1 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
2 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
3 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)

Pola kemitraan untuk tangani konflik tenurial di kawasan KPH Berau Barat

Kemitraan Tembalang Berau

Tanggal 2 Oktober 2017 menandai berakhirnya konflik tenurial masyarakat di sekitar hutan di kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Berau Barat, dengan adanya penandatanganan perjanjian kerja sama melalui pola kemitraan antara PT. Inhutani I Labanan, masyarakat Desa Tepian Buah dan KPH Berau Barat. Acara tersebut disaksikan oleh Kepala Desa Tepian Buah, Badan Permusyawaratan Desa Tepian Buah, Camat Segah serta diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimatan Timur. Pola kemitraan tersebut mengatur pengelolaan air terjun Tembalang di desa Tepian Buah yang berada di kawasan KPH Berau Barat, yang sebelumnya merupakan areal kerja PT Inhutani 1. Karena keindahan dan keunikannya, air terjun Tembalang menjadi obyek wisata di kampung Tepian Buah, dan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata alam dan penyedia jasa lingkungan. Di dalam dokumen kerja sama ini dituangkan kesepakatan terkait dengan upaya pemberdayaan ekonomi dan penyelesaian  konflik tenurial dengan prinsip berbagi peran, tanggung jawab dan hasil keuntungan. Kerja sama tersebut juga menyebutkan pembagian hasil keuntungan kemitraan dari hasil total pendapatan bersih, disepakati 30% untuk PT. Inhutani I Labanan, 60% untuk masyarakat Desa Tepian Buah dan 10% untuk KPH Berau Barat.

Selama ini, GIZ melakukan pendampingan kepada KPH Berau Barat, termasuk penyelesaian konflik tenurial masyarakat di sekitar kawasannya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Suprianto, Tenaga Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan
Tunggul Butarbutar, Koordinator Provinsi, Kalimantan Timur
Lutz Hofheinz, Manajer bidang strategis, Kesatuan Pengelolaan Hutan

Dibuat: Jumat, 20 Oktober 2017

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Susun Standar Kompetensi Jabatan

konsultasi publik standar Administrator dan Pengawas

Pusat Rencana dan Pengembangan Sumber Daya manusia (Pusrenbang SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan FORCLIME menyelenggarakan konsultasi publik untuk menyempurnakan Rancangan Standar Kompetensi Jabatan Administrator  dan Pengawas di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tanggal 12 Oktober 2016 di Jakarta. Tujuan kegiatan ini adalah: 1. Mendapatkan masukan-masukan dari para pihak; 2. Menyepakati rancangan standar yang telah disempurnakan untuk disahkan dengan peraturan menteri.  Penyusunan rancangan standar kompetensi sudah dimulai sejak Juli 2016 melalui serial pertemuan oleh Pusrenbang SDM dan didukung oleh FORCLIME.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan bahwa tantangan pengelolaan hutan di Indonesia semakin berat, oleh karenanya saat ini dibutuhkan sumber daya manusia kehutanan professional yang berdedikasi tinggi.  Penempatan seseorang pada jabatan tertentu harus didasarkan pada aspek profesionalisme dan kompetensi, dan bukan nepotisme.

Kepala Pusrenbang SDM, dalam presentasinya menyebutkan bahwa orang yang menduduki jabatan Administrator dan Pengawas harus mempunyai kompetensi manajerial, sosial dan teknis. Saat ini  KLHK memiliki 513 administrator dan 2.307 pengawas. Rancangan standar kompetensi ini disusun untuk menjadi acuan dalam penempatan pejabat agar tercipta kondisi “the person on the right job”.

Untuk informasi yang lebih lengkap, dapat menghubungi:
Edy Marbyanto, Manajer bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia