanjut dari uji lapangan.

2018 forest inventory 3 mz

 

2) Evaluasi hasil uji coba di lapangan

Hasil uji coba di lapangan dan panduan yang telah direvisi disampaikan dalam Diskusi Kelompok Fokus (FGD) pada tanggal12-13 April 2018 di Bogor. FGD ini bertujuan untuk mengevaluasi aspek teknis dan efisiensi konsep teknis serta keterlibatan BPKH dan direktorat terkait dalam rangka menyempurnakan pedoman inventarisasi hutan dan sosial-budaya.

Dalam FGD, diskusi meliputi kebutuhan untuk amendemen pedoman inventarisasi teknis serta pedoman inventarisasi sosial-budaya. Selama FGD perwakilan dari sebagian besar unit pelaksana teknis (BPKH) dari seluruh Indonesia, IPSDH, Balai Diklat Lingkungan dan Kehutanan (BD LHK) Bogor, Institut Pertanian Bogor dan FORCLIME membahas temuan dari uji coba di lapangan serta pengalaman pertama dari penerapan pedoman di beberapa KPH di Sulawesi dan Maluku. Lebih dari 20 masukan untuk amandemen pedoman dikumpulkan untuk perbaikan pedoman inventarisasi.

 

3) Pembelajaran dan langkah selanjutnya

2018 forest inventory 2 mz

 

FGD untuk mengevaluasi pedoman inventarisasi hutan teknis, pedoman inventarisasi sosio-budaya dan standar kegiatan dan biaya menghasilkan banyak masukan berharga sebagai bahan pertimbangan untuk merevisi pedoman tersebut. Pada saat yang sama, terjadi pertukaran pengetahuan diantara BPKH yang hadir karena adanya pekerjaan yang berbeda (misalnya kondisi hutan).

Hasil uji coba di lapangan memberikan informasi berharga sehubungan dengan menyusun perencanaan yang realistis kegiatan inventarisasi di lapangan.

Input untuk merevisi pedoman telah dikumpulkan dan kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk amandemen pedoman inventarisasi hutan dan sosial budaya oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH), Ditjen Perencanaan Kehutanan dan Tata Lingkungan. Hasil dari uji coba ini akan menghasilkan panduan baru bagi KPH untuk memastikan proses perencanaan yang tepat dan hasil perencanaan yang dapat diandalkan sebagai dasar untuk pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Moritz Zetzmann, Advisor bidang pengelolaan hutan, Putussibau, Kalimantan Barat
Stephanie Wegscheider, Advisor bidang GIS, Jakarta