FORCLIME
Forests and Climate Change ProgrammeTechnical Cooperation (TC Module)
Select your language
Pada akhir tahun 2021, FORCLIME bersama mitra telah menetapkan dua kampung dukungan, melalui proses Free, Prior Informed Consent (FPIC), di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Tambrauw, yaitu Kampung Emaus di Distrik Sausapor dan Kampung Bikar di distrik Bikar. Di kedua kampung tersebut FORCLIME bersama mitra fokus melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan (KTH) serta pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang memiliki potensi usaha untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat, seraya melakukan perlindungan hutan. Beberapa inisiatif telah dilakukan di kedua kampung tersebut untuk menfasilitasi agar KTH mendapatkan izin pengelolaan hutan melalui skema Perhutanan Sosial.
Dalam rangka peningkatan fasilitasi tersebut, FORCLIME mengadakan pertemuan koordinasi dengan Seksi Wilayah II Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Sekwil II BPSKL) Maluku Papua pada tanggal 14 Agustus 2023 di Manokwari, Papua Barat. Pertemuan dibuka oleh Kepala Sekwil II BPSKL Maluku Papua, Ibu Lilian Komaling, S.Hut., M.Si., dan membahas beberapa hal, antara lain:
Setelah pertemuan koordinasi ini, FORCLIME akan menyusun draft agenda kegiatan memfasilitasi KTH dalam mendapatkan izin pengelolaan melalui skema Perhutanan Sosial dan juga akan mengidentifikasi para pihak yang akan terlibat dalam kegiatan fasilitasi. Selain itu, akan dilakukan pertemuan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya dan KPHL Tambrauw.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Tanah Papua
Sejak tahun 2014 FORCLIME mendukung Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP LHK) dalam pengembangan eLearning. Kemajuan pengembangan eLearning di berbagai BP LHK cukup bervariasi karena kondisi lembaga dan kelompok target pelatihan di masing-masing daerah juga beragam.
Untuk menyelaraskan pengembangan eLearning di berbagai BP LHK, FORCLIME bekerja sama dengan Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Makassar (BP LHK Makassar), Sulawesi Selatan, menyelenggarakan Lokakarya Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Penyelenggaraan eLearning pada tanggal 10 Agustus 2023 di Kantor BP LHK Makassar. Lokakarya ini dihadiri sekitar 25 peserta dari unsur Pejabat, Widyaiswara dan staf Balai Pelatihan LHK Makassar serta guru dari SMK Kehutanan Negeri Makassar.
Hal yang dibahas dalam lokakarya ini mencakup: (1) Langkah-langkah dalam penyelenggaraan eLearning, (2) Pembagian peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan eLearning, (3) Penjaminan mutu dalam penyelenggaraan eLearning. Informasi yang digali selama lokakarya tersebut akan digunakan sebagai bahan penyusunan SOP penyelenggaraan eLearning di Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar serta Balai Pelatihan LHK lainnya.
Hasil lokakarya tersebut juga akan dikompilasi dan dilaporkan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) sebagai masukan dalam pengembangan eLearning di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di masa mendatang.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, pengembangan kapasitas SDM
Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Perpres No. 28/2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPPWPH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) menyelenggarakan pertemuan dalam rangka penyusunan Rencana Makro Perhutanan Sosial (RMPS) pada tanggal 1 hingga 2 Agustus 2023 di Bogor, Jawa Barat. Pertemuan dalam bentuk focus group discussion (FGD) tersebut dihadiri Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) serta 35 peserta yang mewakili Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan (PKTL); akademisi dari IPB University dan Universitas Gajah Mada; Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM); Inhutani V; Perhutani; Biro Perencanaan Kementerian LHK, dan FORCLIME. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari para peserta dan tenaga ahli yang akan menjadi komponen utama dalam memfasilitasi pelaksanaan program Perhutanan Sosial di seluruh Indonesia.
Pertemuan tersebut dibuka oleh Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Ir. Roosi Tjandrakirana, M. SE., yang menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini belum tersedia rencana jangka panjang pengelolaan perhutanan sosial, sehingga penyusunan RMPS merupakan hal yang sangat penting.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal PSKL menyampaikan bahwa Rencana Makro Perhutanan Sosial disusun sebagai pedoman dalam perencanaan penyelenggaraan perhutanan sosial selama 20 tahun ke depan, sejalan dengan Perpres No 28/2023 yang merupakan peta jalan (roadmap) percepatan distribusi akses perhutanan sosial dan perencanaan jangka menengah hingga tahun 2030. Data realisasi perhutanan sosial sampai saat ini sekitar 5,6 juta hektare dari target 12,7 juta hektare. Sehingga masih ada 7,1 juta hektare yang ditargetkan untuk tercapai hingga tahun 2030 melalui berbagai strategi dan regulasi termasuk Rencana Makro Perhutanan Sosial.
Setelah pertemuan ini, akan diadakan seri pertemuan lanjutan dengan tujuan untuk menyelesaikan rencana makro sebelum akhir tahun. Dalam hal ini, FORCLIME akan turut serta berkontribusi dalam proses penyelesaian Rencana Makro Perhutanan Sosial, termasuk menyediakan tenaga ahli dan keahlian (expertise).
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Mohammad Rayan, Advisor teknis lintas bidang dan pengelolaan konflik
Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis, kebijakan kehutanan dan perubahan iklim
Didukung oleh: | |