Dalam upaya percepatan implementasi Peraturan Daerah No. 13 tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, FORCLIME berperan aktif dalam proses musyawarah yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu, termasuk lokakarya yang diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tanggal 10 Mei 2019 di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Hadir perwakilan dari berbagai organisasi, termasuk pemerintah daerah, LSM, Lembaga kerja sama, kepala desa, Temenggung, Dewan Adat Dayak dan Majelis Adat Budaya Melayu. Perda tersebut mengatur hak dan kewajiban masyarakat adat, termasuk diantaranya hak atas hutan adat.

Dalam pertemuan ini disampaikan mengenai langkah-langkah dan persyaratan yang diperlukan untuk pembentukan hutan adat. Peserta pertemuan sepakat bersama-sama mendorong pemerintah kabupaten membentuk Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat berdasarkan mandat Perda no. 13 Tahun 2018. Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah daerah dan Panitia harus mensosialisasikan Perda tersebut ke masyarakat. Panitia yang dibentuk oleh Bupati harus membuat panduan untuk mengidentifikasi, memverifikasi dan memvalidasi wilayah adat yang akan diusulkan; menyiapkan formulir registrasi; membuat rencana kerja, pendanaan serta menjalin kerja sama dengan berbagai LSM dan lembaga lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Petrus Derani, Advisor Teknis, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, Kapuas Hulu
Klothilde Sikun, Advisor Teknis, Sistem Informasi Geografis (GIS), Koordinator Kabupaten Kapuas Hulu
Lutz Hofheinz, Manajer bidang teknis, pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan