Dalam rangka mendukung terciptanya aparat kehutanan daerah yang profesional, Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan (Pusrenbang SDMK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan GIZ FORCLIME mengembangkan Standar Kompetensi Pegawai Struktural Kehutanan Pemerintah Daerah. Dengan adanya standar diharapkan penempatan pejabat struktural daerah di sektor Kehutanan, tidak hanya mempertimbangkan aspek administrasi kepangkatan dan golongan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kompetensi  teknis di bidang kehutanan.

Untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan terhadap draft Standar Kompetensi yang telah disusun dilakukan konsultasi publik pada tanggal 21 November dan 11 Desember 2014. Kegiatan ini dihadiri oleh 50 orang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Propinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, akademisi, dan Lembaga Sertifikasi Profesi.

Beberapa isu penting yang muncul dalam konsultasi publik ini adalah: (1) Standar kompetensi yang disusun hanya mencakup aspek teknis kehutanan, karena kompetensi manajerial mengacu pada standar kompetensi yang disusun oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Badan Kepegawaian Nasional/BKN; (2) Penyusunan standar kompetensi pejabat struktural daerah, perlu disesuaikan dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanahkan pengelolaan urusan kehutanan daerah di tangan pemerintah propinsi; (3) Perlu mempertimbangkan aspek sosial dan ketersediaan sumber daya manusia di daerah dalam menerapkan standar kompetensi; (4) Perlu disusun aturan yang lebih rinci tentang tahapan proses penempatan seorang pejabat daerah serta pihak-pihak yang perlu terlibat didalamnya.

Untuk informasi yang lebih lengkap silakan menghubungi:
Edy Marbyanto, Strategic Area Manager for Human Capacity Development
Mathias Bertram, Strategic Area Manager for Forest Policy