Isi

Bidang Strategis-1: Kerangka kebijakan kehutanan di tingkat nasional dan daerah

Yang kami lakukan

Bidang strategis (SA) 1 FORCLIME (TC Module) memberi saran kebijakan dan membantu dalam menyiapkan dan perbaikan kebijakan terkait serta membantu dalam penyusunan dokumen perencanaan mengenai pengelolaan hutan lestari di tingkat nasional dan daerah.

Dalam pelaksanaannya, SA-1 memberi saran kebijakan dan dukungan terkait dengan perencanaan kehutanan (tata kelola kehutanan), mitigasi perubahan iklim (REDD+, sasaran NDC), konservasi hutan/keragaman hayati, penerapan kebijakan dan peraturan terkait Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), kompensasi fiskal ekologi (ecological fiscal transfer), implementasi kebijakan terkait gender, serta harmonisasi kebijakan tingkat nasional dan daerah dalam mempromosikan pengelolaan hutan lestari.

Yang ingin kami capai

Program ini bertujuan pada perbaikan kebijakan, peraturan, pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di sektor kehutanan, mitigasi perubahan iklim, serta tujuan konservasi keanekaragaman hayati.

Capaian SA-1 pada tahun 2023 diukur melalui tiga indikator:

Sembilan peraturan baru di bawah Undang-undang Kehutanan di tingkat nasional dan daerah tersedia;

Lima KPH menerapkan lima langkah-langkah kesetaraan gender dalam rencana kerjanya.

Bagaimana kami bekerja

Para Advisor FORCLIME yang bekerja di tingkat nasional dan daerah telah diperkuat dengan pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan program sebelumnya terkait dengan kebijakan dan perencanaan kehutanan, mitigasi perubahan iklim dan konservasi keragaman hayati. Dukungan terhadap penyusunan kebijakan dan proses-proses pengambilan keputusan strategis didasarkan atas pemahaman permasalahan tata kelola kehutanan yang diperoleh melalui kegiatan di lapangan. Penyesuaian terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang sejalan dengan kebijakan yang ada sekarang ini juga dapat diusulkan. Partisipasi para pihak terkait merupakan faktor penting dalam penerapan pembangunan strategis dan implementasi FORCLIME 4.0.

Kami juga menekankan pada lintas sektoral, kerja sama intra dan antar lembaga dalam rangka meningkatkan tata kelola kehutanan di Indonesia. Selain itu, Advisor FORCLIME berpartisipasi dalam konferensi nasional, regional dan internasional terkait dengan tata kelola kehutanan, perubahan iklim/REDD+ dan konservasi keanekaragaman hayati dalam rangka berbagi pembelajaran berharga yang diperoleh melalui berbagai acara tersebut, selain itu, untuk mendorong pertukaran informasi tentang perkembangan saat ini serta pendekatan-pendekatan inovatif.

Dibuat: Rabu, 07 Juli 2021

Bidang Strategis-2: Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Yang kami lakukan

FORCLIME mendukung Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan kerja sama teknis dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari (PHL). Konsep awal di balik PHL adalah untuk menunjukkan keberlanjutan nilai ekonomi, ekologi, dan sosial dalam suatu kesatuan pengelolaan hutan. Berdasarkan perkembangan kebijakan kehutanan yang ada di Indonesia, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan layanan publik, sedangkan Perhutanan Sosial (PS) mengacu pada skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah sistem pengelolaan hutan di tingkat tapak yang bertujuan untuk kelestarian dengan mengupayakan pengelolaan hutan melalui peningkatan hasil ekonomi, ekologi, dan sosial. Sementara dukungan di tingkat nasional dan provinsi terutama berfokus pada pelaksanaan pembangunan kehutanan dan peningkatan kapasitas, di tingkat lokal FORCLIME mendukung pelaksanaan tanggung jawab KPH untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan hutan. Dalam kerangka Perhutanan Sosial, FORCLIME juga mendukung proses percepatan pembangunan Hutan Adat dan peningkatan kemampuan kelompok pengguna sistem pengelolaan hutan (termasuk Masyarakat Adat). Oleh karena itu, FORCLIME secara aktif mendukung pembangunan KPH dan Perhutanan Sosial di Kabupaten Jayapura dan Merauke di Kabupaten Papua, Tambrauw, dan Sorong Selatan di Papua Barat, dan Kabupaten Palu di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tujuan yang ingin dicapai

Tujuan FORCLIME dalam bidang strategis PHL adalah untuk membentuk struktur pengelolaan hutan di tingkat provinsi dan lokal di wilayah proyek sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL) dan target nasional mitigasi perubahan iklim. Selain itu, pengalaman dari kabupaten percontohan akan disebarluaskan antara daerah lain di tanah air.

Indikator untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut adalah:

Lima belas rencana pengelolaan lainnya untuk pengelolaan hutan berbasis ekosistem dengan jangka waktu 10 tahun, yang disusun oleh KPH, dikonfirmasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi; dan
Delapan kelompok pengguna struktur pengelolaan hutan telah dilatih sesuai dengan sistem klasifikasi pengelolaan hutan Indonesia

Bagaimana kami bekerja

Untuk mencapai tujuan tersebut FORCLIME memberikan fasilitasi dan advis melalui berbagai macam kegiatan seperti:

Mendukung penguatan kelembagaan, pengembangan kapasitas dan pembinaan pelaksanaan tanggung jawab KPH dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan hutan untuk menghasilkan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi KPH, kawasan konservasi/cagar biosfer dan kelompok masyarakat Proses dan keluaran yang didukung FORCLIME meliputi penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang, kompilasi inventarisasi hutan potensi KPH dan potensi hutan masyarakat terkait dengan mitigasi perubahan iklim, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan, semuanya sejalan dengan konsep keseluruhan bioekonomi berbasis hutan. FORCLIME memberikan dukungan yang kuat untuk penguatan kelembagaan dan struktur organisasi di KPH. Kegiatan yang dilaksanakan menitikberatkan pada berbagai aspek mulai dari penyiapan organisasi KPH hingga pengembangan kapasitas manusia di KPH seperti:
1. Pengembangan organisasi (struktur, tugas dan fungsi, analisis beban kerja, organisasi teks akademik, dll.);
2. Pengembangan perangkat pengelolaan KPH;
3. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia (pelatihan, perjalanan studi banding, dll.);
4. Pengembangan fungsi dan struktur organisasi KPH dengan mitra:
Mendukung pendekatan bottom-up terhadap perencanaan dan pengembangan penggunaan lahan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan kawasan lindung/konservasi, serta roadmap cagar biosfer, dan dengan memperhatikan masyarakat adat.

Dalam konteks ini, FORCLIME mendukung dan mendorong kegiatan pembangunan ekonomi, sosial, dan konservasi di KPH termasuk pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM), alokasi lahan untuk pengelolaan masyarakat, dll. FORCLIME juga mendukung identifikasi potensi kerja sama bagi pemangku kepentingan tentang KPH, Perhutanan Sosial dan pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati.
Mendukung proses dialog antara masyarakat adat dengan Dinas Kehutanan (termasuk KPH dan CDK) dan implementasi perhutanan sosial, termasuk mendukung forum akademik dan masyarakat sipil dalam pengembangan Pengelolaan Hutan Lestari berbasis masyarakat tradisional.
Mendukung penguatan kelembagaan, mengembangkan kapasitas dan mendorong kesiapan pemantauan dan evaluasi berkala kawasan konservasi (misalnya, cagar biosfer).
Mendukung kelompok pengguna struktur pengelolaan hutan dalam pengembangan wanatani, konservasi hutan, dan praktik terbaik pengelolaan lahan di lanskap hutan, termasuk masyarakat adat.
Mendukung peningkatan kapasitas kelompok pengguna hutan (misalnya kelompok perhutanan sosial) dalam perencanaan dan pengelolaan hutan, pemasaran hasil hutan kayu dan bukan kayu (misalnya tanaman obat, sagu, rusa, kopi, kakao, ekowisata) untuk mendorong produksi dan konsumsi hasil hutan yang dikelola secara lestari.
Mendukung penguatan kerja sama ilmiah dan teknis serta kemitraan dalam isu-isu terkait hutan di semua tingkatan, termasuk terkait dengan etnologi atau antropologi adat, bioekonomi berbasis hutan dan konsep pendapatan dasar untuk alam dan iklim.
Pelaksanaan kegiatan meliputi:
1. Mendukung pelaksanaan pengelolaan hutan lestari;
2. Mengembangkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat;
3. Identifikasi dan pengembangan jasa lingkungan; dan
4. Identifikasi dan promosi hasil hutan bukan kayu terkiat dengan rencana pengelolaan dan rencana bisnis KPH.

Dibuat: Rabu, 07 Juli 2021

Bidang Strategis-4: Pengelolaan Terpadu Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Daerah Aliran Sungai di Lanskap Cagar Biosfer Lore Lindu

Yang kami lakukan

FORCLIME menyediakan pendampingan terkait dengan promosi dan implementasi sistem pengelolaan terpadu dalam Cagar Biosfer Lore Lindu. Dukungan FORCLIME fokus pada implementasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), kawasan pertanian dan pembangunan wilayah/desa di kawasan zona penyangga Cagar Biosfer Lore Lindu. Pendampingan yang dilakukan FORCLIME dibangun dalam kerangka pengelolaan cagar biosfer untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan hutan lestari, yang pada akhirnya dapat memberi manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat dan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan di Indonesia.

Dukungan FORCLIME fokus pada:

Inisiatif pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan lindung, cagar biosfer dan kesatuan pengelolaan hutan;
Penguatan kelembagaan kehutanan dan konservasi masyarakat, kesatuan pengelolaan hutan dan pengelolaan kawasan lindung dalam kerangka pengelolaan cagar biosfer;
Mempromosikan pengembangan produk prioritas dari ekosistem hutan, sistem wanatani dan jasa lingkungan; dan
Mempromosikan praktik terbaik untuk tata kelola bersama masyarakat dalam pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan Kawasan lindung, pengelolaan cagar biosfer melalui forum multi-pihak, perhutanan sosial dan wanatani.

Dukungan yang diberikan FORCLIME sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dan konvensi internasional untuk melestarikan keragaman hayati dan ekosistemnya dalam kerangka pengelolaan cagar biosfer untuk menjamin tersedianya jasa manfaat bagi masyarakat, perekoniomian negara dan sekitarnya. Langkah pengelolaan keanekaragaman hayati dan kawasan lindung yang dikembangkan dan didukung oleh FORCLIME menggunakan pendekatan pengelolaan kolaboratif sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 19 tahun 2004, Keputusan Menteri Kehutanan No. 85 in 2014 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 tahun 2016, yang bertujuan untuk menerapkan Undang-Undang No 5 pada tahun 1990 tentang konservasi sistem pendukung kehidupan, melindungi spesies tumbuhan dan hewan dan ekosistemnya, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik; dan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan untuk mempromosikan pengelolaan hutan lestari.

Yang ingin kami capai

Dalam bidang strategis Keanekaragaman Hayati dan Dukungan pada Program Hutan III, FORCLIME bertujuan untuk mencapai tujuan berikut: Kerangka kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), baik KPH Produksi, KPH Lindung, KPH Konservasi yang berada di kawasan Lore Lindu mengadopsi dan menerapkan strategi konservasi keanekaragaman hayati nasional untuk mendukung pencapaian target sektor kehutanan strategis dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Indikator untuk mengukur capaian hingga 2023 adalah sebagai berikut:

Kerangka kebijakan yang tepat untuk pengelolaan cagar biosfer dikembangkan dan disosialisasikan;
KPH dan pemangku kepentingan terkait di Lore Lindu/Cagar Biosfer memiliki kapasitas untuk mengembangkan dan menerapkan konservasi keanekaragaman hayati terpadu, pengelolaan hutan lestari dan strategi pengembangan masyarakat;
KPH dan pemangku kepentingan terkait menerima dan menggunakan Logo Cagar Biosfer Lore Lindu sebagai merek produk yang diproduksi secara berkelanjutan dari kawasan cagar biosfer;
KPH dan pemangku kepentingan terkait mengambil manfaat dari model atau plot demonstrasi kemitraan konservasi, hutan kemasyarakatan, agroforestri dan pertanian berkelanjutan;
Produk prioritas yang dihasilkan KPH dan masyarakat sekitarnya dipromosikan dan dipasarkan dengan menggunakan merek/logo cagar biosfer;
Rencana Pengelolaan Cagar Biosfer Lore Lindu atau roadmap disusun dan disosialisasikan;
Forum Pengelolaan Cagar Biosfer berfungsi dan melakukan pertemuan rutin dua kali dalam setahun.

Bagaimana kami bekerja

Advisor FORCLIME didukung oleh mitra dan konsultan akan mendukung para pihak di dalam Kawasan Cagar Biosfer Lore Lindu. Untuk mempelajari kelebihan dan kekurangan penerapan langkah-langkah konservasi yang telah dilaksanakan, hasil kegiatan yang dilakukan, keluaran dan potensi dampak terhadap keanekaragaman hayati, hutan dan pertanian, kelembagaan dan penghidupan masyarakat lokal; yang akan dibandingkan dengan praktik-praktik yang telah dilakukan di cagar biosfer lain di Indonesia maupun di negara lain. Dengan mempertimbangkan secara detail aspek-aspek sosial-budaya masyarakat dan kebijakan pemerintah yang ada, dukungan terhadap implementasi pengelolaan partisipatif di wilayah Lore Lindu diberikan.

Temuan atau pembelajaran dari proses ini akan digunakan sebagai basis untuk analisis dan penyusunan kebijakan untuk pemperbaiki praktik- praktik pengelolaan keragaman hayati dan pengelolaan kawasan lindung, utamanya dalam kerangka pengelolaan cagar biosfer.

Dibuat: Rabu, 07 Juli 2021

Bidang Strategis-3: Pengembangan Sumber Daya Manusia

Yang kami lakukan

FORCLIME menyediakan dukungan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di tingkat nasional dan sub-nasional dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan hutan lestari yang mampu memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan. Pendampingan program FORCLIME diarahkan pada: (1) Pengembangan kebijakan dan standar terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor kehutanan; (2) Penguatan kapasitas manajemen lembaga pendidikan dan pelatihan (khususnya Pusat Pendidikan dan Latihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Pusdiklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan - LHK di Bogor, pusat pelatihan daerah di Makassar dan universitas lokal); dan (3) Pengembangan pelatihan yang terkait dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Perhutanan Sosial dan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan melalui pelatihan menggunakan metoda campuran antara di dalam kelas dan dalam jaringan (daring-online).

Pendampingan program FORCLIME tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang kehutanan dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hal ini juga selaras dengan salah satu agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024, yakni “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”

Pengembangan program Diklat kehutanan dimasa depan diarahkan dengan menggunakan pendekatan Competence Based Training (CBT) dan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor kehutanan. Dalam pendekatan CBT ini, program kegiatan Diklat diarahkan untuk mampu memberikan kompetensi (keahlian) sesuai dengan kompetensi standar pada masing-masing jabatan.

Yang ingin kami capai

Bidang strategis Pengembangan Sumber Daya Manusia bertujuan untuk: Para pekerja hutan lokal dan perwakilan masyarakat mampu mengelola hutannya dengan berkelanjutan.

Indikator capaian bidang strategis Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai tahun 2023 adalah:

70% dari 1000 peserta dalam enam modul pelatihan yang baru dikembangkan dan diterbitkan di pusat pelatihan kehutanan nasional atau regional, menurut penilaian mereka sendiri, telah meningkatkan kompetensi mereka dalam pengelolaan hutan;
60% dari 1000 pekerja hutan lokal dan perwakilan masyarakat lokal menerapkan/mempraktikan hasil pembelajaran yang diperoleh dari program pertukaran dan pendampingan terkait dengan tentang pengelolaan hutan lestari.

Bagaimana kami bekerja

Advisor Program FORCLIME didukung konsultan akan memfasilitasi proses penguatan manajemen lembaga Diklat (khususnya Pusdiklat LHK Bogor dan BDK LHK di Makassar dan universitas lokal) dan memfasilitasi proses “elevator system”. Dalam sistem tersebut, proses “top-down” dilakukan dalam bentuk pengembangan peran Pusdiklat LHK untuk pengembangan sistem pelatihan, penyiapan tenaga Widyaiswara yang professional dan memberikan bantuan teknis untuk lembaga Diklat di daerah. Sedangkan proses “bottom up” dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan diklat yang terdesentralisasi di daerah melalui kerja sama dengan BDLHK Makassar. Pembelajaran (lesson learned) dari daerah digunakan untuk penyempurnaan bahan ajar serta kebijakan di tingkat pusat. Dalam proses ‘bottom-up’ ini, akan didorong peran serta para pihak lainnya untuk memberikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan dan bahan ajar yang dikembangkan di Pusdiklat LHK Bogor.

Dibuat: Rabu, 07 Juli 2021

Pendekatan GIZ

Pendekatan GIZ

GIZ akan bekerja dengan Kementerian Kehutanan terkait dengan kebijakan nasional dan sektor strategi, dalam rangka mengawal penyusunan strategi tersebut agar sesuai dengan kebutuhan untuk mengurangi emisi. Partisipasi efektif para pihak merupakan faktor penting dari kesuksesan proses penyusunan perencanaan dan strategi.

Lebih Lanjut

Dibuat: Selasa, 19 September 2017

Artikel Selanjutnya...

Arsip

Tentang FORCLIME